Uang Kuliah Tunggal sebagaimana kita ketahui sebagai satu-satunya model pembayaran kuliah untuk Perguruan Tinggi Negeri telah diberlakukan sejak tahun 2013 melalui Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tingi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengaturan tersebut kemudian diperbaharui dengan Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tingi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Ketentuan Umum dari Permen tersebut menyatakan bahwa Biaya Kuliah Tunggal adalah keseluruhan biaya operasional yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per semester pada program studi di PTN. Sedangkan Uang Kuliah Tunggal didefinisikan sebagai sebagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Bagian lainnya dari BKT didanai oleh bantuan operasional PTN (BOPTN) dan BPPTNBH yang merupakan dana subsidi dari pemerintah.

BKT dirumuskan dari biaya keperluan program studi yang berkaitan dengan kurikulum baik secara langsung maupun tidak langsung. BKT menggunakan proses perumusan yang bersifat bottom up atau dirumuskan dari unsur terbawah yakni program studi (prodi). Dalam proses perumusannya, seharusnya besaran BKT dikendalikan oleh satuan standar BKT sehingga nominalnya tidak terlalu besar, timpang, dan disesuaikan dengan indeks kemahalan wilayah, akreditasi  prodi, serta akreditasi perguruan tinggi.

Menyoal Anggaran pada PTN-BH

Universitas Gadjah Mada merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta UGM. Dalam model pengelolaan PTN dalam bentuk PTN-BH, PTN dapat memperoleh anggaran dari APBN[1], APBD[2], dan juga sumber pendanaan yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yakni:

Selain dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh PTN Badan Hukum juga dapat bersumber dari:

  1. masyarakat;
  2. biaya pendidikan;
  3. pengelolaan dana abadi dan usaha-usaha PTN Badan Hukum;
  4. kerja sama Tridharma;
  5. pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi; dan/atau;
  6. sumber lain yang sah.

Pasal tersebut merupakan dasar bagi PTN-BH untuk menarik biaya pendidikan dari mahasiswa sebagai salah satu sumber pendanaan PTN yang kemudian diwujudkan dalam bentuk UKT yang diatur dalam Permeristekdikti Nomor 39 Tahun 2016 sebagaimana telah dibahas pada bagian awal tulisan ini.

Selain daripada biaya pendidikan, sumber anggaran dari PTN-BH yang menjadi pemasukan utama adalah dari APBN. Hal ini dapat dilihat misalnya saja pada Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UGM Tahun 2017 dimana anggaran dari pemerintah mencapai 271 Miliar dalam bentuk Bantuan Pendanaan PTN BH (BPPTNBH). Berdasar Pasal 1 angka 5 PP Nomor 26 Tahun 2015 Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada PTN Badan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.. Sedang menurut Pasal 4 ayat (3) Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PTN Badan Hukum yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Berdasar Pasal 5 ayat (1) bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum digunakan untuk mendanai:

  1. biaya operasional;
  2. biaya dosen;
  3. biaya tenaga kependidikan;
  4. biaya investasi; dan
  5. biaya pengembangan.

Biaya operasional sebagaimana dimaksud huruf a berwujud biaya penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian.

Diantara kedua sumber dana PTN-BH tersebut terdapat korelasinya. UKT sebagai biaya pendidikan yang ditarik dari mahasiswa besarannya tidak hanya dipengaruhi oleh unit cost mahasiswa per semester, namun juga oleh BPPTNBH sebagai biaya pengurang dari BKT mengingat salah satu peruntukan BPPTNBH adalah untuk biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Pertanyaan mendasar kembali kepada apa saja komponen unit cost mahasiswa per semester, bagian mana yang dibebankan kepada BPPTNBH dan bagian yang dibebankan kepada mahasiswa melalui penarikan biaya pendidikan (atau persentase pembagian pemenuhan kebutuhan mahasiswa melalui dua sumber dana tersebut).

BPPTBH yang diterima perguruan tinggi untuk biaya operasional penyelenggaraan pendidikan kemudian didistribusikan kepada masing-masing prodi. Idealnya distribusi BPPTNBH kepada prodi sesuai dengan persentase biaya operasional penyelenggaraan pendidikan prodi terhadap biaya operasional penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi. Apabila biaya operasional penyelenggaraan pendidikan suatu prodi sebesar 5% dari biaya operasional penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi tersebut, maka prodi menerima 5% dari BPPTNBH. Akan tetapi, apabila kita bertanya berapa besaran BPPTNBH yang diterima suatu prodi, kita akan kesulitan menemukan jawabannya. Kondisi yang dipandang tidak transparan ini menjadi persoalan utama dari implementasi kebijakan uang kuliah saat ini.

Menyoal Keterbukaan Informasi

Indonesia telah memiliki UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dimana sudah seharusnya akses terhadap segala informasi, sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang, dapat diakses oleh publik. Hal ini sesuai  dengan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan asas yang digunakan dalam undang-undang ini adalah setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Sebelum berlanjut pada pengaturan lebih rinci dari akses terhadap informasi, terlebih dahulu kita akan memaknai maksud dari Informasi Publik dan Pengguna Informasi Publik dalam asas di atas berdasar Ketentuan Umum pada UU KIP. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik[3] yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan UU KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sedangkan Pengguna Informasi Publik adalah Orang[4] yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Universitas Gadjah Mada sebagai salah satu badan yang menyelenggarakan urusan negara di bidang pendidikan tinggi serta anggarannya sebagian berasal dari APBN tentu dapat kita sebut sebagai Badan Publik sehingga terikat dengan ketentuan pada UU KIP. Pun dengan mahasiswa merupakan pihak yang sah sebagai Pengguna Informasi Publik mengingat secara pribadi maupun bersama-sama mahasiswa termasuk dalam pengertian orang dalam UU tersebut. Sehingga mahasiswa memiliki hak untuk memperoleh informasi publik dari pihak Universitas Gadjah Mada, termasuk mengenai komponen penyusun BKT, UKT, dan BPPTNBH.

UU KIP sendiri mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk menerbitkan informasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian jelas bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya sebagai hak dari warga negara tetapi juga merupakan kewajiban dari Badan Publik itu sendiri. Sedang informasi yang dikecualikan untuk diberikan (Badan Publik berhak menolak untuk memberikan) adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

  1. informasi yang dapat membahayakan negara;
  2. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat ;
  3. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  4. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/ atau
  5. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Jika kita melihat pada klasifikasi tersebut, menjadi mengherankan apabila informasi mengenai komponen pembentuk BKT dan UKT tidak dapat diperoleh dari UGM, mengingat informasi terkait hal tersebut tidak termasuk pada huruf a, b, c, dan d. Ataukah informasi mengenai komponen pembentuk BKT dan UKT termasuk dalam huruf e dimana informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan? Bagaimana mungkin UGM sebagai Badan Publik telah menarik biaya pendidikan dari mahasiswa dengan tidak menguasai dan mendokumentasikan komponen yang menjadi nominal biaya yang dibebankan?

Menyoal UKT Profesi

Pasal 1 angka 2 dari Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2016 menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Ketentuan tersebut mengindikasikan penyelenggaraan program profesi sebagai sebuah program yang berdiri sendiri di luar daripada program sarjana. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 1 angka 17 yang berbunyi Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Ketentuan di atas menegaskan bahwa program profesi merupakan kesatuan program tersendiri dalam pendidikan tinggi.

Kondisi yang terjadi pada program profesi yang diselenggarakan di UGM dalam biaya pendidikannya ditarik sama dengan UKT saat menjalani program sarjana. Padahal, program profesi dan program sarjana merupakan program yang berbeda sehingga unit cost mahasiswanya pun berbeda. Bahkan ketika seorang mahasiswa telah menuntaskan program sarjana, ia tidak wajib untuk mengikuti program profesi. Logika seperti apa yang digunakan sehingga UKT untuk kedua program ini besarannya disamakan? Bukankan ketika besarannya disamakan berarti biaya yang dibutukan mahasiswa saat program sarjana ditambah biaya program profesi ditambahkan kemudian dibagi banyaknya semester? Jika begitu bagaimana dengan mahasiswa yang tidak melanjutkan ke program profesi padahal UKT yang dibayarkan saat program sarjana mengandung pemenuhan kebutuhan saat program profesi? Sungguh kondisi ini tidak adil, baik bagi mahasiswa yang melanjutkan studi ke program profesi maupun tidak melanjutkan. Sudah menjadi keharusan bagi penyelenggara program profesi untuk kemudian melakukan penghitungan ulang besaran UKT untuk program profesi dengan menghitung BKT yang dibedakan dengan program sarjana dan menetapkan UKT tersendiri dengan tetap mengacu pada dasar pemberlakuan UKT yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi.

Referensi:

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta UGM
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tingi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tingi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
[1] Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2013 “Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi pada PTN Badan Hukum yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”.
[2] Pasal 3 ayat (6) PP Nomor 58 Tahun 2013  “Selain Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PTN Badan Hukum dapat menerima pendanaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah”.
[3] Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau selutuh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
[4] Orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik