Berawal dari desakan dan penolakan mahasiswa terhadap sistem Birokrasi kampus UP 45 yang tidak demokratis atas pemilihan yayasan maupun rektor yang tidak transparan dalam melibatkan partisipasi mahasiswa UP 45 sebagai civitas akedemik yang menjunjung tinggi nilai demokrasi kampus dan kampus UP 45 yang setiap semester biaya kuliah yang semakin mahal dengan pembangunan fasilitas kampus yang minim, berujung pada berbagai aksi penolakan telah menyebabkan munculnya tindakan “sepihak”dari pihak Rektorat terhadap mahasiswa.

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Proklamasi (AMP) 45 setidaknya menyampaikan berbagai tuntutan kepada pihak Rektorat yaitu; pihak kampus diminta untuk mencabut dan memberhentikan hukuman drop out (DO) terhadap 25 mahasiswa UP 45; Kampus juga diminta untuk memberikan transparasi anggaran akademik UP 45 terhadap mahasiswa; Hentikan kriminalisasi pelaporan mahasiswa pada aparat kepolisian dan larang aparat masuk kampus; Menolak keras pihak birokrasi (rektor) yang tidak bertanggungjawab, berkompeten, akuntabilitas, serta tidak dapat dipercaya sebagai rektor UP 45; Wujudkan ruang demokrasi yang seluas-luasnya dengan memberikan hak berorganisasi-berpendapat dan berdiskusi secara ilmiah di kampus UP 45; Turunkan biaya kuliah yang semakin mahal, dan yang terakhir para mahasiswa ini mendorong pihak yayasan untuk memberhentikan rektor BI. Namun, pihak Rektorat tidak merespon dengan baik beberapa tuntutan tersebut. Berikut adalah kronologis kasus di UP 45 sebagaimana yang dicatat oleh serikatmahasiswa.org :

01 Maret 2017

Diselenggarakan pemilihan Rektor di Universitas Proklamasi 45 (UP45) Yogyakarta dengan 5 calon Rektor.   Pemilihan tersebut melibatkan senat Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Dari pemilihan tersebut diperoleh hasil dengan jumlah pemilih terbanyak urutan pertama calon rektor  Prof. Masyhuri, calon rektor dengan jumlah pemilih terbanyak urutan kedua adalah Dr. Amalia, dan Ir. Bambang Irjianto sebagai calon rektor dengan jumlah pemilih terbanyak urutan ketiga.

Sekitar 3 minggu setelah pemilihan, beredar kabar di Univeritas Proklamasi 45 Yogyakarta bahwa pengurus Yayasan UP45 menetapkan Ir. Bambang Irjianto, MBA., sebagai rektor. Padahal dari pemilihan rektor yang telah dilakukan, calon rektor yang memperoleh dukungan pemilih terbanyak adalah Prof. Masyhuri. Dalam hal ini pengurus Yayasan UP45 dinilai tidak demokratis dan terlalu politis dalam menentukan rektor UP45 yang nyata-nyata ditolak oleh ketua Senat.

Selasa 11 April 2017

Mahasiswa Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Proklamasi menggelar aksi demo menolak keputusan Pengurus Yayasan UP45 yang melakukan pengangkatan terhadap Bambang Irjianto (BI) sebagai rektor UP45. Aksi digelar di dalam kampus UP45. Hal itu didasari karena pengangkatan BI dianggap cacat etika, yakni mengesampingkan hasil pemilihan rektor yang telah dilakukan pada 01 Maret 2017 secara demokratis. Selain itu, mahasiswa juga memandang BI tidak pantas menjabat sebagai rektor. Sebab, selama BI berada di UP45 sejak tahun 2008 hingga 2017 tidak membawa kemajuan bagi UP45 bahkan dianggap membuat suasana di UP45 menjadi amburadul. UP45 stagnan dengan tidak terlihat adanya niatan baik BI untuk mengembangkan UP45 lebih maju. Atas dasar itulah mahasiswa menduga banyak tindakan-tindakan koruptif yang dilakuka BI selama di UP45.

Perlu diketahui, pada tahun 2012 BI menjabat sebagai Wakil Rektor 2 sekaligus menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik UP45. Padahal pada saat itu senat fakultas teknik telah memilih Wira Widya Mandala, M.Eng., salah satu dosen Teknik Perminyakan UP45, sebagai Dekan Fakultas Teknik dan keputusan tersebut telah disetujui oleh rektor. Namun, dengan segala cara dan argumennya, BI menolak keputusan tersebut dan mengangkat dirinya sendiri untuk menjadi dekan. Sehingga pada saat itu dia memiliki dua jabatan, yakni wakil rektor 2 dan Dekan Fakultas Teknik UP45.

Setelah berhenti menjabat sebagai Wakil Rektor 2 UP45, BI menjabat sebagai Ketua Yayasan UP45 hingga tahun 2017. Karena hendak mencalonkan diri sebagai rektor, dia mundur dari jabatannya sebagai ketua yayasan. Karena beberapa hal ini juga maka mahasiswa menolak BI sebagai Rektor. Dengan hal-hal itu, cukup menjadi dasar bagi mahasiswa bahwa BI bukanlah sosok baik-baik untuk menjadi pimpinan UP45.

Pada aksi penolakan atas pengangkatan BI sebagai rektor ini mahasiswa mengemukakan beberapa tuntutan, antara lain:

  1. Menolak terpilihnya rektor yang tidak berintegritas
  2. Menuntut pemisahan fungsi Yayasan dengan Universitas
  3. Menuntut transparansi audit keuangan selama delapan tahun terakhir (2008-2016)
  4. Meminta kejelasan kedudukan BI selama di Yayasan
  5. Menolak mekanisme/prosedur pemilihan rektor yang cacat hukum

Pada saat aksi tersebut, mahasiswa yang melakukan aksi demo ditemui BI. Dia menjelaskan mengapa yayasan UP45 mengangkat dirinya sebagai rektor. BI menyampaikan bahwa Prof.. Masyhuri yang mendapat dukungan terbanyak dalam pemilihan rektor meminta gaji tinggi dan yayasan UP45 merasa tidak sanggup untuk membayar gaji yang diminta. Sehingga yayasan mengangkat BI sebagai rektor dengan argumentasi BI mau digaji berapa pun. Dan pada saat mendengarkan penjelesalan dari BI, mahasiswa menilai apa yang disampaikan BI sama sekali tidakk benar. Bertentangan dengan fakta dan data riil yang dipegang mahasiswa.

Rabu 12 April 2017

Pada hari ini, rencana akan dilakukan pelantikan terhadap Bambang Irjanto yang telah diangkat sebagai rektor oleh pengurus Yayasan UP45. Sehingga mahasiswa menggelar aksi kembali bertempat di kampus UP45. Akantetapi ternyata tempat pelantikan dipindah secara tiba-tiba ke Hotel Grand Quality yang beralamat di Jl. Laksda Adisucipto No. 48 Yogyakarta, tanpa sepengetahuan mahasiswa. Karena semua pimpinan UP45 pergi ke pelantikan tersebut, maka mahasiswa berinisiatif untuk menduduki kampus UP45 dan menyegel gerbang utama dan seluruh ruangan kampus UP45.

Kamis 13 April 2017

Mahasiswa yang menduduki kampus UP45 didatangi oleh pihak dari KOPERTIS Wilayah V Yogyakarta. Kedatangan mereka bermaksud untuk melakukan mediasi dengan mahasiswa dan meminta mahasiswa untuk membuka gerbang utama dan seluruh ruangan di kampus UP45. Dalam pembicaraan antara pihak KOPERTIS dengan mahasiswa pada saat itu diperoleh kesepakatan bahwa mahasiswa akan menghentikan aksi penyegelan kampus dengan syarat KOPERTIS mau mengundang mahasiswa, pihak yayasan, mantan rektor dan rektor terpilih untuk datang ke kantor KOPERTIS Wilayah V Yogyakarta.

Sabtu 15 April 2017

Pada dini hari sebelum subuh mahasiswa menghentika penyegelan terhadap kampus UP45 dengan membuka gerbang utama dan mengembalikan kunci kepada satpam (bagian keamanan) UP45.

Senin 17 April 2017

Sesuai dengan yang telah disepakati antara mahasiswa dan pihak dari KOPERTIS Wilayah V Yogyakarta, pada hari ini mahasiswa UP45 datang ke kantor KOPERTIS Wilayah V Yogyakarta untuk mengadukan keluhannya dan alasan melakukan demo. Petemuan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Yayasan, Rektor dan Wakil Rektor 1, 2, dan 3 UP45.Padahal mahasiswa berharap dalam pertemuan itu bisa dihadiri oleh ketua senat pada saat pemilihan rektor, yakni Prof. Dawam Rahardjo, hal itu sesuai kesepakatan antara mahasiswa, KOPERTIS dan pihak UP45 pada Kamiss 13 April. Namun, beliau (Prof. Dawam Rahardjo) tidak bisa dihadirkan oleh pihak yayasan dengan berbagai alasan.Diduga kuat oleh mahasiswa, kenapa mantan rektor itu tidak bisa dihadirkan, karena dikenal kritis dan getol menolak BI. Kemudian di Kantor KOPERTIS mahasiswa mengadukan kepada pihak KOPERTIS terkait permasalahan yang dialami mahasiswa sehingga melakukan demo.

Setelah mendengarkan keluhan dan alasan mahasiswa UP45 melakukan demo, pihak KOPERTIS Wilayah V Yogyakarta menghimbau agar permasalahan diselesaikan secara internal antara mahasiswa dengan pimpinan UP45.

Selasa 02 Mei 2017

Setelah pertemuan yang digelar di Kantor KOPERTIS Wilayah V Yogyakarta pada selasa, 17 April 2017, mahasiswa berharap pihak pimpinan akan merespon tuntutan mahasiswa. Namun, kenyataannya pihak kampus tidak terlihat ada upaya untuk merespon dengan baik tuntutan yang diajukan mahasiswa sebagaimana disampaikan pada waktu-waktu sebelumnya. Sehingga pada hari itu mahasiswa kembali menggelar aksi demo di dalam kampus UP45. Aksi yang dilakukan masih dengan tuntutan yang sama sekaligus dalam rangka memperingati hari pendidikan.

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam AMP berlangsung sejak pukul 09.30 WIB. Aksi besar-besaran 2 Mei juga mengundang solidaritas dari beberapa organisasi ekstra kurekuler dalam turut memperjuangkan nasib mahasiswa UP45. Pada mulanya, mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di depan gerbang utama kampus UP45. Tak lama aksi berlangsung, BI selaku rektor baru dan Muhammad Hidayat yang menjabat sebagai ketua yayasan UP45 mendatangi mahasiswa yang sedang melakukan aksi dengan membawa surat edaran keputusan ketua yayasan UP45 yang berisi larangan melakukan aksi demonstrasi di kampus UP45. Mendapati kenyataan tersebut, mahasiswa yang melakukan aksi demo mulai emosi. Mahasiswa menganggap keputusan tersebut menghambat kemerdekaan mahasiswa dalam mengemukakan pendapat. Sehingga mahasiswa menolak surat keputusan tersebut dan tetap melakukan aksi. Melihat penolakan dari mahasiswa, BI dan Muhammad Hidayat pergi ke Gedung Rektorat UP45 meninggalkan mahasiswa yang sedang melakukan aksi demonstrasi.

Pada sekitar pukul 10.30 WIB., BI kembali menemui mahasiswa dengan didampingi oleh Muhammad Hidayat. Setelah melakukan diskusi sekitar satu jam dengan peserta aksi, BI dengan Muhammad Hidayat bermaksud meninggalkan mahasiswa. Namun demikian, mahasiswa mengejar keduanya dan mengelilingi mereka berdua. BI dan Muhammad Hidayat diserbu dengan beragam pertanyaan dan tuntutan oleh mahasiswa. Sementara sebagian mahasiswa melakukan diskusi dengan BI dan Muhammad Hidayat, sebagian mahasiswa yang lain menyegel gedung rektorat agar tidak didiami BI. Mahasiswa menyatakan bahwa BI tidak pantas duduk di gedung rektorat UP45.

Pada kesempatan itu juga mahasiswa meminta BI untuk mundur sebagai rektor dengan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri bermaterai yang telah disiapkan oleh mahasiswa. Namun BI tidak mau menandatangani surat tersebut dengan alasan karena dirinya telah diangkat oleh yayasan UP45. Karena BI tidak mau mundur dari jabatannya, maka mahasiswa meminta Muhammad Hidayat sebagai Ketua Yayasan UP45 untuk menurunkan BI dari jabatannya. Mahasiswa berpendapat, jika ketua yayasan mempunyai wewenang untuk mengangkat BI sehingga mengesampingkan hasil pemilihan rektor yang dilakukan pada 01 Maret 2017, maka tentunya Ketua Yayasan juga mempunyai wewenang untuk menurunkan BI dari jabatannya. Namun, Muhammad Hidayat juga tidak mau menurunkan BI dengan alasan karena keputusan pengangkatan BI sudah menjadi kesepakatan seluruh pengurus Yayasan UP45. Sehingga dia sebagai wakil dari seluruh pengurus yayasan tidak bersedia menurunkan BI dari jabatannya sebagai rektor.

Setelah diskusi dalam waktu yang lama, akhirnya Muhammad Hidayat memberikan penawaran bahwa apabila ada pihak yang akan mangambil-alih Yayasan UP45 dengan membuat kesepakatan dengan pengurus yayasan saat ini, maka dirinya bersama pengurus yayasan yang lain akan mundur sebagai ketua dan pengurus Yayasan UP45. Menurutnya, dengan digantinya pengurus Yayasan UP45, maka pengurus yayasan yang baru berhak menurunkan BI dan menggantikannya dengan orang lain. Namun penawaran Muhammad Hidayat ini ditolak oleh mahasiswa. Menurut mahasiswa, apa yang ditawarkan Muhammad Hidayat adalah sesuatu yang berada jauh rasional.

Aksi berakhir pukul 18.00 WIB., tanpa kesepakatan yang pasti antara peserta demonstrasi dengan rektor maupun ketua Yayasan UP45. Tidak satupun tuntutan mahasiswa yang dipenuhi oleh Rektor maupun ketua Yayasan UP45.

Jumat 05 Mei 2017

Sore hari sekitar pukul 18.00 WIB., mahasiswa AMP yang berada di kampus UP45 didatangi oleh sejumlah Polisi dari POLRES Sleman. Mereka mendatangi mahasiswa atas laporan pimpinan UP45 yang mengatakan telah terjadi tindakan tidak menyenangkan dan terjadinya tindakan menghambat proses belajar mengajar oleh maasiswa. Padahal mahasiswa hanya menyegel ruang rektorat, bukan ruang-ruang belajar mahasiswa dan Biro Administrasi dan Umum (BAU) dan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). Namun, polisi tetap meminta agar mahasiswa membuka rektorat dan membiarkan agar gedung tersebut berfungsi sebagai ruang rektor sebagaimana sebelum disegel oleh mahasiswa. Mahasiswa menyanggupi permintaan polisi tersebut dan memberikan kunci ruang rektor kepada mereka.

Selasa 09 Mei 2017

Mahasiswa kembali melakukan aksi demo dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Mahasiswa kembali menyuarakan tuntutannya yang tak kunjung dipenuhi. Namun tidak satupun pimpinan kampus maupun Yayasan UP45 menemui mahasiswa atau peserta aksi. Karena itu, aksi bubar sekitar pukul 14.00 WIB.

Pada malam harinya, beberapa mahasiswa yang tergabung dalam AMP dihubungi oleh orang suruhan Yayasan UP45 yang mengintimidasi secara verbal terhadap mahasiswa, diminta agar mahasiswa membuat pacta integritas yang ditujukan kepada rektor UP45. Namun mahasiswa tidak mau dan tetap kokoh pada tuntutan-tuntutan yang telah disampaikan pada aksi-aksi demonstrasi.

Rabu 10 Mei 2017

Pada siang hari, mahasiswa didatangi kembali oleh orang suruhan yayasan yang lain. Dia mengaku ditugaskan untuk membantu mengamankan UP45 yang beberapa waktu terakhir diwarnai oleh aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Pada kesempatan itu ia melakukan intimidasi secara verbal terhadap mahasiswa yang intinya meminta agar mahasiswa menghentikan aksi demonstrasi dengan segala tuntutan yang disampaikan.

Ahad 21 Mei 2017

Pihak tertentu yang diduga orang-orang suruhan yayasan UP45 melakukan tindakan berupa penurunan puluhan spanduk bertuliskan tuntutan-tuntutan mahasiswa yang ditempel di areal kampus UP45. Perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang itu membuat mahasiswa marah. Penurunan spanduk yang berisi tuntutan mahasiswa dipandang sebagai upaya menghambat upaya mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya. Pada malam harinya mahasiswa kembali memasang spanduk berisi tuntutan mahasiswa yang telah disampaikan sebelumnya dan belum dipenuhi.

Rabu, 24 Mei 2017

Mahasiswa yang tergabung dalam AMP kembali melakukan aksi demonstrasi dengan menyampaikan tuntutan yang sama. Aksi dilakukan di depan Jl. Babarsari, depan Kampus UP45. Aksi ini dilakukan untuk menarik simpati masyarakat. Selama ini demonstrasi yang dilakukan didalam kampus hanya sedikit mendapat perhatian media. Dengan aksi yag dilakukan di depan kampus UP45, mahasiswa berharap kasus yang terjadi di UP45 menjadi sorotan khalayak ramai. Bahwa kecacatan dalam  institusi pendidikan harus dilawan dan dihapuskan demi mengembalikan kepada tujuan utama pendidikan yang sesuai dengan undang-undang, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Aksi pada hari ini berakhir pada pukul 14.00 WIB. Tanpa ditemui pimpinan UP45 baik pimpinan yayasan maupun rektor.

Sabtu, 27 Mei 2017.

Sebanyak 24 mahasiswa mendapat panggilan dari Egi yang mengaku sebagai staff khusu UP45. Dalam edaran yang disampaikan via wats apps itu, Egi meminta mahasiswa yang bersangkutan untuk menemui dirinya dan mengambil surat dari rektor kepada mahasiswa. Ketika beberapa mahasiswa memenuhi panggilan Egi, mereka diberikan surat keputusan Rektor UP45 yang berisi surat peringatan sekaligus dapat meningkat menjadi surat pemberhentian sebagai mahasiswa. Dalam surat itu disebutkan bahwa Rektor UP45 memutuskan memberikan Surat Peringatan (SP) Pertama terhadap mahsiswa yang bersangkutan karena dianggap menggangu kondusifitas di UP45 dengan demo yang telah dilakukan. Bersama surat itu diberikan pula surat edaran larangan-larangan bagi mahasiswa yang beberapa diantaranya adalah larangan berdiskusi dan berorasi di kampus, serta larangan mengikuti kegiatan organisasidi luar kampus UP45. Selain itu juga diberikan surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh mahasiswa yang isinya anatara lain adalah permohonan maaf dan mengakui kesalahan telah membuat suasana di UP45 menjadi tidak kondusif, menyatakan bahwa aksi yang dilakukan hanya ikut-ikutan mahasiswa yang tergabung dalam AMP, dan menyatakan diri untuk non-aktif dari berbagai organisasi non-kurikuler yang ada di kampus UP45. Apabila dalam 5 hari kalender sejak ditetapkan surat tersebut (ditetapkan 26 Mei 2017), mahasiswa tidak menandatangani surat pernyataan yang dilampirkan, maka secara otomatis SP Pertama meningkat menjadi SP kedua. Apabila dalam 8 hari kalender sejak ditetapkan surat tersebut mahasiswa tidak menandatangani surat pernyataan yang dilampirkan, maka secara otomatis surat itu meningkat menjadi SP 3. Apabila dalam kalender sejak ditetapkan surat tersebut mahasiswa tidak juga menandatangani surat pernyataan yang dilampirkan, maka secara oromatis surat tersebut meningkat menjadi Surat Pemberhentian Sebagai Mahasiswa UP45.

Senin, 29  Mei 2017

Presiden mahasiwa UP45, Junaidi mendapatkan surat panggilan dari POLRES Sleman. Surat panggilan tersebut dimaksudkan untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan pengrusakan terhadap barang yang terjadi pada 02 mei 2017 di UP45. Junaidi diminta mengahadap IPTU IRVAN ANDHI PRASETYA, SH. Atau BRIPKA NUR IRAWAN atau BRIGADIR AGUS TRIYANTO pada hari Rabu, 31 Mei 2017 Pukul 10.00 WIB., bertemapt di ruang unit III SAtreskrim POLRES Sleman. Namun demikian, atas saran dari bebrapa pihak, Junaidi tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut sebab terjadi kesalahan penulisan namanya. Dirinya akan menghadiri pemanggilan pabila telah dipanggail hingga yang ketiga kalinya.

Rabu, 31 Mei 2017

Pada hari ini mahasiswa yang mendapat SP sebagaimana disebutkan diatas melakukan pertemuan. Dari pertemuan tersebut diketahui bahwa karena mahasiswa sepakat untuk tidak menandatangani surat pernyataan yang dilampirkan bersama SP tersebut, pihak kampus UP45 melayangkan surat yang sama kepada orang tua mahasiswa. Mereka melaporkan kepada orang tua mahasiswa bahwa putra dari yang bersangkutan telah melakukan demonstrasi di UP45. Hal ini membuat mahasiswa semakin marah. Intimidasi yang dilakukan oleh pihak kampus UP45 kepada mahasiswa yang menyuarakan kebenaran benar-benar tidak bisa ditoleransi.

Berdasarkan pada hal-hal di atas, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Mengecam dugaan segala tindakan pemberangusan demokrasi di Kampus dan mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk bergabung dan memberikan solidaritas pada kawan-kawan UP 45  dan menegaskan pentingnya proses demokrasi di kampus.
  2. Mendesak birokrat pihak perguruan tinggi negeri maupun swasta terbuka kepada kritik yang dilontarkan oleh mahasiswa sebagai pihak yang menerima pelayanan publik dari birokrat kampus yang dianggap kurang responsif, belum transparan dan merasa “paling benar”.
  3. Mengajak elemen mahasiswa untuk menjadikan kasus dugaan pembungkaman demokrasi di kampus oleh oknum birokrat kampus sebagai wujud pelaksanaan pendidikan tinggi yang tidak partisipatoris dan mengesampingkan kaidah-kaidah pelayanan publik. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam skala yang lebih luas untuk menghadapi dugaan pelayan publik di kampus yang mulai antikritik.

 

Sumber:

http://jogja.tribunnews.com/2017/06/05/aliansi-mahasiswa-proklamasi-45-sampaikan-tujuh-tuntutan-kepada-pihak-kampus
http://serikatmahasiswa.org/index.php/2017/08/06/kronologis-aksi-mahasiswa-universitas-proklamasi-45-yogyakarta/
http://lpmrhetor.com/2017/06/potret-ketidakdewasaan-penguasa-kampus-up-45.html
http://penelehnews.com/id-1022-post-mahasiswa-up-45-tuntut-kebijakan-kampus-kampus-bukanlembaga-komersial.html
http://kabarnusantara.net/rektor-up-45-tidak-penuhi-tuntutan-mahasiswa/