Pemerintah Myanmar disorot oleh dunia Internasional dalam beberapa waktu terakhir ini. Bencana kemanusiaan di wilayah barat negeri itu telah mengakibatkan pembunuhan terhadap sekitar 400 orang warga etnis Rohingya. Sekitar 73 ribu warga sipil pun dilaporkan mengungsi melewati perbatasan Myanmar dengan Bangladesh sejak kekerasan meletus pada 25 Agustus lalu. Tragedi kemanusiaan yang menimpa etnik Rohingya itu memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun, pembantaian terhadap mereka kali ini dilaporkan merupakan yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir.

Konflik di negara bagian Rakhine itu berawal dari serangan milisi yang tergabung dalam ARSA terhadap pos-pos polisi di Rakhine State. Selain itu, pos militer pun ikut diserang dan mobil-mobil polisi dibakar juga oleh milisi. Yang lebih mengerikan, penduduk juga diserang. Terutama mereka yang dianggap bagian dari pemerintah Myanmar. Dugaannya, konflik itu bermotif politik. Sebab, milisi ingin menjadikan wilayah yang dihuni etnis Rohingya sebagai negara sendiri. Alhasil, etnis Rohingya yang tidak berafiliasi dengan milisi maupun penduduk lainnya terkena imbas. Mereka harus mengungsi karena rumah-rumahnya dibakar. Situasinya mencekam setiap hari. Sekarang yang dari ARSA ini sudah menggunakan ranjau dan sudah punya gua-gua perlindungan. Bantuan makanan PBB untuk penduduk Rohingya sudah menjadi logistik mereka saat ini. ARSA merupakan milisi dari etnis Rohingya yang berafiliasi dengan Al Qaeda. Tidak sedikit anggota kelompok tersebut yang merupakan lulusan kamp-kamp Al Qaeda dan semakin kuat karena sudah menyatu dengan masyarakat setempat.Sebagai respons balik, militer Myanmar pun melakukan ‘operasi pembersihan etnik’ dengan dalih membasmi kaum pemberontak.

Aparat keamanan Myanmar diduga memang mencoba untuk mengusir warga Muslim Rohingya dari negara bagian Rakhine. Pegiat Arakan Project, Chris Lewa, mengatakan, kelompok pengamanan swakarsa di Rakhine pun ikut serta dalam pembakaran desa-desa yang dihuni warga Rohingya. Foto-foto yang beredar dalam beberapa hari terakhir memperlihatkan asap hitam membumbung ke angkasa dari desa-desa yang ditinggalkan warga Rohingya. Apa yang disampaikan Lewa menguatkan kesaksian Abdullah, salah seorang pengungsi Rohingya, yang saat ini berusaha masuk ke negara tetangga, Bangladesh.

Begitu panjang jejak kekerasan kepada Rohingya, etnis muslim yang turut memperjuangkan kemerdekaan Myanmar, sebuah negara yang sebagian besar penduduknya memeluk Buddha, itu. Tak heran kalau PBB menyebut kaum tanpa kewarganegaraan tersebut sebagai kalangan minoritas yang paling sering jadi korban persekusi. Para korban selamat dalam kekerasan di Rakhine mengungkap bahwa ”pembersihan” etnis Rohingya sedang berlangsung oleh tindakan brutal pasukan keamanan Myanmar. Salah seorang saksi mengaku dua kepnoakannya yang masih anak-anak dieksekusi penggal. Seorang saksi berusia 41 tahun mengatakan kepada kelompok pemantau HAM, Fortify Rights, bahwa dia menemukan saudara dan anggota keluarga yang lainnya di sebuah lapangan setelah serangan oleh pasukan keamanan Myanmar di Desa Chut Pyin, Kota Ratheduang.

Dalam seminggu, hampir 400 orang telah terbunuh dan 38.000 orang Rohingya telah meninggalkan desa mereka, berusaha menyeberang ke Bangladesh. Tidak ada jalan lain, rumah mereka telah habis terbakar. Citra satelit baru menunjukkan ratusan bangunan terbakar dan penghancuran total desa. 99% struktur telah rusak dilalap kobaran api. Pemerintah Burma harus segera memberikan akses kepada pemantau independen untuk menentukan sumber kebakaran dan menilai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia serius yang dilakukan terhadap pengungsi etnis Rohingya.

Satelit pada awalnya mendeteksi kebakaran aktif pada sore hari tanggal 25 Agustus di saluran desa Koe Tan Kauk di kota Rathedaung, tempat Chein Khar Li (desa muslim) berada. Ada dua desa yang berdekatan yang terletak di utara dan selatan Chein Khar Li yang tampak utuh dalam citra satelit, yaitu desa Koe Tan Kaung dan Chein Khar Li (sebuah desa berpenduduk etnis Rakhine dengan nama resmi yang sama dengan desa yang hancur).

                                                                          Sumber: Human Right Watch

Analisis Human Rights Watch menunjukkan bahwa area luas yang terlihat seperti dibakar dalam citra satelit, sangat mungkin dilakukan dengan sengaja. Pemerintah Myanmar menyalahkan kelompok Arakan Rohingya Salvation Arm (ARSA) dan warga desa Rohingya yang menurut pemerintah membakar rumah mereka sendiri. Kelompok ARSA disebut bertanggung jawab atas serangan terhadap pos-pos keamanan militer Myanmar pada pekan lalu.

Pemerintah belum memberikan bukti apapun untuk mendukung tuduhan tersebut, dan juga tidak pernah membuktikan tuduhan serupa yang dilakukan dalam pembakaran wilayah Rohingya antara bulan Oktober 2016 dan Desember 2016.

Human Rights Watch (HRW) dan berbagai lembaga pendukung Hak Asasi Manusia menyimpulkan bahwa aparat keamanan Myanmar secara sengaja mengatur kebakaran tersebut dan memaksa etnis minoritas ini untuk mengungsi. Pengamat khawatir kekerasan tersebut akan lebih buruk daripada laporan HRW tahun lalu ketika penyidik PBB menggambarkan pembantaian Rohingya sebagai “kekejaman yang menghancurkan”, atau bisa berarti kejahatan terhadap kemanusiaan.

Terlepas dari upaya reformasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah berusia satu tahun yang dipimpin oleh Suu Kyi, anak-anak merupakan pihak yang paling terkena dampak akibat pertempuran dan kemiskinan.

UNICEF melaporkan bahwa 150 anak meninggal setiap hari di negara ini, sebelum mereka mencapai usia lima tahun. Bertrand Bainvel, perwakilan UNICEF untuk Myanmar mengatakan bahwa penyakit yang tidak diobati pada bayi yang baru lahir adalah salah satu faktor pembunuh terbesar.  Angka kematian anak diperkirakan sekitar 50 per 1.000 kelahiran hidup di Myanmar. Jumlah ini sangat jauh jika dibandingkan dengan angka kematian di Inggris, yang hanya 4 kali dalam setiap 1.000 kelahiran hidup.

Myanmar telah dipuji di seluruh dunia karena reformasi politik yang terjadi pada tahun 2010. Namun kehidupan yang layak bagi anak-anak Myanmar, masih membutuhkan perjuangan panjang.

Hampir 30% anak balita menderita gizi buruk, sedang, atau parah. Adapun lebih dari separuh anak hidup di bawah garis kemiskinan. Laporan UNICEF menjelaskan bahwa Myanmar telah mengalami periode perubahan dan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tapi optimisme pada tahun 2015 dan awal tahun 2016 telah dipengaruhi oleh kemajuan ekonomi dan kebijakan lainnya, yang bergerak lebih lamban dari perkiraan semula.

Masalah di Rakhine bukan Konflik Agama

Secara umum orang berpendapat, krisis Rohingya di Myanmar adalah masalah agama. Tetapi analis Siegfried O. Wolf berpendapat, krisis ini lebih bersifat politis dan ekonomis.  Siegfried Wolf adalah kepala bidang penelitian pada South Asia Democratic Forum (SADF) di Brussel, dan peneliti pada Universitas Heidelberg, Insitut South Asia. Menurut Siegfried O. Wolf, Warga Rohingnya adalah komunitas yang mayoritasnya Muslim, dan tinggal di negara bagian Rakhine. Jumlah mereka sekitar sejuta, tapi mereka bukan kelompok masyarakat terbesar di Rakhine. Sebagian besar warga Rakhine beragama Buddha. Komunitas warga Rakhine merasa didiskriminasi secara budaya, juga tereksploitasi secara ekonomi dan disingkirkan secara politis oleh pemerintah pusat, yang didominasi etnis Burma. Dalam konteks spesial ini, Rohingya dianggap warga Rakhine sebagai saingan tambahan dan ancaman bagi identitas mereka sendiri. Inilah peyebab utama ketegangan di negara bagian itu, dan telah mengakibatkan sejumlah konflik senjata antar kedua kelompok. Selain itu, kelompok Rakhine merasa dikhianati secara politis, karena warga Rohingnya tidak memberikan suara bagi partai politik mereka. Ini menyebabkan tambah runcingya ketegangan. Sementara itu, pemerintah tidak mendorong rekonsiliasi, melainkan mendukung fundamentalis Buddha dengan tujuan menjaga kepentingannya di kawasan yang kaya sumber alam tersebut. Faktor-faktor ini adalah penyebab utama di balik konflik antar kelompok etnis dan antar agama. Ini juga jadi penyebab memburuknya kondisi hidup warga Rohingya, serta pelanggaran hak-hak sosial-politis mereka.

Hubungan antar agama di Myanmar adalah masalah yang sangat kompleks. Warga Muslim, terutama Rohingya, dikonfrontasikan dengan rasa takut mendalam terhadap Islam di masyarakat dan negara yang mayoritas warganya beragama Buddha. Warga yang fundamental mengklaim bahwa kebudayaan Buddha serta masyarakat terdesak oleh warga Muslim. Apalagi Myanmar dikelilingi negara-negara yang mayoritas warganya beragama Islam, seperti Bangladesh, Malaysia dan Indonesia. Warga Rohingnya dianggap sebagai ancaman terhadap gaya hidup dan kepercayaan Buddha, dan jadi jalan menuju islamisasi Myanmar.

Tapi masalah ini juga punya aspek ekonomi. Rakhine adalah salah satu negara bagian yang warganya paling miskin, walaupun kaya sumber daya alam. Jadi warga Rohingya dianggap beban ekonomi tambahan, jika mereka bersaing untuk mendapat pekerjaan dan kesempatan untuk berbisnis. Pekerjaan dan bisnis di negara bagian itu sebagian besar dikuasai kelompok elit Burma. Jadi bisa dibilang, rasa tidak suka warga Buddha terhadap Rohinya bukan saja masalah agama, melainkan didorong masalah politis dan ekonomis.

Dimensi Ekonomi Politik dan Insiden Kemanusiaan

Sejak Myanmar membuka diri pada 2011, ekspansi Cina tak lagi tertahankan. Myanmar juga berada dalam posisi geo-politik yang penting dan strategis bagi kepentingan Cina, seiring dengan pembangunan Shwe Pipeline (Jalur Pipa Shwe) di Negara Bagian Rakhine yang telah menghubungkan distribusi migas dari Afrika dan Timur Tengah ke Negara Tirai Bambu itu. Pipa gas (mulai beroperasi 1 Juli 2013, dengan kapasitas 193,6 juta kubik kaki per hari) dan pipa minyak (mulai beroperasi 1 Desember 2013 dengan kapasitas 400 ribu barrels per hari) dari Kyauk Phyu ke perbatasan Cina sepanjang 803 kilometer.

Cina sangat berkepentingan dengan jalur pipa ini untuk membawa migas ke negaranya dengan total investasi mencapai US $29 miliar selama 3 dekade. Hal tersebut membuat rezim Junta Militer di Myanmar yang perusahaannya menjadi mitra dalam proyek ini, harus memastikan wilayah jalur pipa aman. Namun, proyek gas dan Jalur Pipa Shwe yang mengeksplorasi gas alam bawah laut di lepas pantai barat Myanmar dan dual pipa gas yang dibangun melewati negara bagian Rakhine, Shan dan Burma Tengah telah menghancurkan kehidupan nelayan, merampas ribuan hektar tanah dan membuat puluhan ribu warga lokal Budha menganggur.

 

Meski belum terbukti, Guardian menyiratkan ada dugaan bahwa persekusi terhadap Rohingya yang digalang sejumlah biksu ultranasional seperti Wirathu sejak 2011 dinilai sebagai operasi terselubung junta militer yang saat itu berkuasa. Junta menggunakan para biksu yang sangat dihormati warga lokal untuk mengalihkan kemarahan warga lokal Rakhine terhadap pemerintah Myanmar akibat proyek minyak dan gas dan menjadikan warga minoritas Rohingya sebagai musuh bersama karena perbedaan agama dan budaya.

Sumber: kumparan.com

Penelitian mengenai motif ekonomi sebagai latar belakang kekerasan di Rohingya cenderung jarang mendapat tempat. Myanmar begitu tertutup terhadap aktivitas jurnalis dan lembaga kemanusiaan terkait isu Rohingya. “Genosida” kemudian digunakan para aktivis kemanusiaan untuk menggambarkan tabiat penguasa Myanmar terhadap orang-orang Rohingya. Namun di balik kata genosida itu, ada jawaban lain yang bisa menjelaskan kenapa kelompok ini hendak mereka hilangkan. Myanmar adalah negeri kaya minyak bumi dan gas alam. Forbes menyebutkan Myanmar sebagai primadona baru di tengah kesulitan dunia mencari sumber energi baru. Ketersedian cadangan energi minyak dan gas di Myanmar –yang belum tergali– mencapai 11 hingga 23 triliun cubic feet. Hasil produksi yang telah berjalan di Myanmar tak seberapa dibanding potensi migas yang mereka miliki. Pada tahun fiskal 2005-2006, Myanmar hanya menghasilkan 8,13 juta barel minyak mentah dan 11.475 juta meter kubik gas alam.

Sejak berada di bawah genggaman pemerintah diktator junta militer, keinginan untuk menambah produksi jumlah minyak dan gas muncul. Mereka tidak puas dengan hanya memiliki sumur Yadana yang berlokasi di Laut Andaman –yang selama ini juga memenuhi permintaan Thailand dan China.  Tahun 2007, pemerintah pimpinan Than Shwe menikmati 2,94 miliar dolar AS, setara dengan 30 persen dari total pendapatan negara, hanya dari ekspor minyak dan gas. Komoditas kayu mengekor di ranking berikutnya. Di sinilah kemudian Rakhine masuk radar.

Wilayah Rakhine menjadi tempat menggiurkan bagi pemerintah junta militer.

Di seberang Rakhine terdapat Shwe Gas, primadona baru yang namanya begitu harum bagi pencari gas alam. Kandungan gas alam di dalamnya disebut mencapai 10 triliun cubic feet, angka yang fantastis untuk sebuah situs eksplorasi gas. Belum lagi kawasan eksplorasi hutan di daratan.

Rakhine adalah tanah yang kaya. Daerah ini kemudian dijadikan bancakan bagi negara lain yang hendak melakukan eksploitasi dan pembelian minyak dan gas oleh pemerintah junta militer. China, Thailand, dan India salah satu yang menjadi mitra utama pemerintah Myanmar.  Pembukaan Rakhine sebagai sumber ekonomi ditandai oleh dibukanya beberapa sumur yang dikelola oleh perusahaan asing dan lokal. Sumur terbesar bernama Shwe Gas, dioperasikan oleh perusahaan India dan Korea Selatan. Sementara perusahaan China, Malaysia, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat ikut berbagi petak menggali minyak dan gas. Produksi mutlak membutuhkan medium distribusi. Dan dengan minyak dan gas bejibun, konsorsium pemerintah Myanmar dan beberapa perusahaan sepakat membangun pipa gas.

Myanmar suka kepastian, sama seperti yang mereka lakukan di sumur Yadana. Di Yadana, mereka membangun pipa dari sumur langsung ke wilayah Thailand–importir gas Myanmar. Hal serupa lantas diberlakukan pemerintah Myanmar di Rakhine. China menjadi pembeli pertama hasil Shwe Gas dengan jumlah 400 juta cubic feet. Karena konsorsium China bersedia langsung membeli dalam jumlah besar –serta menjadi mitra potensial di masa depan– maka dibangunlah pipa sepanjang 2.380 kilometer dari lepas pantai Kyaupyu, Rakhine, menuju wilayah China.

Sumber: kumparan.com

Proses pembangunan pipa yang dimulai tahun 2009 menimbulkan banyak masalah. Arakan Oil Watch mengungkapkan, guna memastikan kelancaran jalannya pembangunan pipa, pendekatan otoriter dilancarkan. Myanmar mengerahkan 16 batalion tentara. Selain itu, proyek tersebut memaksa 10 teritori digeser wilayahnya. Pembangunan juga menggunakan sistem kerja paksa. Myanmar mulai serampangan terhadap segala hal yang menghalangi proyek migasnya di Rakhine. Masyarakat Rakhine sudah melakukan perlawanan terhadap proses pembangunan proyek yang semena-mena sejak tahun 2007. Sayangnya, perlawanan mereka disikat habis oleh militer Myanmar kala itu. Konflik kekerasan tahun 2012 muncul ketika proyek pipa belum selesai. Konflik kala itu kental dibungkus dengan isu etnisitas dan identitas agama. Konon kisah bermula dari perampokan berujung pembunuhan oleh anak muda Rohingya terhadap perempuan Rakhine di Thra Phi Chaung.  Kelompok Buddha dari Rakhine dan Muslim Rohingya kemudian terlibat bentrokan panjang dari Juni hingga Oktober. Tercatat 138 orang tewas dari kedua pihak, dan hampir 100 ribu orang Rohingya harus mengungsi. Konflik inilah yang disebut memicu orang-orang Rohingya mencari suaka melalui perahu.

Ketika akar rumput hidup dengan kebencian, pemerintah Myanmar semakin masif dalam menancapkan kukunya untuk mengeksploitasi Rakhine. Saskia Sassen, Professor Sosiologi dari Columbia University, menyebut adanya peningkatan aktivitas eksploitasi di Rakhine dalam kurun waktu 2010-2013, ketika periode konflik terjadi.  Hukum Agraria setempat diubah untuk memudahkan eksplorasi oleh pihak swasta. Ketika konflik 2012 memanas, proyek raksasa yang muncul meningkat lebih dari 170 persen. Pemerintah Myanmar juga mengalokasikan tanah 1.268.077 hektare untuk perusahaan–melonjak drastis dibanding awal tahun 2012 yang hanya 7.000 hektare. Proses perampasan tanah ini menurut Sassen masih berlangsung sampai sekarang, dan dikaburkan oleh citra bahwa konflik ini semata-mata karena agama.

Forbes melakukan analisa ketika konflik kekerasan terjadi pada tahun 2012. Lokasi dibakarnya rumah orang-orang Rohingya berada sangat dekat dengan area konsesi perusahaan China dan Korea Selatan, CNPC dan Daewoo.  Hal tersebut bukan berarti kebencian berdasarkan agama sebenarnya tidak ada sama sekali. Ia ada, tapi tak tumbuh secara alami, melainkan dipupuk oleh salah satu pihak berkepentingan yang terus merawat kebencian berbasis agama itu hingga santer terdengar menjadi alasan utama represi terhadap Rohingya.

Jalur pipa Shwe mulai beroperasi tahun 2013. Proyek itu punya arti besar bagi junta militer. Menurut Arakan Oil Watch, minyak dan gas yang mengalir di pipa Shwe akan menyumbang pemasukan negara hingga 150 juta dolar AS per tahun.

Itu belum termasuk biaya lain yang ikut mengalir ke pemerintahan, di mana 60 persen anggaran Myanmar dialokasikan untuk militer. Kemenangan Aung San Suu Kyi dan Partai National League for Democracy (NLD) pada Pemilu 2015 pun bukan berarti membebaskan Myanmar sepenuhnya dari kekangan junta militer. Korupsi dan kekuatan politik kroni junta militer telanjur mengakar kuat di negeri berjuluk Tanah Emas itu, apalagi di Rakhine.

Pada 2014, beberapa kelompok radikal Buddha Rakhine berkampanye menolak logistik bantuan kemanusiaan untuk satu juta penduduk Rohingya. Penolakan digalang oleh Rakhine Society Network, sayap masyarakat sipil Rakhine National Party. Salah satu organisasi yang memayungi kelompok radikal Buddha Rakhine adalah Arakan National Party, partai lokal yang mengusung identitas orang Arakan atau Rakhine.

Dalam konferensi yang mereka helat Mei 2014, partai menyetujui salah satu agenda perjuangan paling utama, yaitu mengklaim 50 persen hasil eksploitasi migas untuk pembangunan negara Rakhine dari pemerintah federal. Janji itu sejalan dengan masyarakat sipil lain yang menentang keras Rohingya.

Konflik kembali memanas tahun 2017. Begitu juga aliran minyak dan gas di jalur pipa Shwe, memanas menyambut masa depan cerah bagi penguasa jaringan pipa tersebut. Segala proyek yang direncanakan akan mulai dikerjakan, dari perluasan pengeboran minyak dan gas, penebangan hutan, hingga pembangunan pelabuhan potensial.

Berdasarkan hal-hal di atas di atas kami menyatakan sikap, sebagai berikut:

  1. Mengajak elemen masyarakat di Indonesia untuk memahami insiden kemanusiaan yang terjadi di Rakhine secara jernih dan holistik serta mendorong untuk berempati pada upaya pemenuhan supremasi sipil.
  2. Mengecam secara tegas segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah dan militer Myanmar terhadap penduduk etnis Rohingya di Rakhine
  3. Mendesak pemerintah Myanmar untuk memberi akses masuk kepada badan organisasi intenasional dalam memberikan pasokan makanan, air, dan obat-obatan kepada ribuan warga Rohingya
  4. Mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya-upaya diplomatik melalui organisasi regional maupun OKI, dan melalui Majelis PBB untuk menjelaskan pentingnya penghentian genosida di Rakhine, dan mendorong pemerintah untuk segera turut serta dalam memberikan bantuan logistik bagi pengungsi Rohingya.
  5. Mengajak elemen masyarakat untuk membangun solidaritas kemanusiaan terhadap genosida etnis Rohingya dengan melakukan aksi pengumpulan dana dan turun ke jalan untuk mengecam aksi pemusnahan massal.

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2017/09/01/18104011/gp-ansor-konflik-geopolitik-adalah-akar-tragedi-rohingya
https://international.sindonews.com/read/1236031/40/saksi-anak-anak-dipenggal-pembersihan-rohingya-sedang-berlangsung-1504340436
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170904093633-20-239232/tragedi-rohingya-bm-pan-minta-dubes-myanmar-angkat-kaki/
https://international.sindonews.com/read/1236022/40/tragedi-rohingya-pengkhianatan-nobel-perdamaian-suu-kyi-1504336823
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/09/03/ovpgq0-pbb-myanmar-tengah-alami-tiga-macam-krisis
https://www.jawapos.com/read/2017/09/03/154828/tragedi-rohingya-aung-san-suu-kyi-memang-bukan-nelson-mandela
http://www.tribunnews.com/internasional/2017/09/02/tragedi-rohingya-orang-orang-berteriak-bakar-bakar-bakar
http://news.metrotvnews.com/editorial-media-indonesia/nbw1E4DK-tragedi-rohingya-tragedi-kita
https://nasional.tempo.co/read/news/2017/09/02/078905360/tragedi-rohingya-kaum-profesional-geruduk-kedutaan-myanmar?TerkiniUtama&campaign=TerkiniUtama_Click_8
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2017/09/03/begini-kronologis-tragedi-rohingya-rakhine/
http://www.dw.com/id/rohingya-sebenarnya-bukan-konflik-agama/a-18683571
https://kumparan.com/manik-sukoco/konflik-myanmar-dan-dampaknya-bagi-kemanusiaan
https://kumparan.com/ardhana-pragota/pipa-migas-problem-lain-di-balik-penderitaan-rohingya
https://dunia.tempo.co/read/news/2017/09/03/118905554/bisnis-migas-di-myanmar-jadi-salah-satu-pemicu-konflik-rohingya