Pengaturan mengenai organisasi kemahasiswaan di level nasional bukanlah hal yang baru dikenal dengan munculnya Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi (Permenristekdikti Ormawa). Jauh sebelumnya, kita telah mengenal adanya pengaturan tentang hal serupa pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155 Tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana diatur dengan rinci mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dijumpai pada Lampiran II undang-undang a quo. Perlu diingat bahwa kedudukan lampiran merupakan hal yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang dan keberlakuannya mengikat layaknya pasal-pasal sehingga dapat kita jadikan acuan karena sifatnya mengikat umum. Lampiran tersebut diantaranya mengatur tentang konsiderans yang harus ada dalam sebuah peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya konsiderans “mengingat” (dasar hukum). Konsideran “mengingat” memuat:

a. Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
b. Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus rancangan Permenristekdikti Ormawa, dasar hukum yang disebutkan dalam konsiderans “mengingat” terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Hal yang menarik dari konsiderans di atas adalah tidak ada satu pun dasar hukum yang memerintahkan pembentukan Peraturan Menteri dalam hal ini Permenristekdikti untuk mengatur mengenai organisasi kemahasiswaan. Perlu dicatat pula bahwa Peraturan Menteri merupakan peraturan teknis untuk sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga tidak dapat berdiri mandiri tanpa adanya perintah pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dari Peraturan Menteri lainnya. Pun argumen Peraturan Menteri tersebut ada untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat berdasar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak dapat dibenarkan karena Pasal tersebut hanya mengatur materi muatan untuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, bukan untuk produk hukum lain seperti Peraturan Menteri. Mengingat hakikat dari Undang-Undang bukanlah peraturan pelaksana teknis sebagaimana halnya Peraturan Menteri.

Berkaca dari konsiderans “mengingat” dari rancangan Permenristekdikti Ormawa, perlu untuk ditilik beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Pasal 77 yang mengatur mengenai organisasi kemahasiswaan pada ayat (5) menyatakan Ketentuan lain mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dalam statuta perguruan tinggi. Inheren dengan hal tersebut, Pasal 60 ayat (5) mengatur bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta. Lebih lanjut, Pasal 66 menyatakan:
(1) Statuta PTN ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(2) Statuta PTN Badan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara.

Dari hal tersebut, dapat diketahui: 1) UU Dikti mendelegasikan pengaturan mengenai organisasi kemahasiswaan kepada statuta masing-masing perguruan tinggi yang produk hukumnya dapat berbentuk seperti dalam Pasal 66 UU Dikti; 2) tidak terdapat kekosongan hukum tentang pengaturan mengenai organisasi kemahasiswaan mengingat setiap perguruan tinggi wajib memiliki statuta yang didalamnya dapat mengatur ketentuan mengenai orgasisasi kemahasiswaan apabila pengaturan di UU Dikti dirasa belum mewadahi kebutuhan hukum yang ada, sehingga tidak terdapat urgensi pengaturan organisasi kemahasiswaan melalui sebuah Peraturan Menteri.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Dalam Peraturan ini dijumpai pengaturan dalam Pasal 23 yang mengatur tentang otonomi pengelolaan PTN dalam bidang non akademik meliputi penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan yang terdiri atas: a) kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler; b) organisasi kemahasiswaan; dan c) pembinaan bakat dan minat mahasiswa. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah a quo jelas memperkuat standing bahwa pengaturan tentang organisasi kemahasiswaan merupakan kewenangan dari masing-masing perguruan tinggi.

Berdasarkan hal-hal di atas menghasilkan konklusi bahwa tidak terdapat urgensi adanya Peraturan Menteri tentang organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi mengingat tidak terpenuhinya syarat formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, kami bersikap menolak adanya Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi.

Yogyakarta, 14 Desember 2017
Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Universitas Gadjah Mada