Sikap Resmi BEM KM UGM Terhadap Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Sikap Resmi BEM KM UGM Terhadap Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Oleh:

BEM KM UGM 2013 Kabinet Bangkit Bergerak

 

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

(Pasal 31 UUD RI Tahun 1945/Perubahan IV Ayat 1)

 

Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sistem pembayaran akademik di mana mahasiswa program S1 reguler membayar biaya satuan pendidikan yang sudah ditetapkan jurusanya masing-masing. UKT dinilai sebagai terobosan baru dalam pembayaran akademik. Ciri khas UKT adalah dihapuskanya Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA) di semua jurusan universitas di Indonesia, dan dengan sistem pembayaran yang ditetapkan per semester oleh jurusan masing-masing, maka sistem pembayaran dengan Sistem Kredit Semester (SKS) tidak berlaku lagi.

Pada hakikatnya sistem pembayaran UKT ini sebagai bentuk tanggungjawab negara dalam memberikan fasilitas pendidikan yang murah kepada warganegara dengan penghapusan SPMA yang diskriminatif. Akan tetapi, benarkah penghapusan SPMA ini berdampak pada hilangnya diskriminasi dalam pembayaran?

 

Dasar Hukum Kebijakan UKT

Dikti telah mengeluarkan surat edaran yang dijadikan dasar pemberlakuan sistem UKT, yaitu:

  1. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 21/E/T/2012 tertanggal 4 Januari 2012 tentang Uang Kuliah Tunggal
  2. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 274/E/T/2012 tertanggal 16 Februari 2012 tentang Uang Kuliah Tunggal
  3. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 305/E/T/2012  tertanggal 21 Februari 2012 tentang Larangan Menaikkan Tarif Uang Kuliah
  4. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 488/E/T/2012 tertanggal 21 Maret 2012 tentang Tarif Uang Kuliah SPP di Perguruan Tinggi
  5. dan yang terakhir Surat Edaran Dirjen Dikti No. 97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari 2013 tentang Uang Kuliah Tunggal.

 

Surat edaran terakhir Dirjen Dikti mengacu kepada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang statusnya saat ini sedang proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Komite Nasional Pendidikan (KNP).

Selain itu, pernah diadakan rapat antara Dikti dengan rektor sejumlah PTN yang diselenggarakan di Bandung, 2 Juni 2012 untuk membahas penerimaan mahasiswa baru tahun 2013. Dikti kembali menghimbau PTN untuk melaksanakan kebijakan UKT dan mekanisme pemberian BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri).

Berdasarkan hasil pemaparan pada Diskusi Publik tentang UKT pada 16 Maret 2013 di Ruang Sidang 1 Lt. 2 Rektorat UGM, dimana hadir sebagai narasumber Prof. Ainun Naim (Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI), Prof. Pratikno (Rektor UGM), Drs. Senawi (Direktur Kemahasiswaan UGM), Majelis Wali Amanat unsur Mahasiswa S1 dan Pasca-Sarjana, dan BEM KM UGM, maka diceritakan bahwa dasar hukum diberlakukanya UKT ini masih surat edaran. Akan tetapi, pada akhir Maret ini akan segera keluar Peraturan Mendikbud tentang kebijakan UKT. Sehingga dapat dipastikan kebijakan ini akan tetap jalan dan sesuai dengan amanat yang tertera di dalam UU Pendidikan Tinggi.

 

Mengkritisi Kebijakan UKT

Berdasarkan Surat Edaran Dikti yang terakhir dengan Nomor 97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari 2013, maka Dikti meminta agar Perguruang Tinggi melaksanakan dua hal, yaitu:

  1. Mengahpus uang pangkal bagi mahasiswa baru program S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014.
  2. Menetapkan dan melaksanakan tarif Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa baru S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014.

 

Harapan Mendikbud dan Dirjen Dikti menginstruksikan UKT akan diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014. Dengan UKT, mahasiswa baru tak perlu membayar berbagai macam biaya, tetapi hanya membayar UKT yang jumlahnya akan tetap dan berlaku sama pada tiap semester selama masa kuliah. Mendikbud menjanjikan, tidak akan ada lagi biaya tinggi masuk PTN. Pemerintah akan memberikan dana BOPTN. Dana BOPTN meningkat dari tahun lalu Rp 1,5 triliun menjadi Rp 2,7 triliun pada tahun ini.

Saat ini, semua PTN masih menghitung besaran UKT, termasuk UGM di dalamnya,  yang kemudian hasilnya diserahkan ke Ditjen Dikti untuk mendapat persetujuan dan ditentukan besaran BOPTN yang akan diberikan kepada masing-masing PTN. Besar kemungkinan UKT yang dihitung PTN tidak akan banyak berbeda dengan biaya yang sudah berjalan saat ini. Kemungkinan PTN akan menghitungnya berdasarkan pembiayaan pendidikan tahun sebelumnya yang sudah telanjur mahal. Uang pangkal yang nilainya besar bisa saja diratakan untuk delapan semester sehingga kelihatan kecil.

Kalau kondisi ini yang terjadi, harapan UKT murah tidak akan terwujud, bahkan bisa jadi akan lebih memberatkan. Seharusnya PTN menghitung secara cermat UKT dengan melakukan efisiensi pada pos-pos pembiayaan yang prioritasnya rendah sehingga bisa menekan nominal UKT. Tetapi hal itu tidak akan mungkin dapat dilakukan oleh PTN karena sangat memberatkan dan berdampak pada mutu pendidikan.

Memang sudah tidak lagi ada SPMA, tetapi berdasarkan hitung-hitungan kasar yang telah dilakukan Kementrian Kajian Strategis BEM KM UGM dan Forum Kajian Strategis Se-UGM, dengan mengacu pada biaya kuliah total hingga lulus, maka tetap saja nominal UKT akan lebih mahal dari biaya kuliah sebelumnya. Disparitas biaya UKT dan biaya saat ini (non-UKT) tetap besar dan menjadi acuan kami dalam bersikap. Untuk apa disparitas biaya sebesar itu?

Berdasarkan hasil diskusi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi UGM, memang nominal UKT yang sudah bocor di kalangan mahasiswa tersebut tidak akan diterapkan kepada seluruh mahasiswa, tetapi ada mekanisme discount atau subsidi berdasarkan penghasilan orangtua. Mulai dari gratis biaya, hanya membayar 25% dari nominal UKT, 50% dari nominal UKT, dan 70% dari nominal UKT, dan ada yang membayar penuh nominal UKT di masing-masing jurusan. Kebijakan menentukan siapa mahasiswa yang memperoleh tingkat-tingkat UKT tersebut terdapat di Dekanat fakultas masing-masing.

Berdasarkan hasil diskusi publik juga maka dapat dilihat ada rencana kuota subsidi untuk UKT ini, yaitu:

  1. UKT gratis akan diterapkan kepada 18% mahasiswa angkatan 2013
  2. UKT berjenjang (mulai dari 25%, 50%, dan 70%) akan diterapkan kepada 29% mahasiswa angkatan 2013.
  3. Sisanya 53% UKT penuh akan diterapkan kepada mahasiswa angaktan 2013

 

Logika yang ingin dibangun adalah subsidi silang. Gambaranya seperti ini, 53% mahasiswa pembayar UKT penuh atau tertinggi ini akan mensubsidi 18% mahasiswa pembayar UKT gratis, dan juga mensubsidi 29% mahasiswa pembayar UKT berjenjang.

UKT merupakan merupakan tarif uang kuliah yang mengintegrasikan tiga komponen pembayaran: SPMA, SPP, dan BOP. Besaran UKT ditentukan dengan menghitung satuan biaya dalam satu semester. Analisis satuan biaya memberi dasar untuk menghitung biaya pendidikan seorang mahasiswa selama mengikuti studi yang mencakup biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri atas biaya tenaga kerja langsung berupa gaji & honor dosen, bahan habis pakai pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran langsung. Sedangkan biaya tidak langsung berupa biaya biaya SDM manajerial dan non dosen, sarana dan prasarana non pembelajaran, pemeliharaan, serta kegiatan pengembangan institusi untuk penelitian, kemahasiswaan, dan pengembangan program.

Tetapi SPMA yang digunakan untuk menghitung rumusan UKT ini mengadopsi nominal SPMA 4 atau SPMA tertinggi di jurusan masing-masing. Hal tersebut yang membuat nominal UKT menjadi mahal.

Karena sistem UKT ini telah menghapus SMPA dimana pendapatan terbesar PTN setiap tahun terdapat di sana, maka akan ada pengurangan biaya langsung dan tidak langsung tersebut, dan ini akan merugikan kinerja mahasiswa, baik untuk penelitian dan organisasi kemahasiswaan, dosen, dan karyawan di lingkungan PTN karena akan memotong bahkan menghapus insentif biaya langsung tersebut.

Memang BOPTN sudah dianggarkan naik tahun ini, akan tetapi seperti pengalaman yang telah lalu, mekanisme pencairan BOPTN tidak pernah dikatakan ideal seperti yang tertera dengan indah di peraturan. Ada banyak penundaan yang terjadi, dan mekanisme pelaporan keuangan dari PTN ke pemerintah yang hanya diberikan tenggat satu bulan setelah dana cair. Hal yang tidak masuk diakal, dan sangat membingungkan pihak PTN sebagai pengelola keuangan dari negara.

 

Sikap Tegas BEM KM UGM

Pendidikan adalah hak setiap warganegara untuk memperolehnya, dengan kualitas dan kuantitas yang setara. Termasuk juga pendidikan untuk semua tanpa diskriminasi dalam pembayaran.

Terkait dengan hal tersebut, kami memiliki sikap untuk menghimbau kepada pemerintah, dalam hal ini Kemedikbud dan Dikti, yang memiliki niat awal yang baik dalam pengelolaan pendidikan tinggi yang murah dan terjangkau untuk tetap menggunakan sistem kredit semester yang berlaku saat ini. Mengingat kebijakan UKT ini sangat berpengaruh bagi mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dosen, karyawan, dan sistem keuangan di lingkungan UGM.

Sikap yang kedua adalah apabila ingin tetap menggunakan sistem UKT, kami ingin mengajak mencoba cermati lagi dimana penghapusan diskriminasinya, karena ternyata dispasritas nominal UKT dengan saat ini (non-UKT) tetap lebih mahal, walaupun ada rencana UKT berjenjang berdasarkan penghasilan orangtua. Tetapi kita belum tahu bagaimana mekanisme penetuan siapa yang berhak mendapatkan jenjang tertentu di UKT. Sehingga menimbulkan kegamangan yang belum pasti.

Oleh karena itu, kami menolak kebijakan UKT yang hanya mencerminkan lepasnya tanggungjawab negara dalam pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia.


5 thoughts on “Sikap Resmi BEM KM UGM Terhadap Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT)

  • Nama saya Mawar

    Kalau menuntut harus punya solusi dong. Jangan cuman nuntut aja. Penghapusan SPMA dan kebijakan yang baru yaitu UKT terjadi akibat para mahasiswa yang dulu menolak BHMN. Pendidikan murah itu tergantung dari kelola yang baik dari Universitas. Dukungan dari organisasi mahasiswa tentunya perlu. Dukungan bukan tuntutan tanpa solusi atau biasa disebut demo.

    Reply
  • Pingback: #tentang UKT | Bim Bong

  • Muhaimin

    Entah kenapa saya tidak merasa propaganda yang kuat pada ulasan di atas, fakta cukup lugas dan membiarkan pembaca juga menganalisa sendiri dampak kebijakan tersebut.
    Sependapat dengan tulisan di atas, pemberian solusi lebih cerdas dibanding sekedar opini menolak dan aksis turun ke jalan, sudah abad 21 bung!

    Saya percaya teman-teman BEM KM memiliki kapabilitas untuk “mikir” tentang kebijakan yang tepat bagi UGM dengan duduk bersama rektorat. Lakukan dengan cara yang santun, longsorkan jumawa. Ora waton rumongso bener.

    Semangat bung, perjuangkan kebenaran, bukan kepentingan!

    Reply
  • Inyiak labai

    salahnya pengelompokan UKT tidak mempertimbangkan berapa tanggungan beban orang tua, seakan-akan anaknya hanya kuliah satu oarang dan anak yang tidak kuliah.

    Reply

Speak Your Mind

Your email address will not be published. Required fields are marked *

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>