Oleh. Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia

Izinkan saya angkat bicara melalui Maklumat ini. Saya ingin memulainya dengan sebuah sikap dan pernyataan tegas: Jokowi-Jusuf Kalla gagal dalam mewujudkan keadilan sosial.

Sikap dan pernyataan tersebut dapat ditelusuri melalui pemahaman tentang tujuan kita hendak bernegara. Dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-IV disebutkan bahwa tujuan bernegara adalah untuk “…melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, menjaga perdamaian dan keadilan sosial”. Sehingga, apabila tujuan itu belum selesai, tugas kita sebagai pewaris peradaban ialah turut andil memastikan generasi penerus bangsa bekerja keras guna menyelesaikannya.

Adapun tujuan lain kita hendak bernegara dapat dilacak melalui prosiding Kongres Pancasila IV di Yogyakarta pada 31 Mei – 01 Juni 2012 yang mengambil tema “Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia”. Dalam prosiding tersebut, sudah dijelaskan jalan keluar menuju kepada tujuan kita bernegara, seperti yang dirumuskan Soekarno di dalam Negara Asia-Afrika, yakni dengan melaksanakan “TRISAKTI” yang di dalamnya memandu segenap anak bangsa supaya “berdiri di atas kaki sendiri dalam ekonomi, bebas dalam politik dan berkepribadian dalam kebudayaan”.

Jadi, untuk membangun satu negara yang maju, dibutuhkan ekonomi yang merdeka. Dalam negara kesejahteraan yang menjamin keadilan sosial itu, meskipun prinsip-prinsip ekonomi pasar diberlakukan, ‘kesejahteraan bersama’ menjadi unsur penting dari tujuan bernegara. Sehingga, dalam hal ini, tidak ada lagi pihak yang kuat meninggalkan yang lemah. Artinya, sudah sangat jelas bahwa tujuan kita bernegara ialah guna mencapai “kesejahteraan bersama dan keadilan sosial”.

Upaya tersebut sebenarnya sudah dengan sangat taktis dirumuskan melalui visi-misi dan program aksi bernama “Nawa Cita”. Dokumen sebanyak 42 halaman itu memuat gagasan besar yang bernas. Namun, upaya pelaksanaannya masih terbentur kepentingan kaum begal bangsa yang bermain dalam wilayah ekonomi-politik dengan penguasaan kapital yang luar biasa. Kita tentu mengenal istilah “9 naga”. Mereka adalah sekelompok orang terkaya di Indonesia yang memiliki visi besar untuk mengendalikan kebijakan politik negara agar kondusif bagi kepentingan bisnisnya. Dihadapannya, negara tunduk. Hal ini dapat dilihat seperti kasus reklamasi di Teluk Jakarta yang harus menggusur mata pencaharian para nelayan. Negara, di sini, tidak berkutik; negara tidak mampu hadir menjamin keadilan sosial. Maka, tidak heran apabila terjadi kesenjangan ekonomi.

Kemudian, terdapat ancaman bagi kedaulatan rakyat. Menurut Mohammad Hatta dalam Kedaulatan Rakyat, Otonomi dan Demokrasi (2014) bahwa “berdasarkan pengalaman yang diperoleh di benua Barat, dan bersendi pula pada susunan masyarakat desa Indonesia yang asli, kita dapat mengemukakan kedaulatan rakyat yang lebih sempurna sebagai dasar pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan rakyat bagi Hatta meliputi kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi”.

Hal tersebut sejalan dengan TRISAKTI milik Soekarno. Dua proklamator ini terlampau canggih untuk merumuskan sekaligus meletakkan dasar pemikiran yang relevan bagi bangsa Indonesia disepanjang zaman. Namun, ancaman itu justru hadir dari negara agar rakyat tidak lagi memiliki kedaulatan dibidang politik dan ekonomi. Ketakutan yang merupakan warisan Orde Baru terus dilanggengkan oleh penguasa hari ini baik di kampus sebagai lingkungan akademik, maupun di masyarakat dengan tindakan represif dari aparat kepolisian. Ketika rakyat menyuarakan pendapatnya, negara seolah tidak terima dan membungkam.

Cara-cara yang digunakan negara pun relatif canggih. Saya bisa menyederhanakannya seperi berikut: banyaknya akun bodong yang berkomentar memukul balik pihak kritis dalam setiap status viral karena dianggap sebagai ancaman negara; proyek memasukan intelijen di dalam tubuh mahasiswa untuk membentuk konflik horizontal, sehingga mahasiswa hanya sibuk dan habis tenaganya untuk mengurusi urusan internal agar mahasiswa tidak lagi memiliki daya untuk mengkritisi negara; juga mulai ditutupnya sarana-sarana ideologisasi pergerakan mahasiswa dengan dalih bahwa tugas mahasiswa dalah belajar, dan demonstrasi adalah cara yang dinilai tidak beradab. Di saat bersamaan, masyarakat Indonesia yang kadung dipecah-belah juga oleh isu radikalisme dan intoleransi yang bahkan menjamahi kampus. Negara mencipta musuh bersama, supaya perhatian publik teralihkan. Negara pun bisa memperpanjang nafasnya, terutama untuk menutupi borok kesenjangan dan ketidakadilan yang membabi buta.

Apa yang dilakukan negara di atas sama halnya yang pernah dilakukan oleh kaum kolonial: politik adu domba. Masyarakat kita dipecah-belah untuk saling memusuhi, sehingga menafikan pembelajaran sebagai satu bangsa yang bhineka. Untuk itu kita memerlukan kedaulatan rakyat. Bagi Hatta, menegakkan kedaulatan rakyat adalah ‘mendidik rakyat’ supaya tahu berpikir, supaya tidak lagi membebek di belakang pemimpin-pemimpin. Supaya keinsafan rakyat akan hak dan harga diri bertambah kuat dan pengetahuannya tentang hal politik, hukum dan pemerintahan bertambah luas. (Daoelat Rakjat, 1933). Penggalangan aksi massa di Istana Negara esok, karena jalur diplomasi melalui pengajuan audiensi telah gagal dilakukan, sengaja dicipta untuk mendidik rakyat. Supaya kita sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres terjadi di republik ini. Martabat kita sebagai manusia sedang terancam. Dengan kesadaran kolektif itulah, kita akan mengerti dan bergerak meski dalam situasi sulit sekalipun.

Terakhir, berkaitan dengan penegakan hukum di mana hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Komitmen politik untuk menegakan hukum terutama dalam upaya negara memberantas korupsi seolah-olah hanya penggembira belaka. Kita tahu bahwa Setya Novanto adalah sosok kebal hukum, tetapi berulangkali juga kita gagal menyeretnya ke sel tahanan. Adanya pansus Hak Angket KPK di mana telah terang keberpihakannya untuk memandulkan dengan upaya merevisi UU KPK, bukan UU TIPIKOR; atau pun pelaku kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan yang belum menemui titik terang meski sudah lebih dari enam bulan dari kejadian. Padahal, beliau telah berkali-kali diancam keselamatan hingga nyawanya. Tapi, kita tak kunjung sadar. Lemahnya ingatan kita sebagai satu bangsa yang besar membuat penegakan hukum seolah berjalan ditempat, atau bahkan cenderung mundur.

Hal-hal di atas apabila serius untuk ditindaklanjuti semestinya membuat rakyat paham betul, bahwa pemerintah hari ini tak cukup bisa untuk kita percayai. Tapi, justru baru-baru ini Indonesia meraih peringkat pertama tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berdasarkan data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam publikasinya ‘Government at a Glance 2017’. Kejanggalan tersebut yang membuat kita ingin berteriak, mendebat dan menggugat semua yang terjadi hari ini. Semua paparan negara yang baru saja dibuat oleh Kantor Staf Kepresidenan dan dimuat di laman presidenri.go.id/ seolah menunjukkan pemerintah baik-baik saja; negara masih dalam kondisi aman. Padahal, kita tahu ancaman kepentingan asing (China) sudah mulai menjangkiti tubuh bangsa. Ideologi bangsa bernama Pancasila sekadar kamuflase bahwa pemerintah telah shahih benar-benar mengamalkan butir-butir di dalamnya. Disaat bersamaan, negara membohongi kita dengan membuat kesadaran palsu ‘negara baik-baik saja’: membiarkan penguasaan alat-alat produksi dikuasai oleh segelintir orang/kelompok yang serakah, bangsa dikoyak oleh kemiskinan dan kebodohan struktural.

Dengan itu, kawan, bacalah baik-baik Nawa Cita itu:

“Kami menyadari untuk mewujudkan ideologi itu bukan kerja orang perorang ataupun kelompok. Ideologi memerlukan alat kolektif yang namanya gotong-royong. Dengan kolektivitas itulah “ruh” ideologi akan memiliki “raga”, keberlanjutan dan sekaligus kekuatan maha dahsyat. Sedangkan kata-kata “berdaulat, mandiri dan kepribadian” adalah amanat Pancasila 1 Juni 1945 dan TRISAKTI.” (Nawacita, hlm. 4).

Sudah paham? Negara perlu bergotong-royong dengan masyarakatnya dalam mengemban ideologi, bukan malah menjauhi dan memusuhi masyarakatnya dengan mencipta Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Dan dalam ideologi pancasila itu, tidak dibenarkan adanya kesenjangan ekonomi; tidak dibenarkan adanya ketidakadilan; yang dibenarkan adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, hal tersebut merupakan amanat Pancasila dan Trisakti. Sehingga saya kira dalam terjadinya ketidakadilan sosial ini, justru penyelenggaran negara telah berkhianat terhadap amanat tersebut.

Terakhir, sebelum menutup maklumat ini, saya ingin sampaikan. Saya memiliki rasa cemas kepada anak-anak muda yang bermental tempe. Saat aksi massa tidak memiliki kajian, aksi tersebut dianggap tak berdasar. Kemudian, saat aksi massa sudah memiliki kajian, aksi tersebut dianggap tidak sah mewakili suara mahasiswa lantaran diskusi yang ada dilaksanakan dikalangan terbatas. Selanjutnya, saat aksi massa sudah memiliki kajian dan telah dilaksanakan diskusi terbuka, aksi tersebut tidak dihadiri oleh mereka dengan alasan aksi tersebut diboncengi oleh kepentingan partai politik oposisi. Hemat saya menyebut mereka sebagai kaum hipokrit. Terus-menerus alasan konyol diproduksi untuk melegitimasi tindakan mereka.

Hingga sejauh ini saya membatin dan bertanya: untuk tidak bergerak, kalian dibayar berapa oleh koalisi? Atau apakah mungkin nurani kalian telah mati? Untuk menjawab itu, kita hanya perlu melihatnya dari sikap dan perbuatan. Sebab, sikap dan perbuatan lah yang menunjukkan seseorang layak disebut sebagai manusia atau tidak.

Sampai jumpa di istana negara. Esok, kita laksanakan sidang rakyat!