Topik agraria saat ini merupakan suatu topik yang sedang hangat – hangatnya diperbincangkan. Pembangunan yang digalak didaerah Kulon Progo, Yogyakarta, salah satu topik permasalahan yang banyak disorot oleh lapisan masyarakat. Selain itu, pembangunan pabrik semen di kabupaten Rembang, melalui Keputusan Gubernur No. 660.1/6 tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang[1]. Ini merupakan sedikit gambaran bahwa negara agraris tidak lepas dari “jeratan” permasalahan agararia.  Kulon progo merupakan daerah yang memiliki potensi pertanian yang bagus. Pada tahun 2012 produksi padi tercatat sebanyak 135.238 ton yang didukung dengan produktivitas padi sawah sebesar 69,57 kw/ha dan produktivitas padi ladang mencapai 31,91 kw/ha[2]. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pembangunan bandara Internasional Yogyakarta, sehingga beralihfungsi lahan tanah pertanian menjadi bandara dan landasan pesawat. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari pembangunan bandara baru ini yaitu meningkatnya perekonomian daerah, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan harga tanah. Selain itu, juga ada dampak negatif yang timbul maupun yang akan timbul seperti rusaknya lingkungan sekitar, kekeringan yang disebabkan kurangnya daya serap tanah terhadap air hujan, banjir dan dampak lainnya.

Semakin maju suatu negara maka kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah semakin besar dan rumit. Pengaturan tentang pertanahan di Indonesia dibuat dengan sistem top down artinya semua berasal dan digagas dari pemerintah pusat lalu pembentukan peraturan kemudian disosialisasikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Sistem ini tidaklah sepenuhnya benar, karena pemerintah dapat menggagas peraturan dan membuatnya tetapi pada asasnya bahwa “suara rakyat adalah suara Tuhan” atau “vox populi vox dei”. Rakyat harus tetap didengarkan proses pemerintah akan membuat sebuah keputusan maupun peraturan. Banyak peraturan dibuat oleh pemerintah yang mengatasnamakan sebesar – besarnya kemakmuran rakyat, akan tetapi hal ini sangat jauh dari tujuan utama dibuatnya peraturan tersebut.

Pasal 33 ayat 3  Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”[3]. Oleh karena itu, seharusnya sistem pembentukan yang baik tidak hanya dilakukan dengan top down tetapi juga dengan bottom up artinya pemerintah terlebih dahulu mengumpulkan Informasi dari masyarakat kemudian, dirumuskan berdasarkan data lapangan yang ada.

Sebenarnya akar dari permasalahan agraria di Indonesia adalah Tidak adannya satu tujuan yang tercipta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam yang kemudian berimplikasi kepada sumber daya alam yang tidak dapat memenuhi kebutuhan – kebutuhan masyarkat. Setiap tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah, kebutuhan atas tanah juga semakin bertambah, akan tetapi berbanding terbalik dengan luas tanah yang semakin tahun jumlah luasnya semakin sedikit. Bukan tanpa alasan yang jelas menurunnya luas tanah yang ada.

Hak penguasaan tanah di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu :

  • Hak pengusaaan yang bersifat publik meliputi;
    • Hak bangsa
    • Hak mengusai negara
    • Hak ulayat

Kedudukan hak atas tanahnya adalah adanya intervensi oleh negara yang bersifat regulatif dan administrative.

  • Hak pengusaan yang bersifat perdata meliputi;
    • Hak – hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh perseorangan
    • Badan hukum

Kedudukan hak atas tanahnya adalah adanya kewenangan keperdataan yang diberikan kepada warga masyarakat pemegang hak atas tanah.

Pengelompokkan hak atas tanah dibagi menjadi 3 yaitu :

  • Hak atas tanah primer à hak milik dan hak pengelolaan

Ciri – cirinya;

  • Tidak dibatasi jangka waktunya
  • Dapat dibebani dengan hak atas tanah lainnya
  • Hak sekunder à dibatasi jangka waktu = HGU, HGB dan Hak pakai
  • Hak sementara à yang keberadaannya akan dihapuskan seperti hak sewa.

Di Indonesia yang dapat memiliki hak atas tanah berdasarkan Undang – undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria menjelaskan bahwa hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas – batas ketentuan pasal 1 dan 2[4].

Hak sekunder merupakan hak atas tanah yang masing – masing hak memiliki jangka waktu yang berbeda seperit  hak guna usaha (HGU) diberikan jangka waktu menurut UUPA maksimal 25 tahun bagi tanaman musiman atau 35 tahun bagi tanaman keras dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun dengan luas tanah minimal 5 hektar dengan ketentuan bahwa luas yang diperlukan seluas 25 hektar atau lebih harus menggunakan investasi modal yang layak serta teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman[5],. Menurut PP No. 40 tahun 1996 maksimal 35 tahun untuk semua jenis tanaman. dengan adanya perbedaan jangka waktu ini akan menyulitkan para investor atau pemodal untuk melakukan penanaman modal. Maka yang digunakan adalah Undang – Undang karena pada asasnya lex superiori derogat legi priori berdasarkan Undang – Undang No. 12 tahun 2011 pasal 7 yang menerangkan sistematika peraturan perundang – undangan di Indonesia.

Yang menjadi fokusnya adalah bahwa pemberian hak sekunder kepada para sektoral kiranya perlu dipertimbangkan kembali, munculnya ego sektoral membuat para petani kecil menjadi terpinggirkan. Banyak petani Indonesia yang tidak memiliki lahan pertanian, mereka tidak mampu menghidup keluarganya. Hal ini a contrario dengan tujuan pembentukan UUPA serta UU No. 19 tahun 2013, walaupun ada peraturan yang mengatur tetap saja kehidupan petani Indonesia miris jauh dari kata layak.

Tidak hanya permasalahan pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia dan pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo, tetapi juga dalam hal pemberian izin lokasi kepada pemilik modal, tata guna tanah yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. hal ini bukan begitu saja terjadi. Tetapi, tidak adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah kemudian tidak adanya single basic map yang dapat digunakan dalam pemberian izin lokasi. Di setiap menteri memiliki peta masing – masing yang mana dalam pemberian izin bertolak belakang dengan peta yang dibuat oleh menteri lainnya. Contoh Menteri Agraria dan Tata Ruang memberikan izin lokasi (IUP), akan tetapi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) berada dalam lokasi hutan lindung. Contoh lainnya adalah kasus PT Semen Indonesia yang mana pembangunan pabriknya berada didaerah Kars muda serta KLHS yang tidak jelas, membuat pembangunan pabrik ini sempat mendapat pro dan kontra dari kalangan masyarakat.

Apakah penataguna tanah di Indonesia saat ini sudah baik untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan petani? pada faktanya bahwa banyak lahan – lahan pertanian yang subur telah beralihfungsi menjadi bangunan, pertambangan ataupun yang lainnya. Dengan harga komoditas pangan dipasaran yang tidak menentu membuat banyak petani – petani merugi, banyak petani yang beralih profesi menjadi buruh dipasar ataupun bekerja dibidang lain. Ketimpangan sosialpun menjadi sebuah ancaman yang tidak dapat dielakkan. Lalu untuk apakah pemerintah membuat UUPA dengan tujuan utamanya adalah kesejahteraan petani? saat ini yang perlu dipertanyakan adalah kesejahteraan petani yang seperti apa yang dimaksud dalam UU ini?

Berdasarkan UU No. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pasal 1 angka 1 jelas mengatakan bahwa “perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim”[6] .  dipasal 3 dijelaskan bahwa Undang – Undang ini dibuat dengan tujuan untuk;

  1. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
  2. Menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
  3. Memberikan kepastian usaha tani;
  4. Melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen;
  5. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan;
  6. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayan kepentingan usaha tani[7].

Akan tetapi apakah tujuan ini tercapai sesuai dengan yang diharapkan ? tentu saja tidak, karena mulai dari land use planning sampai pada pengaplikasinya dilapangan masih banyak ketimpangan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga menimbulkan ketidakpastian sistem yang ada. dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden Indonesia dengan nawacitanya melakukan landreform sebagai wujud untuk melaksanakan tujuan yang ada pada pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang – Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dan Undang – Undang N0. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Selain itu, menanggapi isu pembangunan berkelanjutan yang sedang digalakan oleh pemerintah yang mana berdasarkan Undang – Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan[8].

Indonesia masih perlu banyak berbenah dari dasar hingga atas, untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diperlukan sebuah pengorbanan untuk merombak dan menyelesaikan akar permasalahan yang ada saat ini. Bukan hanya bergantung pada pemerintah saja tetapi elemen masyarakat juga harus ikut berbaur dalam proses perombakan dan penyelesaian masalah yang ada. Tidak dapat dipungkiri bahwa egoisme sektoral juga merupakan salah satu hambatan yang perlu diperhatikan. Penggunaan tanah di Indonesia sekiranya dapat dilakukan semaksimal mungkin dengan cara menggunakan sistem bottom up karena menurut penulis dengan cara seperti ini maka terpenuhi asas salus populi suprema lex (kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara). Pembangunan berkelanjutan kiranya tidak hanya angan – angan belaka, tetapi perlu direalisasikan. Sebuah konsep yang bagus tidak akan berarti tanpa eksekusi yang tepat. Maka dari itu tidak hanya sistem yang perlu di ubah tetapi cara pandang dan menghidupkan kembali semangat gotong royong ditengah masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Satria Dewi Chandra
Kementerian Kajian Strategis

Kabinet Kolaborasi Kebaikan
BEM KM UGM 2017

[1] https://news.detik.com/berita/d-3431145/gubernur-jateng-pastikan-pabrik-semen-di-rembang-bisa-beroperasi.
[2] http://www.kulonprogokab.go.id/v21/pertanian_14_hal
[3]Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3
[4] Pasal 9 ayat 1 Undang – Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.
[5] Ibid. pasal 29 ayat (1) (2) dan (3).
[6] Undang – Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
[7] Ibid. pasal 3
[8] Pasal 1 angka 3 Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.