Indonesia adalah Negara dengan tingkat biodiversias tertinggi kedua di Dunia setelah Brazil. Hal tersebut menujukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki Bumi Nusantara ini. Dengan kekayaan alam yang begitu melimpah tersebut menyebabkan dominasi penduduk Indonesia memilih untuk bekerja di bidang pertanian dan cocok tanam, seuatu yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah suatu Negara agraris.

Namun, hal yang patut dibanggakan tersebut tidak lepas dari berbagai masalah yang ada. Mulai dari kasus yang baru ini terjadi yakni penolakan pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang oleh petani Kendeng, yang telah melakukan aksi menyemen kakinya di depan Istana Kepresidenan sebanyak dua kali, yakni pada tahun 2016 dan 2017. Sampai dengan kasus yang tak akan terlupakan, yaitu dibunuhnya Salim Kancil secara mengenaskan, seorang petani sekaligus aktivis yang memperjuangkan hak hidup mereka atas penambangan pasir illegal di kabupaten Lumajang.

Masalah-masalah tersebut tentu harus diselesaikan oleh para pemangku kepentingan yang ada, mulai dari masyarakat, pemerintah, sampai dengan perusahaan itu sendiri. Pemerintah sendiri sudah mempunyai badan khusus untuk menangani masalah agraria, yakni Badan Pertanahan Nasional, yang memiliki 4 tujuan dalam melakukan penataan pertanahan yang ada di Indonesia1:

  1. Kemakmuran
  2. Keadilan
  3. Keberlanjutan, dan
  4. Harmoni Sosial

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah seharusnya memihak kepada rakyat dalam kasus-kasus agraria yang terjadi di Indonesia. Namun pada kenyataanya pemerintah kerap kali hanya mementingkan uang, investor asing, serta progresifitas infrastruktur namun tanpa mempertimbangkan unsur-unsur kemanusiaan2.

Bahkan BUMN dan pemerintah bukan hanya kerap menyalahi hak-hak kemanusiaan yang ada namun juga mengesampingkan akan dampak lingkungan akibat eksploitasi agraria yang terjadi. Pada kasus semen Rembang, Mahkamah Agung telah mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang dalam putusannya Nomor 99 PK/TUN/2016, yang seharusnya berkekuatan hukum tetap dan bersifat final sehingga harus dipatuhi semua pihak3. Namun pada kenyataanya BUMN ini masih saja mensiasati dengan adendum Amdal dan RKL-RPL PT Semen Indonesia yang seakan diarahkan agar operasionalisasi pabrik tetap direalisasikan.

Pada pemangku kepentingan lainnya, yakni perusahaan, harus seiring dengan prinsip Sustainable Development, yakni harus memenuhi segala aspek operasional yang secara garis besar mencakup tiga hal, yakni aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Karena pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual (UNESCO, 2001). Namun lagi-lagi pada kenyataanya pihak BUMN yang berurusan pada kasus agraria yang seharusnya sebagai model percontohan terhadap perusahaan lain untuk menjalankan prinsip Sutainable Development ini malah yang sering terkena kasus pengesampingan aspek sosial dan lingkungan dibanding dengan aspek ekonomi4.

Adapun dalam menjalankan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan regulasi dari prinsip Sutainable Development, salah satu programnya adalah Corporate Social Responsibility (CSR). Bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan, adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan yang ada, diantaranya:

  1. Konsumen
  2. Pemegang saham
  3. Buruh
  4. Masyarakat, dan
  5. Lingkungan

Program ini termasuk pada pembentukan pemberdayaan komunitas, pemberian beasiswa, serta pendirian yayasan sosial. CSR bukanlah sekadar kegiatan amal, melainkan CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan perusahaan, termasuk lingkungan hidup5. Namun adakah pihak BUMN yang berurusan pada kasus agraria mempertimbangkan kepentingan Buruh? Memperimbangkan kepentingan masyarakat? Mempertimbangkan dampak lingkungan? Atau hanya mempertimbangkan kepentingan pemegang saham?

Pada kasus semen Rembang, pihak PT Semen Indonesia mengklaim sudah menerapkan berbagai upaya program CSR yang ada, salah satunya adalah penyerapan lebih dari seribu orang tenaga kerja dari Rembang. Namun data di lapangan menunjukkan kualifikasi untuk menjadi tenaga kerja PT Semen Indonesia di Rembang tidak masuk dalam kriteria para petani yang menjadi pihak yang paling dirugikan. Klaim lain yang “dibanggakan” oleh PT Semen Indonesia adalah besaran dana CSR yang ditunjukkan untuk masyarakat Rembang yakni sebesar Rp 35 Miliar, yakni hanya sebesar 0,7% dari total investasi yang ada, hal ini sangat jauh dari ekspektasi pemerintah yang mengusulkan minimum 5% biaya CSR dari total keuntungan yang ada6, yang mana keuntungan akan jauh lebih besar dari total investasi yang ada.

Padahal sedangkal-dangkalnya niat mereka untuk menjalankan CSR ini sebagai peningkatan citra perusahaan akan sangat efektif untuk meningkatkan keuntungan mereka juga. Merujuk pada sikap konsumen terhadap perusahaan yang dinilai tidak melakukan CSR adalah ingin “menghukum” (40%) dan 50% tidak akan membeli produk dari perusahaan yang bersangkutan dan/atau bicara kepada orang lain tentang kekurangan perusahaan tersebut7.

Selain pengabaian aspek sosial yang dilakukan oleh BUMN yang berurusan dengan kasus agraria di Indonesia, mereka juga mengabaikan aspek lingkungan yang ada. Terbukti dengan telah dibangunnya pabrik semen ini sebelum memiliki izin lingkungan yang ada, hal tersebut juga berpengaruh terhadap izin-izin turunannya, seperti izin usaha, izin konstruksi, serta izin operasi8. Namun pihak PT Semen Indonesia yang didukung oleh Gubernur Jawa Tengah bersikeras untuk tetap menjalankan operasional pabrik.

Jika sedangkal-dangkalnya niat mereka adalah hanya untuk kapitalisasi, bukankah filsuf ekonomi modern, Adam Smith, mengatakan bahwa kapitalisasi seharusnya malah membantu masyarakat lokal? Dilihat dalam kutipannya “…dan dia dalam hal ini, seperti kasus lainnya, dipandu oleh tangan-tangan tak terlihat untuk menghasilkan sebuah akhir di mana akhir tersebut bukan bagian dari tujuannya. Tidak juga selalu merupakan yang lebih buruk bagi masyarakat yang mana hal tersebut bukan merupakan bagian darinya. Dengan mengejar keuntungan dirinya sendiri secara berkala dia secara teratur menghasilkan apa yang berakibat bagi masyarakat lebih dari yang ia perkirakan akan hasilnya.”9

Dan setinggi-tingginya niat untuk menjalankan tanggung jawab terhadap masyarakat adalah harus membenahi kacamatanya untuk melihat tanggung jawab mereka bukan hanya melulu untuk uang, namun sebagai bentuk cinta dan pengabdian kepada masyarakat dari seorang insan yang mempunyai hati nurani kemanusiaan. Dan jangan jadikan program pengabdian kepada masyarakat ini hanya sebagai sarana marketing belaka hanya untuk mendongkrak citra perusahaan menjadi lebih baik, seperti yang dikatakan oleh the father of advertising “Our business is infested with idiots who try to impress by using pretentious jargon”.

Andrianto Magfi Nugroho
Kementerian Kajian Strategis
Kabinet Kolaborasi Kebaikan
BEM KM UGM 2017

Sumber:

  1. Lampiran Peraturan Kepala BPN Nomor 59 Tahun 2008
  2. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161127202902-92-175669/komisi-vi-dpr-pasang-badan-untuk-pabrik-semen-rembang/
  3. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170203085642-20-191006/warga-penolak-walkout-di-sidang-amdal-semen-rembang/
  4. https://www.merdeka.com/uang/menengok-dampak-jika-pembangunan-pabrik-semen-rembang-dibatalkan.html
  5. CSR: Meeting Changing Expectations, 1999
  6. http://www.viva.co.id/berita/politik/780422-idealnya-minimal-5-persen-kewajiban-csr-perusahaan
  7. The Millenium Poll on CSR, 1999.
  8. https://nasional.tempo.co/read/news/2017/02/10/058845199/penyebab-petani-rembang-blokir-pabrik-pt-semen-indonesia
  9. The Wealth of Nation, 1776.