Hakim praperadilan Cepi Iskandar, yang merupakan hakim tunggal pada perkara Praperadilan Setyo Novanto terkait dalam penetapannya sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi E-KTP, dalam putusannya pada Jumat (29/9/2017) menyatakan penetapan tersangka terhadap Novanto oleh KPK tidak sah. Bahkan penyidikan perkara kasus itu harus dihentikan. Hakim Cepi Iskandar menerima sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Novanto. Dalam putusannya, ia menyatakan penetapan tersangka Novanto oleh KPK tidak sah. Hakim juga memerintahkan, KPK harus menghentikan penyidikan kasus Novanto.

Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK pada 17 Juli 2017. Novanto lalu mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 4 September 2017. Ia  keberatan atas status tersangka dari KPK. Ketua Umum Partai Golkar itu diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan pada kasus E-KTP. Sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, ia diduga ikut mengatur agar anggaran proyek E-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui anggota DPR. Novanto juga diduga telah mengondisikan pemenang lelang dalam proyek E-KTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun. Pihak Novanto sebelumnya meminta KPK menghentikan sementara penyidikan hingga ada putusan praperadilan. Novanto dua kali tak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka lantaran dirawat di rumah sakit.

Dalam gugatannya, Setya Novanto menggugat status penyidik dan penyelidik KPK. Beberapa poin keberatan Setya Novanto adalah pengujian sah atau tidaknya alat bukti dalam menetapkan dirinya menjadi tersangka. Setya Novanto sendiri saat ini sedang dalam keadaan sakit dan beberapa warga internet ‘mempertanyakan’ beredarnya foto Ketua DPR itu sedang berbaring di sebuah rumah sakit dengan masker oksigen dan selang infus.

Dalam vonis praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), hakim tunggal Cepi Iskandar menyatakan status tersangka Novanto tidak sah. Cepi mengabulkan sebagian permohonan Novanto. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap hakim Cepi membacakan amar putusan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat (29/9). Cepi menilai penetapan tersangka harus dilakukan pada tahap akhir penyidikan suatu perkara. Hal itu harus dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat seseorang. “Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut, hakim berpendapat bahwa proses penetapan tersangka di akhir penyidikan, maka hak-hak tersangka bisa dilindungi,” ucap Cepi. Cepi pun menyebut surat perintah penyidikan dengan nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 tidak sah. Selain itu, Cepi mengatakan bukti yang digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya. “Menimbang setelah diperiksa bukti-bukti merupakan hasil pengembangan dari perkara orang lain, yaitu Irman dan Sugiharto.

Meskipun melepaskan Novanto dari jerat tersangka, hakim Cepi tidak memenuhi sejumlah permohonan Novanto. Hakim tidak mengabulkan permohonan penasehat hukum untuk mencabut pencegahan Novanto ke luar negeri. Hakim beralasan, pencabutan wewenang pencegahan bukan berada di tangan hakim. Menurut hakim praperadilan merupakan kewenangan administrasi dari pejabat komisi (KPK).  Selain itu, Cepi juga tidak mengabulkan permohonan tim penasehat hukum Novanto untuk melepas Novanto dari tahanan. Cepi beralasan, Novanto sejak ditetapkan tersangka. Ia menilai, permintaan penahanan Novanto tidak beralasan sehingga berhak untuk ditolak.

Sumber : Tirto.d

Kejanggalan pada Putusan Pra Peradilan

Lembaga pegiat antikorupsi ICW menilai bahwa sejak awal sudah ada beberapa kejanggalan dalam proses praperadilan terkait penetapan tersangka Setya Novanto tersebut. Salah satunya, adalah saksi-saksi ahli yang diajukan oleh KPK dikesampingkan oleh hakim, yang hanya mempertimbangkan yang diajukan oleh tersangka.

Yang kedua permintaan KPK, misalnya, untuk memutar rekaman juga ditolak oleh hakim sehingga KPK seperti kehilangan kesempatan untuk menunjukkan bahwa penetapan tersangka sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur hukum acara pidana. Terutama kecukupan dua alat bukti untuk menetapkan orang sebagai tersangka.  etika hakim menolak memutar rekaman bukti keterlibatan Setonov dalam korupsi KTP-elektronik (KTP-el), pada sidang praperadilan Rabu (27/9) lalu, hakim menolak memutar rekaman KPK sebagai bukti keterlibatan SN dalam korupsi KTP-el. Penolakan ini sangat janggal, karena hakim berpandangan bahwa pemutaran rekaman tersebut sudah masuk pokok perkara. Padahal rekaman pembicaraan tersebut adalah salah satu bukti yang menunjukkan keterlibatan SN dalam perkara korupsi KTP-el.  Dengan dasar rekaman tersebut, KPK menetapkannya sebagai salah satu bukti yang dibarengi dengan 193 bukti lainnya untuk menetapkan SN sebagai tersangka. Di sisi lain, Hakim Cepi Iskandar justru membuka ruang pengujian materi perkara dengan menolak eksepsi KPK terkait dengan pembuktian keterpenuhan unsur pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, yang menjadi salah satu dalil permohonan praperadilan SN. Padahal, pembuktian keterpenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sudah masuk pada pembuktian pokok perkara, dan tidak sepatutnya disidangkan lewat mekanisme praperadilan.

Kejanggalan lain adalah saat hakim menunda mendengar keterangan ahli dari KPK pada 27 September lalu. Hakim Cepi Iskandar menolak Ahli Teknologi Informasi Universitas Indonesia, Bob Hardian Syahbudin sebagai ahli dalam persidangan praperadilan. Alasan Hakim Cepi menolak kehadiran Bob Hardian sebagai ahli adalah, karena materi yang disampaikan pada persidangan sudah masuk pokok perkara pembuktian korupsi KTP-el. Di saat yang sama, Bob Hardian sudah memberikan keterangan tertulis pada proses penyidikan korupsi KTP-el.  Ahli dihadirkan untuk memberi kesaksian terkait dengan temuannya dalam evaluasi sistem teknologi informasi KTP-el. Namun, hakim menolak kehadiran Bob Hardian sebagai ahli, dan dengan demikian menunda pemberian keterangannya. Ketiga, Hakim Cepi Iskandar menolak eksepsi KPK yang disampaikan pada 22 September lalu. Dalam eksepsinya, KPK menyampaikan dua hal yang menjadi keberatannya yaitu terkait status penyelidik dan penyidik independen KPK dan dalil permohonan Setnov yang sudah memasuki substansi pokok perkara.

Keabsahan dan konstitusionalitas penyelidik dan penyidik independen KPK sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 109/PUU-XIII/2015. Namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim, padahal putusan tersebut mengikat sebagai norma hukum atas peraturan perundang-undangannya yang diuji materilkan. Selain itu, Hakim Cepi Iskandar juga mengabaikan keterangan KPK yang menyebutkan bahwa dalil permohonan Setnov sudah masuk dalam pokok perkara. Setnov menguji keabsahan alat-alat bukti yang dijadikan dasar untuk menjeratnya sebagai tersangka dugaan korupsi, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Logika yang sama tidak muncul ketika KPK mengajukan permohonan untuk memperdengarkan rekaman pembicaraan, yang menguatkan dalil keabsahan penetapan Setnov sebagai tersangka.

Keempat, hakim mengabaikan permohonan intervensi dengan alasan gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara. Dalam sidang praperadilan 22 September lalu, Hakim Tunggal Cepi Iskandar mengabaikan permohonan intervensi yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Organisasi Advokat Indonesia (OAI). Pengabaian tersebut dilakukan dengan alasan gugatan dari para pemohon intervensi belum terdaftar dalam sistem informasi pencatatan perkara. Keterangan tersebut sungguh janggal, karena berdasarkan penelusuran, MAKI sudah mendaftarkan gugatan sebagai pemohon intervensi sejak 6 September lalu. Gugatan intervensi tersebut sejatinya menguatkan posisi KPK. Namun akhirnya tidak diperhitungkan oleh Hakim, padahal permohonan sudah didaftarkan sebelum sidang pertama dilakukan pada 12 September yang lalu.

Kelima, ketika hakim bertanya kepada Ahli KPK tentang sifat adhoc lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan. Dalam mendengar keterangan dari ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari, hakim bertanya mengenai sifat adhoc lembaga KPK. Padahal tidak ada materi sidang praperadilan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pertanyaan ini jelas tidak pada tempatnya, sehingga motivasi Hakim Cepi Iskandar ketika mengajukan pertanyaan tersebut, patut dipertanyakan.  Keenam, saat laporan kinerja KPK yang berasal dari Pansus dijadikan bukti Praperadilan. Kuasa Hukum SN membawa sejumlah bukti, yang salah satunya adalah LHP BPK Nomor 115/HP/XIV/12/2013 atau LHKP KPK 115, yang pada intinya menjabarkan kinerja KPK selama 10 tahun ke belakang. Dokumen ini diduga diperoleh tanpa melalui mekanisme yang sah, karena dokumen tersebut diduga diperoleh dari Pansus Angket KPK, bukan dari lembaga resmi yang seharusnya mengeluarkan

Beberapa kejanggalan juga dicatat oleh kelompok Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), antara lain pemeriksaan pada pokok perkara walau sebenanya terbatas pada prosedur penetapan tersangka. Hakim memeriksa termasuk ke dalam pokok perkara, mengenai yang menjadi inti persangkaan terhadap Setya Novanto dalam kasus E-KTP tersebut. Lalu kemudian keterangan para saksi ahli dari KPK tidak diperdengarkan. Pola ini hampir serupa dengan keputusan praperadilan tahun 2015 menyangkut perwira tinggi polisi Budi Gunawan yang oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006. Keputusan praperadilan saat itu juga memenangkan Budi Gunawan.

Selama proses persidangan praperadilan yang dimulai pada (12/9) itu, KPK sudah dengan kooperatif menghadirkan 193 bukti untuk menguatkan dasar penetapan Setnov sebagai tersangka, serta ahli-ahli baik di bidang hukum maupun teknologi informasi dalam persidangan. Eka Putra Marpaung dari Organisasi Advokat Indonesia (OAI) menyebut banyak kejanggalan dalam proses praperadilan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi jalan dikabulkannya permohonan itu. Pada Rabu (20/9/2017) lalu, saat sidang praperadilan Setya Novanto digelar, Cepi tidak menyinggung adanya permohonan intervensi. Padahal, kata Eka, pihaknya sudah mengajukan permohonan intervensi delapan hari sebelum sidang digelar. Ketika ditanyakan kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan itu disebut belum sampai ke panitera untuk diteruskan kepada hakim.

Koordinator Tim Advokasi Pejuang Anti-Korupsi Indonesia (TAPAK) Irvan Pulungan mengamini hal itu. Dia menyebut, ada penundaan putusan sela sekitar 2,5 jam oleh Cepi. Dalam waktu tersebut, dicurigai ada lobi tertentu terkait sidang tersebut. Hakim dikabarkan meminta pendapat kepada Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal, hakim seharusnya memberikan putusan dengan cepat tanpa intervensi siapapun.

Rekam Jejak Kasus Setyo Novanto

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto (SN) ditetapkan sebagai tersangka keempat di kasus e-KTP. Novanto yang kala itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR disangka telah mengkondisikan dalam pengadaan barang dan jasa proyek e-KTP. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan, Setya Novanto diduga memiliki peran dalam setiap proses pengadaan e-KTP. Mulai dari perencanaan hingga, pembahasan anggaran, hingga pengadaan barang dan jasa. Akibat perbuatannya, Novanto yang kini menjabat sebagai Ketua DPR disangka melanggar Pasal 3 atau 2 ayat 1 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Setya Novanto merupakan Ketua Umum Partai Golongan Karya hasil Musyawarah Luar Biasa 2016 lalu. Sederet kasus selama ini mewarnai perjalanan politikus kelahiran Bandung, 12 November 1954 itu. Selain tersangkut perkara etik, sosok yang pernah mundur sebagai Ketua DPR itu juga pernah beberapa kali terseret sejumlah masalah di tanah air. Namun sebelum ini, Setya Novanto belum pernah dinyatakan bersalah dalam kasus hukum apapun.

Nama Setya Novanto pernah mencuat dalam kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden saat meminta jatah saham PT Freeport Indonesia. Kasus ini telah membuat marah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Novanto juga sering bolak-balik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi karena namanya disebut dalam berbagai kasus, seperti korupsi e-KTP, suap Ketua MK Akil Mochtar, hingga kasus PON Riau. Tak hanya itu, Novanto juga sempat membuat heboh publik tatkala hadir dalam kampanye bakal calon presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump.

Perjalanan politik Novanto pada partai berlambang pohon beringin tersebut dimulai dari bawah. Namun, berkat kelihaiannya bergaul, Novanto berhasil dipercaya di berbagai posisi strategis. Termasuk menjadi Bendahara Umum Kosgoro selama beberapa periode hingga akhirnya menjadi Bendahara Umum Partai Golkar. Pada krisis Partai Golkar ketika terjadi dualisme kepengurusan, Novanto juga mendapat kepercayaan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, untuk menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2018. Namun, belum tuntas masa jabatannya, Novanto memutuskan mengundurkan diri pada 16 Desember 2015 lalu setelah tersandung kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam permintaan saham PT Freeport Indonesia. Pada pelaksanaan Munaslub Golkar ini, Novanto juga merupakan kandidat dengan harta kekayaan terbesar, yakni sebanyak Rp 114.769.292.837 dan 49.150 dollar AS. Selain, kasus E-KTP, Setnov sebelumnya pernah tersandung kasus sebagai berikut:

  1. Kasus Pengalihan Hak Piutang Bank Bali – 1999

Nama Setya Novanto pertamakali melejit dalam kasus pengalihan hak piutang (cessie) PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang diduga merugikan negara sebesar 900 miliar Rupiah. Saat itu Bank Bali melakukan pengalihan dana sebesar lebih dari 500 miliar kepada PT. Era Giat Prima yang dimiliki Novanto, Djoko S. Tjandra dan Cahyadi Kumala.

Kejaksaan akhirnya mengadili Djoko Tjandra sebagai tersangka utama. Sementara Setnov lolos berkat Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) yang dikeluarkan Kejaksaan. Jaksa Agung saat itu. MA Rachman dikenal dekat dengan Partai Golkar.

  1. Penyeludupan Beras Impor asal Vietnam – 2003

Bersama Idrus Marham yang saat ini aktif sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Setya Novanto terbelit skandal penyeludupan beras. Saat itu perusahaan miliknya, PT. Hexatama Finindo memindahkan 60.000 ton beras yang dibeli dari Vietnam dari Bea Cukai tanpa membayar pajak dengan nilai semestiny. Setya Novanto diperiksa oleh Kejaksaan Agung pada 2006. Kasus tersebut lalu meredup tanpa ada langkah hukum lanjutan.

  1. Skandal Impor Limbah Beracun dari Singapura ke Batam – 2004

Tahun 2006 lebih dari 1000 ton limbah beracun asal Singapura mendarat di Pulau Galang, Batam. Pihak pengimpor, yakni PT. Asia Pasific Eco Lestari (APEL) saat itu dimiliki oleh Setya Novanto. Politisi Golkar itu mengaku sudah mengundurkan diri tahun 2003. Namun dalam dokumen milik PT APEL yang tertanggal 29 Juni 2004, Setyo Novanto disebut sebagai pihak yang menandatangani nota kerja sama dengan perusahaan Singapura.

  1. Dugaan Suap Pekan Olahraga Nasional Riau – 2012

Dalam kesaksiannya, mantan bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin menyebut Setya Novanto terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan lapangan tembak PON di Riau tahun 2012. Setnov, yang saat itu sudah malang melintang di Komite Olahraga Nasional Indonesia, disebut menggunakan pengaruhnya buat menekan Komisi Olahraga DPR agar memuluskan anggaran Pekan Olahraga Nasional dari APBN.

Komisi Pemberantas Korupsi pernah menggeledah ruang kerja Setya Novanto pada pada 19 Maret 2013. Ia cuma diperiksa sebatas saksi dengan tersangka utama mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal. Setnov membantah tuduhan suap ini.

  1. Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan E-KTP – 2013

Kesaksian lain Nazaruddin menyebut Setya Novanto dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sebagai pengendali utama proyek pengadaan e-KTP. Saat itu Setnov disebut meminta uang jasa sebesar 10 persen kepada Paulus Tannos, pemilik PT Sandipala Arthaputra yang memenangkan tender E-KTP. Menurut Nazaruddin, uang tersebut dibagi-bagikan kepada anggota DPR untuk memuluskan proyek e-KTP. Kepada Tempo, Setya Novanto membantah semua tudingan yang diarahkan kepadanya. Kerugian negara ditaksir sebesar 2,3 triliun Rupiah.

  1. Skandal Perpanjangan Kontrak Freeport – 2015

Pada akhir 2015 Setya Novanto kembali mencetak skandal setelah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Dalam rekaman pembicaraan yang diajukan ke pengadilan, Ia menjanjikan perpanjangan kontrak Freeport dengan syarat diberikan jatah saham. Namun Setnov kemudian mengajukan uji materi atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ke Mahkamah Konstitusi. MK menyatakan bahwa rekaman tersebut tidak bisa menjadi bukti karena dianggap ilegal. Oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, Setnov hanya dijatuhkan sanksi pelanggaran sedang dan pada April 2016 Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus tersebut diendapkan.

Sumber: tirto.id

Biodata lengkap Setya Novanto seperti dikutip dari Kompas.com 17 Mei 2016:

Nama lengkap: Setya Novanto

Tempat, tanggal lahir: Bandung, Jawa Barat, 12 November 1955

Agama: Islam

Jabatan: Anggota DPR RI (2014-2019)

Alamat kantor: Gedung DPR-RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10220

Alamat rumah: Jalan Wijaya XIII Nomor 19 RT 03 RW 03, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Pendidikan:

– SD Negeri 6, Jakarta (1967)

– SMP Negeri 73, Jakarta (1970)

– SMA Negeri IX, Jakarta (1973)

– S-1 Universitas Trisakti, Jakarta (1983)

Perjalanan karier:

Pekerjaan :

– Pendiri CV Mandar Teguh

– Sales PT Sinar Mas Galaxi

– Kepala penjualan mobil wilayah Indonesia Timur

– Pendiri pompa bensin

– Pendiri PT Obor Swastika (peternakan)

– Direktur Utama PT Era Giat Prima

– Pedagang beras (1974-1974)

– Pemilik Tee Box Cafe & Resto Jakarta (1987)

– Direktur PT Dwisetya Indolestari Batam (1987)

– Komisaris Utama PT Nagoya Plaza Hotel Batam (1987)

– Komisaris Utama PT Bukit Ganit Mining Mandiri (1990)

– Direktur Umum PT Citra Permatasakti Persada (1991)

– Komisaris PT Multi Dwimakmur (1991)

– Komisaris PT Multi Dwisentosa (1991)

– Komisaris PT Bina Bayangkara (1991)

– Komisaris PT Solusindo Mitrasejati (1992)

– Komisaris Utama PT Orienta Sari Mahkota (1992)

– Managing Director PT Dwimarunda Makmur (1992)

– Direktur PT Menara Wenang Jakarta (1992-2004)

– Chairman Nova Group (1998)

– President Director PT Mulia Intanlestari (1999)

Legislatif:

– DPR dari Partai Golkar (1999-2004)

– DPR dari Partai Golkar (2004-2009)

– DPR dari Partai Golkar (2009-2014)

– DPR dari Partai Golkar (2014-2019)

– Ketua DPR periode 2014-2015

Kegiatan lain:

– Sekretaris Koordinator Bidang Pendidikan DPP Partai Golkar

– Bendahara Badan Pengendali Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Golkar

– Wakil Ketua KONI

– Pembina Golf Putra Putri ABRI

– Wakil Ketua Yayasan Ki Hajar Dewantara

– Ketua Umum DPP Badan Musyawarah Pengusaha Swasta (Bamusha) Kosgoro

– Ketua Umum Yayasan Bina Generasi Bangsa

– Ketua DPP GM Kosgoro (1990-1994)

– Tim Pokja pertanggungjawaban DPP Golkar (1993-1998)

– Anggota Young President Organization (YPO) (1994)

– Wakil Sekjen Forum Pertemuan Asosiasi Pengusaha (FPAP) (1994-1998)

– Bendahara Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (1994-1998)

– Anggota Pembina Lapangan Golf di Pulau Batam (1994-1997)

– Bendahara Lemkasi (1995-1997)

– Anggota Pembinaan Olahraga Generasi Muda Kosgoro (1995-1996)

– Ketua Umum Bamuhas Kosgoro (1995-1996)

– Bendahara KONI Pusat (1995-1999)

– Bendahara Umum SEA Games XXVI (1996)

– Wakil Bendahara PON XIV (1996)

– Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Trisakti (1996-2000)

– Bendahara Umum Proyek SEA Games XIV (1997)

– Bendahara Umum Olympic Games XXVI (1998)

– Wakil Bendahara Partai Golkar (1998-2003)

– Wakil Bendahara DPP Partai Golkar (1998-2004)

– Tim 13 Munaslub DPP Golkar (1998)

– Bendahara Bappilu DPP Partai Golkar (1999)

– Bendahara Tim Olimpiade Atlanta, AS (1999)

– Bendahara KONI Pusat (1999-2003)

– Bendahara Umum PPK Kosgoro 1957

– Bendahara Umum DPP Partai Golkar (2009-2013)

– Ketua Fraksi Partai Golkar (2015-sekarang)

Publikasi:

– Buku: Manajemen Presiden Soeharto: Penuturan 17 Menteri, Yayasan Bina Generasi Bangsa, Jakarta (1996)

Penghargaan:

– Indonesian Culture Award on ASEAN Program (1993)

– Indonesian Best Dressed Award (1993)

– ASEAN Entreprenuer Award (1993)

– Indonesian Culture Award on ASEAN Program (1994)

– Indonesian Year Books (1998)

Keluarga:

– Deisti Astriani Tagor, SH (istri)

– Anak: 4 (empat) orang

Sumber : kumparan.com

Rekam Jejak Hakim Cepi Iskandar yang Memimpin Praperadilan Novanto

Cepi Iskandar saat ini memiliki jabatan sebagai Hakim Madya Utama. Sejak Agustus 2016, pria kelahiran 15 Desember 1959 itu mendapat sertifikasi sebagai hakim tindak pidana korupsi. Sebelum bertugas di PN Jakarta Selatan, Cepi menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Jawa Barat. Sebelumnya, Cepi juga pernah bertugas di beberapa daerah, di antaranya PN Depok dan PN Bandung, Jawa Barat. Selain itu, ia pernah bertugas di PN Tanjung Karang, Provinsi Lampung.

Lelaki kelahiran Jakarta, 15 Desember 1959 itu baru tiga tahun bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta selatan. Meski begitu, menurut Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Made Sutrisna, Cepi punya rekam jejak panjang sebagai hakim. “ Dia sudah 25 tahun menjadi hakim,” kata Made Sutrisna yang ditemui Tempo, di ruang kerjanya, Senin 11 September lalu.  Made mengaku satu angkatan dengan Cepi saat menjadi hakim. Mereka diangkat sebagai hakim tahun 1992.

Dari laman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi berpangkat Pembina Utama Madya Golongan IV. Sementara jabatan hakimnya adalah Hakim Madya Utama. Sebelum bertugas di Jakarta Selatan, Cepi pernah bertugas di Pengadilan Negeri Depok dan menjadi Wakil Ketua Pengadilan di sana. Lalu Cepi bergeser ke Pengadilan Negeri Bandung sebelum akhirnya bertugas di  Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung pada 2011-2013. Pada 2013-2015, Cepi Iskandar menjadi Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta.

Cepi setidaknya beberapa kali menangani perkara korupsi Saat bertugas di Bandung, Cepi menangani perkara dugaan korupsi proyek pengadaan buku dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan terdakwa Joko Sulistyo. Hakim Cepi yang menjadi Ketua Majelis menyatakan Djoko sebagai pimpinan proyek pengadaan buku, telah melakukan proyek sesuai prosedur. Majelis Hakim juga menilai tidak ada pengelembungan dana dalam proyek itu. Joko yang saat itu mejabat sebagai ketua pengadaan buku SLTP pada Dinas Provinsi Jawa Barat divonis bebas oleh Cepi. Dalam amar putusannya, majelis hakim yang dipimpin Cepi menyebut tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Joko. Joko sebagai pimpinan proyek pengadaan buku senilai Rp14 miliar itu dinilai telah menjalankan proyek sesuai prosedur. Majelis hakim juga menilai tak ada penggelembungan dana. Padahal, sebelumnya, terungkap adanya korupsi yang diduga terjadi lantaran penunjukan langsung PT Balai Pustaka sebagai penerbit. Dalam kasus ini, negara disebut merugi hingga Rp4,9 miliar. Atas perbuatannya itu, jaksa penuntut umum menuntut Joko lima tahun penjara, denda Rp200 juta, serta mengganti kerugian negara sebesar Rp4,951 miliar. Tapi tak dikabulkan Cepi.

Di Tanjung Karang, Lampung, Cepi Iskandar juga menangani kasus korupsi pengadaan alat customer information system (CIS) dengan terdakwa Hariadi Sadono. Hariadi adalah mantan Direktur PT PLN (Persero) wilayah Lampung. Cepi adalah Ketua Majelis Hakim saat memutuskan Hariadi pada tahun 2011 itu, bersalah dan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan uang pengganti sebesar Rp 137.380.120. Selanjutnya, pada tahun 2012, masih di PN Tanjung Karang, Cepi mengadili mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Sauki Shobier dalam perkara korupsi dana retensi pembangunan infrastruktur senilai Rp1,9 miliar. Pada perkara ini, Cepi menghukum Sauki 18 bulan kurungan penjara serta denda Rp75 juta subsider tiga bulan kurungan.

Sumber: kompasiana.com

Nama Cepi sempat ramai dibicarakan saat menangani perkara praperadilan atas penetapan tersangka CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo oleh Bareskrim Polri. Hakim Cepi pada saat itu menolak praperadilan Hary Tanoe. Dalam pertimbangannya, Cepi menyatakan, pihak kepolisian telah memiliki dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Hary sebagai tersangka. Menurut Cepi, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Polri, prosedur penyelidikan dan penyidikan dalam kasus Hary telah sesuai ketentuan dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kami menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Menuntut Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR RI
  2. Mendukung KPK dalam mengeluarkan surat perintah penyidikan baru untuk menjerat setya novanto berdasarkan bukti-bukti yang ada
  3. Mendesak seluruh partai politik untuk konsisten mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi
  4. Mendesak adanya perbaikan pengawasan perilaku hakim oleh komisi yudisial dan pengevaluasian kinerja hakim oleh Mahkamah Agung
  5. Mendesak Mahkamah kehormatan DPR RI untuk bersikap tegas terhadap setiap anggota DPR yang terlibat kasus tindak pidana korupsi
  6. Mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk bersatu, mendesak pemerintah dan penegak hukum agar berkomitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, sekaligus menyerukan keadaan Indonesia darurat korupsi

Sumber:

Adams, W. C.(1995). Marrying the functions: The importance of media relations in public affairs planning. Public Relations Quarterly, 40(3), 7. Diakses dari http://search.proquest.com/docview/222445696?accountid=17242 pada tanggal 20 september 2017

Chase ,  W. H.   (1984). Issue management — Origins of the future.  Stamford, CT :  Issue Action Publications

http://nasional.kompas.com/read/2017/09/30/06335061/kpk-beberkan-kejanggalan-putusan-praperadilan-setya-novanto

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41442337

http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41415452

http://nasional.kompas.com/read/2017/09/30/06581381/icw-kemukakan-6-kejanggalan-putusan-hakim-praperadilan-setya-novanto

http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/29/hakim-yang-kabulkan-praperadilan-setya-novanto-pernah-tangani-kasus-hary-tanoe

https://news.detik.com/berita/d-3663951/ky-tetap-kawal-putusan-praperadilan-setya-novanto

https://news.detik.com/berita/d-3664160/setya-novanto-dijerat-kpk-lolos-di-praperadilan

https://news.detik.com/berita/d-3665759/mobil-novanto-angkut-sejumlah-barang-dari-rs-premier

https://news.detik.com/berita/d-3665587/koalisi-masyarakat-antikorupsi-hakim-cepi-bikin-novanto-happy

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK6b_t9c7WAhUMJ5QKHcQ8AowQqUMILDAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Findonesia%2Findonesia-41442337&usg=AOvVaw1q3JDy9g5Xon2alTTtWlFb

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/09/29/ox0ntx384-icw-sebut-ada-6-kejanggalan-dalam-praperadilan-setya-novanto-part2

http://kabar24.bisnis.com/read/20170929/16/694198/hakim-cepi-kabulkan-praperadilan-setya-novanto

https://tirto.id/alasan-hakim-menangkan-gugatan-praperadilan-setya-novanto-cxv9

https://kumparan.com/taufik-rahadian/putusan-praperadilan-setya-novanto-tak-lagi-tersangka-e-ktp

https://www.rappler.com/indonesia/berita/183801-pengadilan-negeri-jakarta-selatan-gugatan-pra-peradilan-setya-novanto

https://news.okezone.com/read/2017/09/29/337/1785717/praperadilan-setya-novanto-dikabulkan-hakim-pn-jaksel-penetapan-terhadap-tersangka-tidak-sah

http://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/17/rekam-jejak-setya-novanto-pimpin-partai-golkar-hingga-ditetapkan-tersangka-kasus-e-ktp?page=3

http://nasional.kompas.com/read/2017/09/29/18262121/rekam-jejak-hakim-cepi-iskandar-yang-memimpin-praperadilan-novanto?page=all

https://www.konfrontasi.com/content/nasional/rekam-jejak-kasus-setya-novanto-dari-limbah-beracun-hingga-e-ktp

https://nasional.tempo.co/read/1020837/rekam-jejak-cepi-iskandar-hakim-praperadilan-setya-novanto

http://news.metrotvnews.com/hukum/1bV6ZOWb-rekam-jejak-pengadil-kasus-novanto

https://www.rappler.com/indonesia/berita/183497-profil-hakim-tunggal-cepi-iskandar-kasus-setya-novanto

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170717205525-12-228477/jadi-tersangka-harta-setya-novanto-hanya-rp114-miliar/

https://tirto.id/menang-praperadilan-setya-novanto-lepas-status-tersangka-cxv3

https://kumparan.com/muhamad-iqbal/infografis-sengkarut-setya-novanto

https://tirto.id/harta-kekayaan-setya-novanto-csWg