“La Educacion no se vende, se defiende”, salah satu seruan yang diteriakkan para pelajar Chile beberapa tahun lalu yang menolak adanya liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Seruan tersebut kurang lebih memiliki arti “Pendidikan tidak untuk dijual”. Estafet perjuangan yang dirintis sejak 2006 dengan nama Revolusi Penguin ini terus digaungkan kepada generasi selanjutnya sehingga menghasilkan pergerakan yang bersifat sustainable. Puncaknya tuntutan dari ratusan ribu mahasiswa Chile yang meminta sistem pendidikan sehat dan berkeadilan pada 2011 memiliki dampak besar dalam keberhasilan mereka meraih sistem pendidikan yang lebih baik.[1]

Berkaca dari  sejarah  yang dialami Chile beberapa tahun lalu, rupanya Indonesia menghadapi problematika yang hampir serupa. Di negeri yang terkenal akan keramahannya ini kita dapat dengan mudah menemui orang yang berbaik hati memberikan segelas kopi, namun berbeda hal dengan pendidikan yang masih harus dibeli. Kalimat tersebut mungkin bisa disanggah, namun jika dilihat realitanya apakah pemerintah sudah mampu menjamin pendidikan tiap-tiap warga negara? Atau justru Negara memposisikan pendidikan sebagai komoditas perdagangan?  Hal  tersebut dapat  dilihat pada  Peraturan  Presiden  Nomor  77 Tahun 2007, bahwa pendidikan ditetapkan sebagai bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing. Efek yang timbul ketika pendidikan diposisikan sebagai komoditas perdagangan adalah kurangnya peran Negara dalam menjalankan kewajibannya menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh rakyat.

Pada momen Penerimaan Mahasiswa Baru atau memasuki awal semester, mungkin akan banyak terdengar kasus mengenai mahasiswa yang terancam gagal kuliah karena kewajiban finansial kepada universitas belum mampu dipenuhi, dengan kata lain “belum bayar”. Dari contoh kasus tersebut dapat timbul pertanyaan di benak kita, kemanakah  peran pemerintah pada saat itu? Akan dibawa kemana cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun

1945 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa? Contoh kasus lain bagi kita yang sedang berada di Jogja —yang katanya Kota Pelajar— terkadang kita lupa bahwa anak-anak penjaja koran di persimpangan SPBU Pasar Sentul Yogyakarta juga sempat memiliki harapan untuk mengenyam pendidikan, begitu pula anak-anak yang bernasib sama yang terbentang dari sabang sampai merauke. Lalu cita-cita mereka untuk menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi ekonom, apakah harus dikubur hanya karena terbentur biaya? Jangankan meraih mimpi, bahkan hak untuk sekedar bercita-cita saja seolah dibatasi. Miris memang ketika melihat pendidikan seolah hanya dapat dinikmati oleh orang-orang tertentu saja.

Beberapa kasus di atas mungkin bisa ditanggapi dengan celetukan ringan “Loh, kan ada beasiswa tidak mampu, kan ada beasiswa ini, kan ada beasiswa itu…”. Tanggapan yang tidak salah, namun apakah selama ini beasiswa yang ada sudah mampu memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan biaya pendidikan? Cukup banyak memang beasiswa tidak mampu yang ditawarkan di setiap perguruan tinggi, namun beasiswa tidak mampu tersebut kerap tidak berpihak  kepada  mereka  yang berekonomi nanggung  (tidak miskin dan tidak kaya). Di samping terbentur biaya kuliah tinggi, mahasiswa berekonomi nanggung seringkali tidak berkesempatan memperoleh beasiswa tidak mampu karena dianggap orangtuanya berkecukupan, padahal kemampuan finansial seseorang tidak cukup dilihat dari gaji kotor, jumlah anak, bentuk rumah, dan luas tanah saja.

Celetukan lain yang sering terdengar adalah “Makanya cari IPK yang tinggi, biar gampang dapet beasiswa!”. Kalimat imperatif yang ada benarnya juga, namun tidak banyak orang yang tahu mengenai pepatah “lain ladang lain belalang”, setiap program studi memiliki tingkat kesulitan berbeda dalam hal nilai. IPK memang merupakan representasi dari kemampuan mahasiswa, namun terlalu subjektif jika melihat kualitas mahasiswa hanya dari IPK-nya saja. Jika kemudahan dalam mengakses pendidikan gratis hanya diperuntukkan kepada mereka yang cerdas dan ber-IPK tinggi, lantas bagaimana nasib mereka yang memiliki kecerdasan biasa-biasa saja? Bukankah sudah menjadi kewajiban negara untuk mencerdaskan mereka yang belum cerdas? Terlepas dari terbatasnya kuota dan kurang meratanya beasiswa yang ada, itu bukan kesalahan dari pihak penyedia beasiswa karena hakikatnya layanan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah.

Kembali ke persoalan utama, tanpa kita sadari bahwa keterlibatan Indonesia dengan World Trade Organization (WTO) —lembaga yang bertanggung jawab mengatur arah dan pola perekonomian internasional— berdampak besar terhadap komersialisasi pendidikan di negeri ini. Dibawah kesepakatan General Agreement  on  Tariffs and Service  (GATS),  WTO  telah meletakkan  pendidikan sebagai salah satu sektor jasa, berdampingan dengan kesehatan dan teknologi informasi dan komunikasi yang tentunya sangat menjanjikan keuntungan yang melimpah. Salah satu misi WTO membuahkan hasil pada tahun 2001 ketika pemerintah Indonesia kembali meratifikasi kesepakatan internasional, yakni kesepakatan bersama tentang perdagangan jasa GATS dari WTO, dimana pendidikan dijadikan sebagai salah satu dari 12 komoditas (barang dagangan). Dengan demikian para investor bisa menanamkan modalnya disektor pendidikan (terutama untuk pendidikan tinggi).[2]

GATS-WTO tidak hanya berdampak terhadap semakin mengeringnya kantong rakyat jelata yang terbebani biaya pendidikan yang semakin mahal saja.

Pendidikan liberalis akan membentuk paradigma bahwa pendidikan hanya bertujuan untuk menciptakan tenaga-tenaga siap pakai guna memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Lulusan perguruan tinggi yang dahulu digadang- gadang mampu membangun bangsanya, mampu menjawab permasalahan negerinya, kini beralih fungsi menjadi robot-robot bagi para investor yang haus akan kekayaan. Jadi jangan heran jika banyak perguruan tinggi yang berlomba- lomba membuka program studi baru, namun hanya program studi yang laris manis di pasaran bursa kerja saja.

Bagaikan efisiensi termal sebuah mesin kalor yang secara termodinamika tidak pernah mencapai kata sempurna, begitu pula pemerintah kita yang hanya manusia biasa sehingga belum mampu menyelesaikan permasalahan ini. Ibu pertiwi bukan membutuhkan pemerintah yang sempurna, namun pemerintah yang berpihak kepada rakyatnya. Obrolan tentang masalah di ranah pendidikan memang sudah sejak lama menjadi persoalan alot di kalangan mahasiswa yang merupakan salah satu korban penindasan dari komersialisasi pendidikan. Meskipun mahasiswa terlihat seperti kapten di atas bahtera yang harus berjuang mengarungi hempasan gelombang problematika sistem pendidikan yang tak kunjung menemukan tepiannya, namun sesungguhnya ini merupakan permasalahan kita bersama baik kalangan bawah maupun mereka yang hidup mewah. Dengan kata lain semua elemen masyarakat di negeri ini memiliki hak yang sama untuk memperjuangkan permasalahan ini sampai diperoleh sebuah algoritma yang tepat. Persoalan tentang pendidikan menjadi penting untuk diselesaikan mengingat pendidikan merupakan salah satu kunci kemajuan suatu bangsa. Hal terakhir yang perlu digaris bawahi adalah sistem pendidikan di negeri ini sedang tidak baik-baik saja.

Rafly Vidhyanto Raisman
Kementerian Kajian Pendidikan Tinggi
BEM KM UGM
Kabinet Kolaborasi Kebaikan

Referensi :
[1] Forschungsjournal Soziale Bewegungen . Dec2016, Vol. 29 Issue 4, p54-59. 6p.1 Illustration.  www.diarioeltiempo.com.ar/la-educacion-del-pueblo-no-se-vende- se-defiende.html diakses 18 Februari 2017 pukul 19.30.
[2] Simamora, Anggiat Pardamean. 2013. Liberalisasi Pendidikan dalam Kerangka GATS : Kajian Hukum Terhadap Pendirian Perguruan Tinggi Asing di Indonesia. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.