Peranan sektor pariwisata dalam perekonomian Indonesia amatlah penting. Tahun 2014 tercatat kontribusi pariwisata terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 9,3% dan terhadap lapangan kerja nasional sebesar 8,4% atau sebanyak 9,8 juta lapangan kerja[1]. Pada tahun 2014 tercatat pula 9,4 juta wisatawan mancanegara (wisman) dengan devisa sebesar USD 11,2 miliar. Tahun 2013 tercatat 203 juta perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) dengan pengeluaran total sebesar Rp. 177,8 triliun.[2] Indonesia memiliki peluang perkembangan pariwisata masa depan yang cerah. Tidak saja karena terbukanya peluang untuk meraih jumlah

wisatawan dunia yang semakin banyak (tahun 2014 tercatat sebanyak 1,1 milyar wisatawan dunia, dan 105,1 juta di ASEAN[3]) namun juga disebabkan oleh kekayaan potensi sumber daya yang tersedia, khususnya sumber daya alam dan budaya yang menjadi permintaan pasar wisata dunia. Karena kekayaan sumber daya alam dan budayanya, kawasan perdesaan memiliki potensi kuat untuk memenuhi permintaan pasar wisata. Namun demikian saat ini desa masih memiliki beberapa kendala, antara lain:

  1. Berkurangnya sumber daya manusia perdesaan yang berkualitas akibat semakin besarnya angka migrasi penduduk dari desa ke kota[4] ;
  2. Produktivitas sumber daya perdesaan yang tidak dapat bersaing dengan sumber daya perkotaan menyebabkan semakin lemahnya posisi tawar perdesaan dalam konteks pembangunan nasional;
  3. Tingginya angka kemiskinan di perdesaan dibanding di perkotaan. Tahun 2011 tercatat sebanyak 17,9 juta rakyat miskin di desa sedangkan di kota sebanyak 10,6 juta[5]; dan
  4. Kegiatan pembangunan pariwisata di perdesaan sering dilakukan secara salah dengan penerapan pola pembangunan wisata massal yang merusak lingkungan.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat diandalkan untuk memperbaiki kondisi ini. Mendorong pertumbuhan pariwisata di desa tidak hanya akan dapat meningkatkan perekonomian lokal namun juga peningkatan nilai social budaya dan pelestarian lingkungan. Jenis- jenis minat wisata terkait langsung dengan hal ini antara lain wisata alam, wisata agro, wisata budaya, wisata kreatif[6], dan wisata petualangan yang memiliki akar kuat pada sumber daya perdesaan

Desa Sebagai Strategi Geopolitik Pembangunan Pariwisata

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman sumber daya. Bisa dibayangkan, kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi dan kekayaan lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia tercinta ini adalah aset bangsa untuk mensejahterakan rakyatnya. Secara geografis dari sabang sampai merauke, sumber daya di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh aspek geografis secara keruangan, lingkungan maupun kewilayahan, merupakan landasan pembangunan nasional yang bertujuan menyejahterakan rakyat. Dengan jumlah penduduk Indonesia berjumlah sekitar dari 250 juta jiwa lebih menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta kekayaan keanekaragaman alam serta budaya yang terbentang diseluruh nusantara, merupakan suatu modal penting bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Kenyataannya bahwa pelaksanaan pembangunan di Indonesia hingga saat ini masih dirasakan oleh masyarakat belum optimal, terutama oleh sebagian besar yang berada di perdesaan (rural area) dan khususnya di wilayah Timur Indonesia. Salah satu kendala tidak optimalnya pembangunan nasional di daerah perdesaan, yang menurut BPS (2012) berjumlah sekitar 78.000 desa dan tersebar di ribuan pulau, adalah kondisi geografisnya. Hal ini menyebabkan pembangunan khususnya infrastruktur sosial di wilayah perdesaan tidak mampu dilaksanakan secara merata. Akibatnya hingga sekarang pembangunan di Indonesia telah membawa pada berbagai masalah multi dimensi meliputi antara lain kurang meratanya pembangunan antar daerah yang menyebabkan konflik, menurunya pendapatan perkapita akibat bertambahnya penduduk, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan akibat rendahnya kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya degradasi lingkungan alam akibat pemanfaatan yang sangat eksploitatif, melemahnya jati diri bangsa akibat rendahnya apresiasi terhadap identitas dan karakter budaya bangsa dan bahkan maraknya komodifikasi budaya.

Oleh karenanya dalam upaya mendorong percepatan program pembangunan ke depan yang lebih baik, diperlukan bahan rujukan bagi pemerintahan mendatang (2014-2019), berupa platform atau kebijakan strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis perdesaan. Seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada acara World Economic Forum di Bangkok, bahwa pariwisata penting bukan hanya karena kontribusinya terhadap PDB dan penyediaan lapangan kerja namun juga memajukan pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui sustainable tourism (Antara, 2012). Dengan demikian rujukan dimaksud, tentunya dapat mendukung proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan pemerintah mendatang terhadap berbagai kendala dan hambatan pembangunan nasional khususnya di perdesaan, dengan cara memposisikan pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai salah satu konsep dalam kebijakan pembangunan nasional. Artinya pariwisata berkelanjutan harus menjadi dasar geopolitik dan geostrategi pembangunan pariwisata Indonesia ke depan dengan berbasis pada pariwisata perdesaan.

Muncul dua pertanyaan mendasar yang perlu dijawab guna memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap urgensinya rujukan “Perdesan: Geopolitik dan strategi Pembangunan Pariwisata Indonesia ke Depan” dibuat. Pertama mengapa ‘pariwisata’.

  1. Pariwisata adalah pergerakan manusia dengan motivasi tertarik pada sifat keunikan atraksi yang hanya dapat diperoleh dari potensi daya tarik sumber daya budaya serta sumber daya alam bersifat endemik langka (Inskeep, 1991).
  2. Pariwisata berkelanjutan, dengan pilar lingkungan, pemberdayaan masayarakat dan pilar ekonomi masyarakat, telah terbukti manakala diposisikan sebagai salah satu alat pembangunan, mampu memberikan manfaat di banyak negara.
  3. Penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan memberi manfaat antara lain menumbuhkan kegiatan ekonomi yang berdampak pada peningkatkan kesempatan kerja dan peluang usaha, meningkatkan upaya pelestarian lingkungan baik alam maupun budaya, serta memperkuat peran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang berbasis pada ketahanan akar budaya sebagai identitas setempat.

Ke dua mengapa ‘kawasan perdesaan’.

  1. Indonesia yang sebagian besar wilayahnya masih berkarakteristik perdesaan, penduduknya secara umum masih tetap mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka yang terikat pada lokalitas tertentu, serta menjaga kekuatan pondasi tradisi dan budayanya baik yang bersifat agraris mupun bahari (Rahadjo, 1999).
  2. Sebagian besar desa di Indonesia hingga saat ini kondisi tingkat produktivitas dan tingkat pendidikan keterampilan masyarakatnya masih terbatas, taraf kehidupan ekonomi, kesehatan serta ketersediaan lapangan pekerjaan belum memadai, serta infrastruktur sosial yang juga masih sangat minim (Arndt, 1988).
  3. Menurut International Fund for Agricultural Development (Rural Poverty Portal, 2013) sekitar 70% penduduk Indonesia tinggal di perdesaan (78.000 desa) dan sekitar 72.600 desa tergolong katagori desa miskin.
  4. Desa yang penduduknya masih berupaya mempertahankan adat istiadat akar budaya dan tradisi kearifan lokal dengan seting lansekap lingkungan budaya sekitarnya, seharusnya memiliki potensi strategis untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata unik, otentik dan alami yang mencerminkan ke Indonesiaan. Bahkan disadari bahwa hampir sebagian besar keanekaragaman atraksi wisata yang ada di Indonesia terletak dan tersebar di daerah perdesaan (rural area).

 

Atas dasar pemikiran:

  1. masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia berupa masalah kemiskinan di perdesaan, degradasi lingkungan dan krisis identitas bangsa khususnya di perkotaan,
  2. keanekaragaman kekayaan potensi daya tarik sumber daya alam dan budaya yang unik dan otentik di daerah perdesaan (rural area),
  3. perubahan trend dan paradigma pariwisata global dari yang bersifat masal ke minat khusus (Mass->Niche Market), dari hiburan/kesenangan ke pengalaman dan pengetahuan (Pleasure and entertainment->real experience and knowledge), dari atraksi yang dapat dibandikan ke atraksi yang tidak dapat dibandingkan (artificial-> unique and authentic),

maka dari pokok-pokok pemasalahan dan peluang tersebut, peran pariwisata di Indonesia sangat jelas dan kuat untuk diposisikan sebagai wahana atau alat dalam menjadikan perdesaan sebagai geopolitik dan geostrategi pembangunan pariwisata nasional ke depan. Pemerintah mendatang, dapat menjadikan desa wisata sebagai platform strategi percepatan pembangunan nasional secara berkelanjutan yang mampu menumbuhkan perekonomian, melestarikan lingkungan serta memperkuat ekonomi kreatif berbasis akar budaya ke Indonesiaan yang dimulai dari perdesaan.

Desa Wisata Hijau Sebagai Arah Pembangunan Pariwisata Yang Berkelanjutan

Desa wisata di Indonesia saat ini telah berkembang dengan baik . Di samping memperbanyak paket-paket wisata berbasis sumber daya perdesaan tersebut, saat ini telah banyak pula desa-desa yang mengembangkan pariwisata berbasis pada lokalitas, seperti pondok wisata (homestay). Namun demikian masih banyak kegiatan pariwisata di perdesaan yang cenderung mengeksploitasi sumber daya yang ada. Tujuan membangun desa wisata kemudian bukan lagi untuk kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan desa namun hanya untuk mengejar jumlah kunjungan wisatawan. Akibatnya banyak daya tarik wisata perdesaan yang rusak karena bentuk-bentuk wisata massal yang dilakukan, padahal ini akan merusak sumber daya perdesaan jangka panjang.

Desa Wisata Hijau adalah konsep yang diperkenalkan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Konsep ini merupakan jawaban atas kepedulian lingkungan sebagaimana yang disampaikan oleh UNECD melalui Agenda 21[7] . Tujuannya adalah untuk kesinambungan pembangunan, yang melibatkan tiga aspek yang saling berhubungan satu sama lainnya, yaitu aspek lingkungan, ekonomi dan sosial budaya . (Gambar 1).

Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Aspek lingkungan alam adalah kegiatan wisata yang tidak menimbulkan atau melakukan kerusakan pada lingkungan alam. Aspek lingkungan ekonomi adalah kegiatan pariwisata yang dapat membawa dampak positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Aspek lingkungan sosial budaya adalah kegiatan pariwisata yang memberikan apresiasi tinggi pada potensi budaya sekaligus mendorong pelestarian dan pengembangannya. Konsep tersebut diadopsi dalam konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yang didefinisikan sebagai “Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities”,

yaitu pariwisata yang memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan

masyarakat setempat[8]. Dengan dasar konsep tersebut, maka bentuk pembangunan pariwisata berkelanjutan, yang juga diadopsi oleh Desa Wisata Hijau, mengarah pada beberapa prinsip dasar sebagai berikut:

  1. Mendorong tumbuhnya kegiatan wisata yang ramah dan peduli pada lingkungan;
  2. Mendorong pengembangan produk pariwisata berbasis pelestarian;
  3. Mendorong pengembangan produk pariwisata sesuai minat pasar berbasis pelestarian, misalnya wisata budaya, wisata pusaka (heritage tourism), wisata alam, dan

wisata kreatif;

  1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya pariwisata berbasis komunitas;

Pembangunan desa selama ini masih sering menganut konsep “membangun desa” dan bukan “desa membangun”. Pada konsep membangun desa, faktor eksternal lebih berperan menentukan arah pembangunan desa dan ini menyebabkan desa semakin tergantung pada bantuan luar. Sebaliknya, pada konsep desa membangun peran masyarakat justru menjadi faktor utama guna membangun desa yang berketahanan.

Dalam konteks pariwisata, besarnya peranan pihak luar sering mengarah bukan pada kebutuhan masyarakat desa. Untuk kepentingan nasional, pembangunan pariwisata perdesaan sering diarahkan pada konsep keserakahan (greedy tourism) dengan tujuan untuk mendatangkan jumlah wisatawan sebanyakbanyaknya. Sebaliknya, pembangunan bersama masyarakat akan menyebabkan pembangunan pariwisata mengarah pada bentuk pariwisata hijau (green tourism) karena berkaitan dengan kepentingan jangka panjang masyarakat itu sendiri.

Konsep Desa Wisata Hijau juga mengarah pada upaya untuk mengoptimalkan sumber daya pembangunan yang ada. Selama ini desa sebagai sebuah entitas kehidupan sering diperlakukan sebagai obyek pembangunan. Akibatnya banyak terjadi tumpang tindih kegiatan yang bukannya memperkuat namun justru melemahkan desa. Untuk itu, perlu dilakukan perencanaan dan pembangunan lintas sektor dan lintas daerah dengan tujuan mencapai perkembangan pariwisata yang berkelanjutan serta inklusif tanpa berdampak negatif bagi lingkungan hidup dan budaya setempat.

Tujuan dan Manfaat Pengembangan Desa Wisata Hijau

Tujuan utama pengembangan Desa Wisata Hijau adalah untuk mengubah pola piker pembangunan dari pariwisata berbasis keserakahan menjadi pariwisata hijau. Perubahan pola pikir ini menjelaskan bahwa tujuan pengembangan Desa Wisata Hijau tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek namun juga untuk tujuan pelestarian sumber daya dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa manfaat pengembangan Desa Wisata Hijau adalah:

  1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial budaya masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya lokal;
  2. Mendorong penyadaran pada pelestarian lingkungan guna kepentingan pembangunan jangka panjang (prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan);
  3. Melestarikan dan mempromosikan warisan budaya bagi kesejahteraan masyarakat;
  4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (prinsip pembangunan pariwisata berbasis komunitas);
  5. Memberikan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, termasuk kepuasan dan kebahagiaan masyarakat;
  6. Mendorong kunjungan wisatawan yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat lokal, dan bukan sebaliknya; dan
  7. Mendorong konsep keseimbangan kepuasan wisatawan (tourist satisfaction) dan kepuasan komunitas (community satisfaction) untuk menghindari terjadinya iritasi sosial di masyarakat lokal.

Oleh karena itu pembangunan desa wisata di Indonesia seyogyanya harus menjadi bagian dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sinergi, harmonis, dan dinamis oleh para stakeholder memecahkan permasalahan bangsa dalam menghadapi tantangan domestik maupun global. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), merupakan penyelenggara negara yang memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kepariwisata yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Implementasi pemberdayaan masyarakat mandiri bidang pariwisata melalui pariwisata perdesaan, merupakan satu contoh yang telah dijalankan oleh Kemenparekraf dalam mendukung program pembangunan nasional, dan masih sangat strategis untuk dilaksanakan dan disempurnakan di masa pemerintahan mendatang. Melalui pendekatan pembangunan pariwisata berkelanjutan, sangat dimungkinkan Desa Wisata Hijau sebagai Geopolitik dan Geostrategi Pembangunan Pariwisata Nasional ke Depan menjadi salah satu arah kebijakan percepatan pembangunan nasional ke depan bagi pemerintah mendatang.

Indradi Octodianto
Kementerian Kajian Strategis
Kabinet Kolaborasi Kebaikan
BEM KM UGM 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

Buku

Anwar, Misbahul dan Bambang Jatmiko. 2012. ”Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparansi Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta).” Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rahardjo, 1999. Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian. Published by Gadjah Mada University Press ISBN 9794204595

UNCED (United Nations on Environment and Development) (1992). Agenda 21

UNEP and UNWTO (2005) Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers

World Travel and Tourism Council (2015). Travel &Tourism Economic Impact 2015: Indonesia. London: WTTC.

Yoeti, Oka A. 2000. Pemikiran Kearah Pariwisata Sebagai Disiplin Ilmu. Jurnal ilmiah Pariwisata. Vol. 5 No 1 Agustus 2000, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STP Trisakti, Jakarta.

Internet Daring

Antara, 2012. Menparekraf promosikan pariwisata berkelanjutan di WEF, (http://www.antaranews.com/berita/313584/menparekraf) diakses Kamis, 31 Mei 2012 17:47 WIB | 1806). Diunduh tanggal 1 Maret 2014

Arndt, 1989 (dalam Arif R, 2012) sosiologi pertanian – masyarakat pedesaan di Indonesia (http://radyckal.blogspot.com/2012/03/sosiologi-pertanian-masyarakat-pedesaan.html). Diunduh tanggal 1 Maret 2014

BPS, 2012. Jumlah penduduk miskin berdasarkan propinsi, (http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&id_subyek=23&notab=1). Diunduh tanggal 1 Maret 2014

Tempo, 2013. 72 Ribu Desa di Indonesia Miskin. (http://www.tempo.co/read/news/2012/10/29/173438370/, diakses 22 Juni 2013). Diunduh tanggal 1 Maret 2014

Tirta, 2012.. Rural Poverty in Indonesia. (http://www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags/indonesia, diakses 22 Juni 2013). Diunduh tanggal 1 Maret 2014

Kementerian Pariwisata (2015). Dikutip pada tanggal 12 Desember 2015 dari www.kemenpar.go.id

UNWTO (2015) Tourism Highlights 2015 Edition. Madrid: UWNTO; ASEAN (2015). Tourist Arrival in ASEAN. Dikutip tgl. 12 Desember 2015 dari www. asean.org.

[1] World Travel and Tourism Council (2015). Travel &Tourism Economic Impact 2015: Indonesia. London: WTTC.

[2] Kementerian Pariwisata (2015). Dikutip pada tanggal 12 Desember 2015 dari www.kemenpar.go.id

[3] UNWTO (2015) Tourism Highlights 2015 Edition. Madrid: UWNTO; ASEAN (2015). Tourist Arrival in ASEAN. Dikutip tgl. 12 Desember 2015 dari www. asean.org.

[4] Proporsi penduduk yang tinggal perdesaan yang semakin berkurang. Dari tahun 1980 sebesar 77,7% menjadi sebesar 50,2% tahun 2014 (BPS 2015).

[5] BPS (2015). Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2013. Dikutip pada tanggal 12 Desember 2015 dari www. bps.go.id.

[6] Lihat dalam Hermantoro, H. (2014). Creativity-Based Tourism: A Concept of Tourism Development Based on Indonesian Experience. Saarbruecken: LAP.

[7] UNCED (United Nations on Environment and Development) (1992). Agenda 21

[8] UNEP and UNWTO (2005) Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers.