Melihat Lebih Jelas Sistem Uang Kuliah Tunggal

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari 2013, maka pihak Dikti meminta agar Perguruang Tinggi melaksanakan dua hal, yaitu:

  1. Menghapus uang pangkal bagi mahasiswa baru program S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014.
  2. Menetapkan dan melaksanakan tarif Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa baru S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014.

Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sistem pembayaran akademik di mana mahasiswa program S1 reguler membayar biaya satuan pendidikan yang sudah ditetapkan jurusanya masing-masing. UKT dinilai sebagai terobosan baru dalam pembayaran akademik. Ciri khas UKT adalah dihapuskanya Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA) di semua jurusan universitas di Indonesia, dan dengan sistem pembayaran yang ditetapkan per semester oleh jurusan masing-masing, maka sistem pembayaran dengan Sistem Kredit Semester (SKS) tidak berlaku lagi.

Harapan Mendikbud dan Dirjen Dikti menginstruksikan UKT akan diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014. Dengan UKT, mahasiswa baru tak perlu membayar berbagai macam biaya, tetapi hanya membayar UKT yang jumlahnya akan tetap dan berlaku sama pada tiap semester selama masa kuliah. Mendikbud menjanjikan, tidak akan ada lagi biaya tinggi masuk PTN. Pemerintah akan memberikan dana bantuan operasional pendidikan tinggi negeri (BOPTN). Dana BOPTN meningkat dari tahun lalu Rp 1,5 triliun menjadi Rp 2,7 triliun tahun ini.

Saat ini, semua PTN masih menghitung besaran UKT, termasuk UGM di dalamnya,  yang kemudian hasilnya diserahkan ke Ditjen Dikti untuk mendapat persetujuan dan ditentukan besaran BOPTN yang akan diberikan kepada masing-masing PTN. Besar kemungkinan UKT yang dihitung PTN tak banyak berbeda dengan biaya yang sudah berjalan saat ini. Kemungkinan PTN akan menghitungnya berdasarkan pembiayaan pendidikan tahun sebelumnya yang sudah telanjur mahal. Uang pangkal yang nilainya besar bisa saja diratakan untuk delapan semester sehingga kelihatan kecil.

Kalau kondisi ini yang terjadi, harapan UKT murah tidak akan terwujud, bahkan bisa jadi akan lebih memberatkan. Seharusnya PTN menghitung secara cermat UKT dengan melakukan efisiensi pada pos-pos pembiayaan yang prioritasnya rendah sehingga bisa menekan UKT. Namun, dengan waktu yang sangat terbatas, mengingat proses pendaftaran SNMPTN sudah dimulai 1 Februari 2013, kemungkinan cara ini tidak bisa dilakukan.

Kuliah dengan sistem kredit tak sesuai dengan biaya pendidikan yang tetap sepanjang masa studi. Misalnya apabila nanti UKT salah satu jurusan adalah Rp 7,5 juta per semester. Seorang mahasiswa di semester akhir yang tinggal mengerjakan tugas akhir dengan bobot 4 SKS akan keberatan jika harus membayar Rp 7,5 juta. Dengan BOP per SKS seperti yang berlaku di UGM saat ini, seharusnya dia hanya membayar SPP Rp 540.000 plus 4 SKS dengan tarif Rp 75.000 per SKS (untuk eksak) atau Rp 60.000 per SKS (untuk non-eksak).

Memang sudah tidak lagi ada SPMA, tetapi berdasarkan hitung-hitungan kasar yang telah dilakukan Kementrian Kajian Strategis BEM KM UGM, dengan mengacu pada biaya kuliah total hingga lulus, maka tetap saja UKT akan lebih mahal dari biaya kuliah sebelumnya. Disparitas biaya UKT dan biaya saat ini (non-UKT) tetap besar dan menjadi acuan kami dalam bersikap. Untuk apa disparitas biaya sebesar itu?

Harapan UKT lebih murah hanya tinggal bertumpu pada kebijakan Mendikbud dan Dirjen Dikti dalam memutuskan UKT. Ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Pertama, menyetujui usulan UKT PTN dengan cara hitungan yang dilakukan PTN, yang berarti UKT mahal. Kedua, pemerintah memberikan BOPTN dalam jumlah besar sehingga UKT terjangkau. Namun, dana BOPTN sudah ditentukan sebesar Rp 2,7 triliun sehingga tidak mungkin memberikan subsidi melebihi anggaran tersebut. Ketiga, pemerintah berani menghapus pos-pos pembiayaan dengan prioritas rendah yang diusulkan PTN.

Mengkritisi UKT

Surat edaran Ditjen Dikti tentang UKT mengacu pada UU Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tetapi, tidak disebutkan mengacu ke pasal yang mana dalam surat edaran tersebut. Akan tetapi, beberapa analisa kami mengacu kepada pasal 88 ayat 5 UUPT yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi akan diatur dalam Peraturan Menteri.

Ada beberapa kejanggalan yang terjadi apabila kita melihat UKT lebih dekat lagi, yaitu:

  1. Apabila kita melihat surat edaran Ditjen Dikti, maka itu bukanlah Peraturan Menteri, tetapi itu adalah surat edaran Ditjen Dikti.
  2. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sekarang, dengan adanya sistem UKT, masih dalam tahap penghitungan oleh PTN, bukan satuan yang ditetapkan Menteri, seperti yang tertera dalam pasal 88 ayat 5 UUPT.
  3. Memang ada Peraturan Mendikbud Nomor 58 Tahun 2012 tentang BOPTN. Tetapi, BOPTN bukanlah kepanjangan dari “biaya operasional pendidikan tinggi negeri”, tetapi “bantuan operasional pendidikan tinggi negeri”. Jauh berbeda secara harfiah antara “biaya” dan “bantuan”.
  4. Apakah UKT ini berhubungan dengan UUPT? Masih dalam kajian kami lebih lanjut, tetapi kembali ke surat edaran maka surat tersebut merujuk pada UUPT yang saat ini BEM KM UGM sedang mengupayakan proses uji materi terhadap UU ini, dan kami menduga merujuk pada pasal 88 ayat 5 tersebut.
  5. Dengan kenaikan BOPTN versi bantuan (bukan biaya), maka logikanya uang kuliah menjadi turun karena ada kenaikan yang luar biasa hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, tetapi sekali lagi berdasarkan hitungan-hitungan kami terkait biaya UKT dan non-UKT, ada disparitas biaya yang lebih mahal dari sebelumnya. Logikanya mengapa bantuan lebih banyak turun, tetapi uang kuliahnya jadi lebih mahal bukan lebih murah? Kemana uang-uang tersebut dialokasikan?
  6. UKT hanya menguntungkan bagi mahasiswa yang membayar SPMA nya sangat besar, tetapi jadi lebih merugikan bagi mahasiswa yang membayar SPMA lebih kecil dan menegah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka BEM KM UGM hendak merekomendasikan langkah-langkah untuk pengawalan UKT, yaitu:

  1. BEM/LEM/DEMA Fakultas mencari info ke dekanat masing-masing terkait nominal UKT yang diajukan ke universitas. Jika nominal UKT sudah dipastikan, dapat dilakukan komparasi biaya antara UKT dan biaya kuliah non-UKT dengan lebih pasti, bukan lagi berdasarkan asumsi.
  2. UKT hampir tidak bisa dihindari. Sehingga harus diketahui jika UKT sudah pasti dan berlaku, akan dikelola untuk apa biaya UKT tersebut. Pengawalan pada transparansi dan akuntabilitas biaya satuan pendidikanya.
  3. Mengadakan dialog dengan rektorat tentang UKT
  4. Apabila ingin mengadakan gerakan aksi massa, maka berfokus pada tuntutan “UKT berkeadilan”, “UKT tidak mahal”, “UKT yang memihak mahasiswa”.

 

Faisal Arief Kamil - Menteri Kajian Strategis BEM KM UGM/Koordinator FORKAS Se-UGM


10 thoughts on “Melihat Lebih Jelas Sistem Uang Kuliah Tunggal

  • Sukisno

    Era reformasi ini di bidang pendidikan menunjukkan hasil nyata, khususnya dalam hal biaya pendidikan. Biaya pendididikan di era sebelumnya PTN identik kuliah dengan biaya pendidikan murah sedangkan PTS biaya kuliah yang sangat mahal. Dengan prodi yang sama sebelum reformasi PTS memungut biaya 5 sampai 10 kali lebih banyak dari pada PTN, sedangkan di era reformasi PTN layaknya diswastanisasi dengan memungut biaya sama atau bahkan lebih besar dari pada di PTS.
    Issu UKT dari mendiknas……….. bukan hal baru… jaman orba sudah dilaksanakan.
    PTS dinegrikan??? mendiknasnya kurang Ide….! kok enggak sekalian PTN diswastanisasi!

    Reply
  • putri

    ass.
    saya ingin tanya apakah mahasiswa baru yg di terima jalur mandiri juga dikenakan sistem UKT atau biaya kuliah nya berbeda tarif ny,
    di tunggu jawaban ny
    terima kasih :)

    Reply
  • aan heristian

    assalamu’alaikum
    kalau biaya masuk ugm prodi ilmu keperawatan berapa?
    kalau untuk biaya kan ada ukt tuh, kalau penghasilan orangtuanya ga tentu gimana?

    Reply

Speak Your Mind

Your email address will not be published. Required fields are marked *

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>