Pemerintah mengambil jalur cepat untuk menertibkan organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Jalur cepat itu adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Perppu yang diteken Presiden Joko Widodo pada Senin, 10 Juli 2017 itu dianggap penyempurna UU 17/2013 tentang Ormas. Sebab, Perppu itu mengatur beberapa ketentuan Ormas yang belum diatur di UU sebelumnya.

Berikut beberapa perbedaan krusial antara UU Ormas dengan Perppu Ormas :

  1. Melalui Perppu tersebut, pemerintah memperluas definisi mengenai ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Salinan Perppu bagian penjelasan Pasal 59 Ayat (4) Huruf c menyebut, “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”. Sebelumnya, dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, definisi atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila terbatas pada “ateisme, komunisme, marxisme dan leninisme”.

  1. Perppu Ormas menyederhanakan proses penerapan sanksi administratif kepada ormas yang melakukan pelanggaran.

Pasal 61 ayat (1) Perppu Ormas menyatakan bahwa sanksi administratif yang diberikan berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Artinya, peringatan tertulis tidak lagi diberikan secara bertahap. Pasal tersebut menghapus ketentuan di UU Ormas yang mengatur pembubaran ormas berbadan hukum harus melalui beberapa tahapan, yaitu pemberian sanski administratif berupa tiga kali peringatan tertulis. Sebelum dihapus, Pasal 64 menyebutkan, jika surat peringatan ketiga tidak digubris, pemerintah bisa menghentikan bantuan dana dan melarang sementara kegiatan mereka selama enam bulan.

Dengan catatan, jika ormas tersebut berskala nasional, harus ada pertimbangan Mahkamah Agung. Namun, jika sampai 14 hari tidak ada balasan dari Mahkamah, pemerintah punya wewenang menghentikan sementara kegiatan mereka. Dalam Pasal 68, jika ormas masih berkegiatan padahal sudah dihentikan sementara, pemerintah bisa mencabut status badan hukum mereka, asal mendapat persetujuan dari pengadilan.

  1. Di sisi lain, Perppu Ormas juga mengatur mengenai penerapan asas hukum administrasi contrario actus. Asas tersebut menyatakan, lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan ormas juga mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya.

Bagian penjelasan Pasal 61 ayat (3) menyebutkan, penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum dilakukan terhadap ormas yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Sementara, penjelasan Pasal 59 Ayat (4) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Mendagri dan pencabutan status badan hukum oleh Menkumham sekaligus merupakan upaya pembubaran, sesuai Pasal 80A.

  1. Perppu Ormas mengatur sanksi pidana terhadap anggota atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang pro-kekerasan dan anti-Pancasila.

Sebelumnya, ketentuan mengenai penerapan sanksi pidana tidak diatur dalam UU Ormas. Pasal 82A ayat (1) Perppu Ormas menyebutkan, anggota dan/atau pengurus ormas yang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu keamanan, ketertiban dan melakukan tindakan yang menjadi wewenang penegak hukum, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama satu tahun. Sanksi yang sama juga bisa diberikan kepada ormas yang melakukan tindakan permusuhan berbau SARA (suku, agama, ras dan golongan) dan penistaan atau penodaan agama. Sementara, pada Pasal 82A ayat (2) mengatur mengenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun.

Sanksi tersebut bisa dijatuhkan terhadap anggota dan/atau pengurus ormas yang menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Sanksi tersebut juga bisa diberikan kepada anggota ormas yang melakukan kegiatan separatis dan menggunakan atribut organisasi terlarang.

Namun, Perppu tersebut tidak terlepas dari berbagai kontroversi yang mendapat respon dari beberapa pihak. Berikut adalah beberapa pandangan tentang kontroversi Perppu Ormas:

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menganggap penerbitan Perppu ini tidak memenuhi 3 syarat Putusan Mahkamah Konstitusi No 38/PUU-VII/2009. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, tercantum tiga syarat kondisi terbitnya perppu. Syarat tersebut yakni adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, adanya kekosongan hukum karena undang-undang yang dibutuhkan belum ada atau tidak memadai, dan kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan prosedur normal pembuatan undang-undang. Ketiga prasyarat itu tidak terpenuhi karena tidak adanya situasi kekosongan hukum terkait prosedur penjatuhan sanksi terhadap ormas.

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie menilai terbitnya Perppu sebagai produk kontroversial karena dikeluarkan dalam kondisi yang tidak mendesak. Dalam sejarahnya, perppu merupakan tranformasi dari UU darurat. Tak ada kondisi genting yang memaksa pemerintah harus mengeluarkan perppu. Menurut penjelasan Jimly, penerbitan perppu dimulai saat pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS). Saat itu, negara memang dalam kondisi darurat. Sejumlah negara juga mulai meninggalkan penerbitan UU darurat. Mereka khawatir beleid itu disalahgunakan.

2. Kedua, soal kandungan Perppu. Terutama terkait peniadaan proses hukum pembubaran Ormas. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) bisa langsung membubarkan ormas tanpa proses peradilan.

Menurut pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengkritik penerapan asas contrarius actus yang memberikan kewenangan Mendagri dan Menkumham mencabut status badan hukum ormas. Sebab, pencabutan status ormas hanya bisa dilakukan melalui pengadilan. Asas contrarius actus tidak dapat  diterapkan ke ormas. Menurut Yusril, asas tersebut hanya dapat diterapkan untuk kasus administrasi pemerintahan dalam kaitan pemberhentian kepegawaian, misalnya pegawai PNS. Ormas bukan diangkat dalam jabatan. Ormas dipisahkan sebagai badan hukum atau didaftarkan sebagai organisasi.

Ketentuan dalam pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu 2/2017 yang menyebutkan bahwa ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan pancasila, untuk frasa ‘menganut’ menunjukkan bahwa negara telah melarang kebebasan berpikir bagi warganya. Selain itu, ketentuan pembubaran ormas yang diatur dalam Perppu juga dikhawatirkan menimbulkan sikap sepihak dari pemerintah.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun menegaskan bahwa perppu terebut melanggar konstitusi. Perppu ini melanggar kebebasan berkumpul, HAM dan konstitusi. Refly menegaskan bahwa pemerintah seharusnya menegakkan keadilan. Yaitu, mendengarkan dua belah pihak baik pemerintah maupun ormas. Keadilan itu harus ditegakkan, due process of law yakni mendengarkan kedua belah pihak, tidak hanya pemerintah. Selain itu, Refly juga mengkritisi sikap pemerintah yang menuding ormas tertentu anti pancasila. Ia mempertanyakan apakah mereka sudah melakukan pembinaan terhadap organisasi tersebut.

3. Ketiga, pada Pasal 59 pemerintah menambah ketentuan pidana yaitu “penistaan agama”. Sanksi pidana buat mereka yang dituduh “menodai agama” dan “separatis” bisa dikenai penjara seumur hidup. Selain itu, aturan ini membetot perhatian dari organisasi internasional berbasis di Amerika Serikat, Human Right Watch. Aturan ini dianggap bisa menyeret siapapun yang dianggap bertentangan dengan pemerintah. Termasuk kelompok minoritas keagamaan yang acap dituduh sesat. Begitupun kelompok yang kerap dianggap mengobarkan separatisme.

Menurut Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Rizky Argama menyatakan bahwa ketentuan tersebut sangat problematik karena memungkinkan negara untuk menghukum orang bukan karena tindakan pidana yang dilakukan, melainkan karena status keanggotaan di dalam sebuah ormas. Situasi itu tentu berpotensi melanggar kebebasan berserikat warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi. Perppu Ormas menempatkan posisi negara kembali berhadap-hadapan dengan organisasi masyarakat sipil sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Baru. Perppu Ormas menghilangkan bagian penting dari jaminan kebebasan berserikat di Indonesia, dengan adanya pembubaran organisasi tanpa melalui pengadilan. Pasal 61 Perppu Ormas memungkinkan pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului proses pemeriksaan di pengadilan. Padahal, kata Rizky, proses itu penting untuk menjamin prinsip due process of law yang memberikan ruang kepada ormas untuk membela diri. Hakim juga semestinya diberi kesempatan untuk mendengar argumentasi para pihak beperkara secara adil. UU Ormas sebelumnya juga telah mengatur mekanisme penjatuhan sanksi, termasuk pembubaran, terhadap ormas yang asas maupun kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Gambar 1. Infografis Kontroversi Perppu Ormas Sumber: katadata.co.id

Maka berdasarkan pertimbangan di atas, kami mendesak pihak-pihak terkait untuk melakukan berbagai tindakan sebagai berikut:

  1. Mendesak pemerintah untuk mensosialisasikan dan menjelaskan kepada publik secara detail tentang kondisi-kondisi darurat ataupun mendesak dan kekosongan hukum yang menyebabkan munculnya Perppu tentang Ormas adalah hal yang mendesak dan sedang dibutuhkan untuk menyelamatkan iklim demokrasi di Indonesia berdasarkan kepada analisa, data, dan penjelasan yang dapat diterima di mata publik.
  2. Apabila pemerintah tidak mampu menjelaskan dan memaparkan hal-hal di atas secara jelas, maka kami mendesak kepada DPR untuk menolak eksistensi Perppu Nomor 2 Tahun 2017.
  3. Mengajak seluruh elemen pers, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil untuk terus memantau dan mengawal pelaksanaan Perppu tentang ormas, apabila tetap dipaksakan pelaksanaannya oleh pemerintah, untuk menghindari kemungkinan tindakan yang dapat mencederai tumbuhnya penguatan iklim demokrasi di Indonesia.

 

Sumber:

https://www.arah.com/running/6245/kontroversi-perppu-pembubaran-ormas.html?page=1
http://www.bareksa.com/id/text/2017/07/14/perppu-ormas-menuai-kontroversi-ini-respons-pelaku-pasar/15986/news
http://news.liputan6.com/read/3023333/kontroversi-perppu-ormas-pemerintah-bantah-tidak-demokratis
http://nasional.kompas.com/read/2017/07/13/12105241/sanksi-pidana-pada-perppu-ormas-dinilai-mengancam-kebebasan-berserikat
http://nasional.kompas.com/read/2017/07/13/21395001/mengapa-perppu-ormas-mengatur-soal-sanksi-pidana-ini-penjelasannya-
http://katadata.co.id/infografik/2017/07/19/bola-panas-perppu-ormas
https://news.detik.com/berita/d-3564433/massa-tolak-perppu-ormas-di-depan-monas-ini-7-poin-tuntuta
http://nasional.kompas.com/read/2017/07/13/07414181/kontroversi-isi-perppu-ormas-bukti-keberanian-atau-jalan-pintas-?page=all
http://www.kawalpemilu.id/2017/07/19/perppu-ormas-tuai-kontroversi-rmoljabar-com/
http://news.okezone.com/read/2017/07/15/337/1737038/jimly-asshiddiqie-perppu-ormas-produk-kontroversial
http://news.metrotvnews.com/hukum/5b2jD4Vb-jimly-asshiddiqie-perppu-ormas-produk-kontroversial
http://hariansinggalang.co.id/kondisi-tidak-mendesak-jimly-perppu-ormas-produk-kontroversial/