Senin, 17 Juli 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI SN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. SN diduga telah melakukan tindakan korupsi dengan menguntungkan diri sendiri atau orang, atau korporasi dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, keputusan penetapan tersangka diambil setelah mencermati fakta persidangan Irman dan Sugiharto terhadap kasus e-KTP tahun 2011-2012 pada Kemendagri.

SN diduga mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. Atas perbutannya, Ketua Umum Partai Golkar itu disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Berikut pernyataan resmi KPK terkait penetapan SN sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP:

  1. Setelah mencermati fakta persidangan terhadap 2 terdakwa saudara Irman dan Sugiharto dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau KTP-El tahun 2011-2012 pada Kemendagri RI, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi sebagai tersangka.
  2. KPK menetapkan saudara SN anggota DPR RI periode 2009-2014 sebagai tersangka karena diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP Elektronik pada Kemendagri.
  3. Saudara SN melalui AA diduga memiliki peran baik dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR dan proses pengadaan barang dan jasa KTP Elektronik.
  4. SN melalui AA diduga telah mengondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa e-KTP.
  5. Sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan korupsi KTP-El ini diduga sudah dilakukan sejak perencanaan yang dilakukan dalam dua tahap yaitu penganggaran dan proses pengadaan barang dan jasa.
  6. Terhadap saudara SN melanggar pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
  7. Sebagaimana disampaikan ke publik sebelumnya KPK sudah menetapkan 3 tersangka yaitu :
  8. Irman Dirjen Dukcapil sudah dalam proses persidangan
  9. Sugiharto Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Dukcapil Kemendagri juga telah melalui proses persidangan
  10. AA sedang dalam proses penyidikan.
  11. KPK sedang menyidik 2 perkara lain terkait ktp-E
  12. tersangka MSH anggota dpr dugaan tipikor memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan, dan dalam proses persidangan dakwaan 13 Juli 2017.
  13. tersangka MN anggota DPR dalam tindak pidana sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, pemeriksaan di sidang e-KTP.
  14. Indikasi kerugian negara dalam kasus ini yang dihitung BPKP adalah Rp2,3 triliun karena pembayaran lebih mahal dari harga wajar atau riil dari barang2 yang diperlukan dalam KTP-E dengan rincian:
  15. total pembayaran ke konsorsium PNRI dilakukan Rp4,9 triliun untuk dari 21 oktober 2011 – 30 Desember 2013
  16. Harga wajar (riil) KTP-E tersebut diperkirakan Rp2,6 triliun
  17. Perlu saya sampaikan kembali KPK akan terus bekerja keras menangani kasus2 korupsi. Perkembangan penanganan KTP-E akan kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK kepada seluruh rakyat indonesia yang berkomitmen bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi.
  18. KPK berharap publik mengawal kerja KPK termasuk penanganan KTP-e karena kami sadar masyarakat adalah pemilik KPK sesungguhnya sebenarnya.

Penetapan SN Sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek KTP Elektronik juga tidak terlepas dari perjalanan fakta di persidangan yang berkali-kali menyebut nama SN. Berikut adalah ringkasan penyebutan nama SN dalam persidangan:

  1. Dalam persidangan 29 Mei 2017, Irman menyebut saat Andi Narogong alias Andi Agustinus menemuinya di Kemendagri, ia mengaku sebagai utusan Komisi II. Dalam pertemuan itu, Andi juga menyebut SN sebagai kunci proyek e-KTP.

“Tapi Andi menyampaikan kepada saya, ‘Tapi Pak Irman… ini Pak Sugiharto saksinya, kunci anggaran ini, proyek ini, nanti bukan Komisi II, SN. Oleh karena itu, kalau berkenan, saya harus pertemukan Pak Irman, Pak Sugiharto, dan SN.’ Itulah awal mula pertemuan di Gran Melia. Seminggu sebelum bertemu di Gran Melia,” jelas Irman kala itu.

Pengakuan terkait SN lain disampaikan Andi Narogong. Meski membantah pernah bertemu dengan SN di Gran Melia dan bekerja sama dalam proyek e-KTP, Andi cukup kenal lama dengan SN, yakni ketika Pemilu 2009.

  1. Hanya, dalam persidangan 12 Juni 2017, Irman menyatakan Andi Narogong pernah memarahi Direktur Utama PT Quadra Solution Anang S Sugiana lantaran tak mau lagi menyetor uang untuk anggota DPR terkait pembahasan proyek e-KTP.

“Waktu itu Pak Sugiharto lapor ke saya, solusinya nggak ketemu. Anang nggak mau lagi nyetor. Andi bilang, ‘Kalau begini, saya malu dengan SN, ke mana muka saya dibuang kalau sampai di sini sudah berhenti.’ Ini yang laporan Pak Sugiharto kepada saya,” ungkap Irman di persidangan.

  1. Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Pulus Tannos mengaku bertemu dua kali dengan SN SN terkait e-KTP. Hanya, apa yang dituturkan Paulus di persidangan berbeda dengan apa yang dia sampaikan saat proses penyidikan. Paulus menyebut pertemuan di kantor SN hanya terjadi di depan lift dan tak ada membahas mengenai ‘komitmen’.

“Setelah saya ingat-ingat lagi, kejadian yang sebenarnya adalah yang saya ungkapkan dalam persidangan ini,” ujarnya.

Selain dalam kasus E-KTP, SN sebenarnya adalah politisi yang dalam rekam jejak karier politiknya diliputi dengan berbagai kontroversi sebagai berikut:

  1. Kasus “Papa minta saham”

Kasus ini awalnya ditangani oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berdasarkan aduan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Sebuah rekaman yang berisi percakapan SN bersama pengusaha minyak Riza Chalid dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin membuat Presiden Jokowi marah.

Rekaman menunjukkan SN dan Riza meminta saham kepada Maroef. Keterangan dari Sudirman, Maroef, dan SN juga sudah didengarkan dalam sidang MKD. Sebanyak 17 anggota MKD menyatakan SN melanggar kode etik. Menjelang MKD menjatuhkan vonis, SN langsung mengambil langkah cepat mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR. Dengan pengunduran diri itu, MKD langsung menutup sidang dan menganggap kasus selesai tanpa ada putusan resmi yang dikeluarkan lembaga etik DPR ini. Kasus “Papa Minta Saham” ini juga masuk dalam ranah penyelidikan Kejaksaan Agung dengan dugaan pidana pemufakatan jahat. SN juga sudah sempat diperiksa oleh Kejagung.

Akan tetapi, kasus itu kini mandek setelah Kejagung tidak berhasil mendapatkan keterangan dari Riza Chalid yang tidak diketahui keberadaannya itu.

  1. Heboh kampanye Donald Trump

Donald Trump, bakal calon presiden Partai Republik untuk Pemilu AS tahun 2016, saat itu sedang melakukan  konferensi pers terkait pencalonannya di Trump Tower, New York City, Kamis (3/8/2015). Sesaat setelah dia tampaknya selesai memberikan sambutan dan berjalan menjauh dari podium, Trump mendadak kembali ke mikrofon bersama seorang pria di sisinya. Trump memperkenalkan tamu khususnya itu yang sudah berdiri di belakangnya selama acara tersebut.

Perkenalan itu akhirnya membuat heboh publik Indonesia, apalagi sosok Trump yang cukup kontroversial. MKD langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik yang dilakukan SN dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Hasilnya, mereka hanya dijatuhi sanksi teguran karena dianggap hanya melakukan pelanggaran ringan. Proses pemeriksaan MKD ini sempat menjadi perdebatan karena dilakukan diam-diam. Tiba-tiba saja, MKD langsung menjatuhkan sanksi ringan kepada dua pimpinan DPR itu.

  1. “Akrab” dengan KPK
    SN SN juga merupakan wajah yang cukup sering wara-wiri ke Gedung KPK. Berikut beberapa kasus yang diduga melibatkan SN:
  • Kasus PON Riau
    Di dalam kasus suap PON Riau, KPK mendalami keterlibatan SN dengan menggeledah ruangan SN di lantai 12 Gedung DPR. Penggeledahan itu adalah upaya mengembangkan kasus yang sudah menjerat mantan Gubernur Riau Rusli Zainal, yang juga politikus Partai Golkar. Terkait kasus ini, SN membantah keterlibatannya. Dia juga membantah pernah menerima proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON Riau atau memerintahkan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Riau (Dispora Riau) untuk menyerahkan uang suap agar anggaran turun.
  • Kasus Akil Mochtar
    Pada kasus Akil Mochtar, SN pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait sengketa pemilihan kepala daerah yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Kasus ini menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar yang juga mantan politikus Partai Golkar.

    Nama SN sempat disebut dalam rekaman pembicaraan antara Akil Mochtar dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jatim sekaligus Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Zainuddin Amali. Pesan BBM tersebut berisi permintaan uang Rp 10 miliar dari Akil kepada Zainuddin.

    “Ya cepatlah, pusing saya menghadapi sekjenmu itu, kita dikibulin melulu aja. Katanya yang biayai Nov sama Nirwan B? menurut sekjenmu, krna (karena) ada kepentingan bisnis disana. Jd (jadi) sama aku kecil2 aja, wah.. gak mau saya saya bilang besok atw (atau) lusa saya batalin tuh hasil pilkada Jatim. Emangnya aku anggota fpg (Fraksi Golkar di DPR)?” demikian bunyi pesan BBM yang dikirimkan Akil.

    Saat dikonfirmasi mengenai pesan BBM ini, SN membantah adanya permintaan uang dari Akil. Dia mengaku telah melarang Zainuddin mengurus masalah Pilkada Jatim. Dia juga mengakui bahwa hubungan Akil dengan Golkar tidak baik karena banyak perkara sengketa pilkada di MK yang tidak dimenangi Golkar.

Untuk terkait lebih jelas dugaan kontroversi SN dalam kasus korupsi dapat dilihat dengan infografis yang dihimpun katadata.co.id pada tahun 2015 sebagai berikut:

Gambar 1. Rekam Jejak KontroversiSN sampai dengan tahun 2015

Berdasarkan pada fakta-fakta di atas, maka kami mendesak pihak-pihak terkait untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

  1. Mengajak Publik untuk dewasa dalam menyikapi penetapan SN sebagai tersangka dugaan kasus korupsi E-KTP dan mengedepankan asas praduga tak bersalah, sembari tetap memantau, mengawasi dan memonitoring proses penegakan hukum dugaan korupsi E-KTP yang telah menimbulkan kerugiaan signifikan tidak hanya dalam aspek material, tetapi juga berdampak  pada terhambatnya proses pelayanan publik. Kami juga mendorong publik untuk terus memantau kasus ini, dan tidak menganggap penetapan SN sebagai tersangka adalah bukanlah akhir dari proses penegakan hukum kasus ini.
  2. Mendesak pimpinan DPR, MKD dan Fraksi terkait untuk mengevaluasi kedudukan SN sebagai Ketua DPR untuk mempermudah proses penegakan hukum dugaan kasus korupsi E-KTP.
  3. Mendesak KPK untuk terus menggali keterlibatan berbagai pihak dalam kasus dugaan korupsi pengadaan E-KTP, sekaligus mendesak KPK untuk menyelesaikan skandal korupsi besar seperti kasus BLBI, Centuri, Pelindo, dan lain-lain.
  4. Mengajak dan Mendorong elemen masyarakat, akademisi, tokoh lintas agama, pers, mahasiswa untuk terus mengawal penyelesaian kasus E-KTP dan memperjuangkan serta melawan segala upaya pelemahan terhadap proses pemberantasan korupsi, dan penciptaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
  5. Mendorong partai politik maupun pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap kasus yang menimpa SN, untuk memastikan bahwa rezim tetap mendukung salah satu cita-cita reformasi yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Sumber:

https://www.tempo.co/topik/tokoh/903/setya-novanto
http://www.kompasiana.com/arsudradjat/setnov-bakal-bebas-dari-dakwaan-kasus-e-ktp-karena-dilindungi-jokowi_58cfc2d172937383255c98d4
http://harian.analisadaily.com/opini/news/jurus-politik-diam-ala-setya-novanto/282575/2016/12/05
http://nasional.kompas.com/read/2016/05/17/08162681/Setya.Novanto.Si.Licin.Penuh.Kontroversi.Pimpinan.Baru.Partai.Golkar?page=all
http://nasional.kompas.com/read/2017/07/17/20372111/fahri-hamzah-samakan-penetapan-tersangka-novanto-dengan-budi-gunawan
http://nasional.kompas.com/read/2017/07/17/20045031/lika-liku-setya-novanto-dan-kasus-kasus-korupsi-yang-diusut-kpk-
http://indeks.kompas.com/topik-pilihan/list/3832/sepak.terjang.setya.novanto/desc/2
http://nasional.kompas.com/read/2017/07/17/23224741/politisi-golkar–demi-nama-partai-setya-novanto-harus-mundur
http://nasional.kompas.com/read/2017/06/08/06514891/setahun.berlalu.apa.kabar.kelanjutan.kasus.papa.minta.saham.
http://nasional.kompas.com/read/2017/04/24/18420901/yorrys.raweyai.setya.novanto.hampir.pasti.jadi.tersangka.e-ktp
http://news.liputan6.com/read/3025899/pernyataan-lengkap-kpk-soal-penetapan-tersangka-setya-novanto
http://nasional.kompas.com/read/2017/07/17/22453891/golkar-minta-kpk-keluarkan-surat-resmi-penetapan-tersangka-novanto
https://news.detik.com/berita/d-3563392/kpk-penetapan-setya-novanto-jadi-tersangka-tak-terkait-pansus
https://news.detik.com/berita/d-3563530/pengakuan-pengakuan-di-persidangan-yang-menjerat-novanto
https://news.detik.com/berita/d-3563426/setya-novanto-dan-penetapan-tersangka-yang-tak-mengecewakan
http://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/17/nurdin-halid-akui-penetapan-tersangka-setya-novanto-guncang-psikologis-partai-golkar
http://katadata.co.id/infografik/2015/11/18/jejak-kontroversi-setya-novanto