Saat ini perhatian publik sedang tertuju pada Keputusan yang diambil DPR yang kontroversial. Terbentuknya Pansus hak angket terhadap KPK ini merupakan suatu bentuk intervensi politik yang nyata dari anggota dewan kepada KPK sebagai institusi penegak hukum. Pada fase awal intervensi politik ini mulai terasa dimana adanya rapat kerja antara DPR dan KPK ini adalah bagian dari kepanikan DPR merespon nama-nama mereka disebut dalam kasus KTP elektronik, ujuan DPR kala itu hanya untuk memancing KPK guna membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam Haryani, tetapi sayang dan sungguh sayang DPR tak memperoleh rekaman itu sehingga muncullah hak angket terhadap KPK.

Pada Selasa, 30 Mei 2017, Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui rapat paripurna telah resmi membentuk Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK). Pansus Hak Angket KPK tersebut tetap dibentuk meskipun usulan hak angket terhadap KPK mendapat banyak penolakan, tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dari beberapa fraksi di DPR RI sendiri. Dalam proses pembentukan Pansus Hak Angket KPK, pada awalnya hanya 5 (lima) fraksi yang menempatkan perwakilan dalam Pansus tersebut. Kelima fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar). Namun dalam perkembangannya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang semula menolak mengirimkan wakil, berbalik arah dan akhirnya memutuskan mengirim perwakilan ke dalam Pansus. Sehingga saat ini anggota Pansus Hak Angket KPK berasal dari 7 Fraksi dengan total perwakilan sebanyak 23 orang anggota. Pansus Hak Angket KPK ini kemudian dipimpin oleh Agun Gunandjar Sudarsa dari Fraksi Golkar yang terpilih sebagai Ketua Pansus Hak Angket KPK melalui rapat perdana tertutup Pansus Hak Angket KPK pada, Rabu, 7 Juni 2017. Munculnya Pansus Hak Angket KPK ini menimbulkan adanya indikasi berbagai permasalahan sebagai berikut:

  1. Tujuan awal dari Hak Angket yang ingin mendesak KPK akan memutar rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani, jelas merupakan tindakan yang tidak tepat. DPR tak sadar jika dokumen yang mereka minta tersebut bukanlah merupakan dokumen publik dan bersifat rahasia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No.14/2008) maupun Kode Etik KPK sehingga KPK wajib hukumnya tidak memenuhi permintaan tersebut atas dasar melawan aturan dan kode etik. Guru besar Universitas Krisnadwipayana Prof Indriyanto Seno Adji menyebut rekaman Miryam S Haryani berkaitan dengan proses penyidikan kasusnya adalah wewenang penuh KPK. Rekaman itu disebut bersifat rahasia. Rekaman Miryam adalah wewenang penuh KPK atas penyelidikan dalam rangka penegakan hukum yang sifatnya secrecy dan tertutup. Proses pra-ajudikasi, baik penyidikan, penyidikan, dan penuntutan, secara universal adalah rahasia dan tertutup. Justru kehendak DPR dengan hak angketuntuk membuka rekaman Miryam adalah contempt ex faciesebagai bentuk pelanggaran hukum atas berjalannya sistem peradilan pidana, karena itu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menempatkan bab khusus yang terkait contempt of court, antara lain Pasal 21 (obstruction of justice) dan Pasal 22 (pemberian keterangan tidak benar atau palsu). Perbuatan DPR dengan dalih hak angket terhadap suatu kasus yang sedang berjalan adalah bentuk obstruction of justice
  1. Terbentuknya Pansus Hak Angket KPK bisa jadi merupakan kepentingan elite semata, bukan muncul karena adanya dorongan dari Publik. Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr Johanes Tube Helan, SHum menilai pembentukan panitia khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih pada memperjuangkan kepentingan elit. Hak angket ini dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sementara itu Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai anggota panitia khusus (Pansus) Hak Angket KPK sarat kepentingan. Koordinator MAKI mengatakan bahwa hal itu terlihat ketika semua fraksi yang mengirimkan anggotanya, adalah anggota yang disebut-sebut dalam kasus e-KTP.

Adanya kepentingan elite dalam Pansus Hak Angket KPK juga diperlihatkan oleh minimnya dukungan publik pada tindakan yang diambil DPR. Survei SMRC yang dilakukan pada periode 14 Mei sampai 20 Mei 2017 menggunakan metodologi survei dengan teknik multistage random sampling, dengan responden sebanyak 1.350 responden dan margin of error survei ini kurang lebih 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen menemukan bahwa hak angket yang digulirkan DPR RI bukan merupakan hasil aspirasi rakyat. Pada survei yang dilakukan periode 14 Mei sampai 20 Mei 2017 dengan 1.350 responden tersebut, 65 persen responden menilai langkah DPR mengunakan hak angket terhadap KPK tidak dapat dibenarkan. Hanya 29,5 persen responden yang menyatakan langkah DPR menggunakan hak angket bisa dibenarkan, sementara 5,6 persen responden yang tidak tahu atau tidak menjawab. Responden yang tidak membenarkan langkah DPR mengajukan hak angket, ketika ditanya lebih jauh, mayoritas mengungkapkan bahwa langkah DPR tersebut karena ingin melindungi sesama anggota dari proses hukum di KPK.

Sebanyak 51,6 persen menyatakan hal tersebut. Sementara yang menilai hal itu bukan karena DPR ingin melindungi sesama anggota hanya 4,6 persen. Adapun yang tidak tahu dan tidak menjawab sebanyak 43,8 persen. Sementara yang membenarkan langkah DPR menggunakan hak angket, ketika ditanya lebih jauh, mayoritas atau sebanyak 82 persen responden menganggap DPR ingin memastikan bahwa KPK telah melakukan proses hukum dengan benar. Adapun yang menjawab tidak hanya 4,2 persen, sementara yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 13,7 persen. Sementara itu, mayoritas responden atau sebanyak 53,8 persen menyatakan yakin anggota DPR dan pejabat pemerintah terlibat kasus korupsi e-KTP. Hanya 9,1 persen saja yang tidak yakin. Sementara 37,1 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab. Mayoritas responden atau sebanyak 64,4 persen menjawab percaya KPK, dan hanya 6,1 persen yang percaya dengan DPR. Sementara yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 29,5 persen.

Kemudian dari sisi pemilih Presiden Joko Widodo maupun Prabowo Subianto, umumnya sama-sama lebih percaya terhadap KPK dibandingkan dengan DPR RI. Dengan mengajukan pertanyaan terbuka atau tanpa daftar mengenai presiden yang dipilih, dari 34,1 persen pemilih Jokowi, sebanyak 68,1 persen di antara para pemilih Jokowi itu percaya dengan KPK. Hanya 4,4 persen yang percaya DPR, dan 27,4 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Sementara dari 17,2 persen pemilih Prabowo, sebanyak 76,4 persen dari pemilih Prabowo itu yang percaya KPK. Hanya 3,8 yang percaya DPR, dan 19,0 persen yang tidak tahu atau tidak percaya. Sementara untuk 8,1 persen responden dengan pilihan presiden lainnya, sebanyak 67 persen percaya KPK, dan 7 persen percaya DPR, sedangkan yang tidak tahu atau tidak menjawab 26,0 persen. Untuk 40,6 responden yang tidak tahu, tidak menjawab, atau merahasiakan pilihan presidennya, sebanyak 55,6 persen di antaranya lebih percaya dengan KPK. Hanya 8,3 persen yang percaya DPR, dan yang tidak tahu atau tidak menjawab 36,1 persen.

Kemudian responden yang diajukan pertanyaan semi terbuka, atau dengan daftar nama presiden yang dipilih, dari 41,7 persen pemilih Jokowi, sebanyak 64,2 persen lebih percaya KPK. Hanya 5,7 persen yang percaya DPR, sementara 30,2 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Sementara dari 23,9 persen pemilih Prabowo, sebanyak 72,3 persen di antaranya lebih percaya KPK sedangkan yang percaya DPR 6 persen. Yang tidak tahu atau tidak menjawab 21,7 persen. Kemudian dari 22,3 pemilih presiden lainnya, sebanyak 64,3 persen di antaranya lebih percaya KPK. Hanya 8,8 persen yang percaya DPR dan yang tidak tahu atau tidak menjawab 26,9 persen. Terakhir untuk 12,2 responden yang tidak tahu atau tidak menjawab pilihan presidennya, 49,7 persen di antaranya lebih percaya KPK dan hanya 2,9 persen yang percaya DPR. Yang tidak tahu atau tidak menjawab 47,4 persen.

Sementara itu, Penolakan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir, termasuk di dunia maya. Penolakan itu dilakukan melalui sebuah petisi di situs change.org. yang dibuat oleh Virgo Sulianti Gohardi sampai dengan Senin, 12 Juni 2017 telah menjaring sebanyak 41.839 pendukung.

  1. Pembentukan Pansus Hak Angket KPK ini dinilai memiliki objek yang salah sasaran dan memiliki cacat hukum. Pasal 3 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30/2002) yang menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Sehingga atas dasar ini pula seharusnya DPR tidak bisa melakukan hak angket terhadap KPK .

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) mengatakan ada tiga hal yang membuat pembentukan panitia khusus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau pansus hak angket KPK menjadi cacat hukum. Tiga kekeliruan tersebut muncul berdasarkan kajian dari 132 pakar hukum tata negara. Pertama subjeknya yang keliru, yang kedua karena objeknya yang keliru, yang ketiga karena prosedurnya yang salah. Subjeknya keliru karena secara historis hak angket sebelumnya hanya untuk pemerintah. Hak angket pertama keluar di Inggris saat itu ditujukan ke pemerintah. Di Indonesia, pada tahun 1950-an ketika menganut sistem parlementer untuk kepentingan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Kemudian diadopsi di dalam undang-undang yang sekarang mengatur hak angket. Tapi konteksnya pemerintah. DPR itu tidak mungkin mengawasi yang bukan pemerintah. Sudut semantik, kalimatnya sudah dijelaskan dalam Pasal 79 ayat 3 UU MD3 menyatakan bahwa hak angket itu untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah. Disebutkan dalam penjelasannya bahwa pemerintah itu yakni Presiden, Wakil Presiden, menteri, jaksa agung, Kapolri dan lembaga pemerintah non kementerian, seperti Basarnas, LIPI, Wantimpres.

Lalu yang ketiga, prosedur pembuatan pansus itu diduga kuat melanggar undang-undang. Pada waktu itu dipaksakan prosedurnya. Peserta sidang masih ada yang tidak setuju, tiba- tiba putusan diketok. Seharusnya jika dalam keadaan belum bulat, mestinya dilakukan voting. Prosedur yg sekarang ini dipaksakan, terlihat baru ada 8 fraksi. Padahal menurut Pasal 201 ayat 3 UU MD3 harus semua fraksi ada di dalam pansus. Kemudian ada hal lain, materinya ada subjek, objek dan prosedur yang keliru. Bahkan isinya juga salah. Di dalam undang-undang disebutkan materi hak angket itu menyangkut satu hal penting, hal strategis, punya pengaruh luas di tengah masyarakat. Dilihat dari sisi strategisnya, kasus itu tidak berpengaruh luas terhadap masyarakat. Masyarakat menganggap pemeriksaan terhadap Miryam ini adalah hal yang biasa. Kalau DPR berpikir ini bukan hanya soal Miryam tapi ada soal lain.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka kami menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Mendukung dan mengawal KPK untuk terus mengusut tuntas tindakan KKN termasuk mega proyek E-KTP yang diduga menyeret nama-nama tertentu dari anggota DPR.
  2. Mengawal secara keras langkah kerja Pansus Hak Angket, apabila terjadi indikasi upaya pelemahan KPK.
  3. Mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan dan langkah serius untuk memperkuat fungsi KPK dalam rangka mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Sumber:

https://news.detik.com/kolom/d-3491384/hak-angket-terhadap-kpk-dan-kepanikan-senayan
https://news.detik.com/berita/d-3487455/prof-indriyanto-hak-angket-dpr-ke-kpk-itu-obstruction-of-justice
https://news.detik.com/berita/d-3486898/begini-alur-pansus-setelah-hak-angket-kpk-disetujui-dpr
https://seword.com/politik/pansus-angket-kpk-produk-politisi-tidur-yang-cacat-hukum/
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170612022748-12-220998/kpk-tak-perlu-khawatirkan-soal-pansus-hak-angket/
http://www.theindonesianinstitute.com/mengawal-pansus-hak-angket-kpk/
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/06/14/pansus-hak-angket-kpk-jadwalkan-panggil-miryam-403250
https://www.ngopibareng.id/news/pansus-hak-angket-kpk-dibentuk-bukan-untuk-kepentingan-rakyat-1734304
http://waspada.co.id/warta/formappi-pansus-hak-angket-kpk-merugikan-publik/
http://www.lensaindonesia.com/2017/06/15/pengamat-pansus-hak-angket-upaya-menghabisi-kewenangan-kpk.html
https://www.harianbernas.com/39409-pro-dan-kontra-keputusan-hak-angket-kpk.html
http://news.liputan6.com/read/2993270/pansus-hak-angket-memang-smrc-mengerti-yang-terjadi-di-kpk
http://news.liputan6.com/read/2988539/icw-pansus-hak-angket-kpk-miliki-konflik-kepentingan
https://kumparan.com/rina-nurjanah/mengapa-pansus-angket-kpk-layak-ditolak
http://medan.tribunnews.com/2017/06/15/kontroversi-pansus-hak-angket-survei-smrc-masyarakat-lebih-percaya-kpk-ketimbang-dpr
http://medan.tribunnews.com/2017/06/12/pansus-hak-angket-kpk-berpotensi-merugikan-keuangan-negara
http://medan.tribunnews.com/2017/06/12/petisi-tolak-hak-angket-kpk-capai-41839-pendukung
http://medan.tribunnews.com/2017/06/14/132-pakar-hukum-tata-negara-kaji-hak-angket-dpr-hasilnya-sangat-mengejutkan
http://news.metrotvnews.com/read/2017/06/08/712121/pro-kontra-hak-angket-kpk
https://news.detik.com/berita/d-3532115/survei-smrc-65-publik-tak-setuju-hak-angket-kpk-bikinan-dpr
http://nasional.kompas.com/read/2017/06/16/06062611/bukan.aspirasi.masyarakat.untuk.siapa.hak.angket.kpk.
https://news.detik.com/berita/d-3523871/icw-pansus-hak-angket-kpk-dikuasai-orang-berkepentingan
http://nasional.kompas.com/read/2017/06/08/09332171/konflik.kepentingan.di.pansus.hak.angket.kpk
https://nasional.tempo.co/read/news/2017/06/15/078884648/3-kekeliruan-pansus-hak-angket-kpk-versi-mahfud-md-dan-pakar-lain